Operasi Cesarea Meningkat di Era JKN-KIS

Operasi Cesarea Meningkat di Era JKN-KIS
Perempuan di Indonesia lebih memilih melakukan operasi persalinan ketimbang melahirkan dengan cara normal. ( Foto: istimewa )
Dina Manafe / EAS Selasa, 26 November 2019 | 23:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah layanan dalam program JKN-KIS menyerap anggaran terbesar BPJS Kesehatan (BPJSK). Beberapa di antaranya diduga dilakukan secara berlebihan atau tidak sesuai indikasi medis, sehingga turut menyumbang defisit. Salah satu adalah persalinan dengan cara operasi atau dikenal istilah seksio sesarea atau sectio cesarea (SC) yang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Bahkan hampir 57% ibu melahirkan memilih operasi cesarea semenjak era JKN-KIS.

Untuk itu diperlukan regulasi lebih kuat dari pemerintah untuk menertibkannya. Menurut laporan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) JKN-KIS, jumlah tindakan SC terus meningkat setelah Indonesia melaksanakan JKN-KIS. Bahkan Jumlah persalinan dengan JKN-KIS tahun 2014-2018 tercatat sebanyak 57% memilih persalinan lewat operasi cesarea, sisanya 43% normal.

Pada 2017 saja misalnya, rasio tindakan SC dibanding jumlah seluruh persalinan mencapai 59%. Totalnya sebanyak 739.964 tindakan SC dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit dalam setahun, dengan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 4,1 triliun.

Sementara pada 2013, sebelumnya adanya JKN, jumlah tindakan SC yang dbiayai oleh PT Askes (sebelum transformasi menjadi BPJSK) adalah 23.801. Angka ini linear dengan jumlah kepesertaan Askes yang hanya 13 juta jiwa. Berbeda BPJSK di 2017 yang mencapai 187 juta jiwa.

Rasio tindakan SC di Indonesia sejak JKN-KIS selalu di atas rata-rata rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 10% hingga 15%. Di negara negara Eropa, proporsi SC umumnya kurang dari 10%. Misalnya Finlandia dan Norwegia 6,6%, Belanda 7,7%, Swedia 8,6% dan Inggris 9%. Menurut laporan KMKB ini, SC apabila dilakukan sesuai indikasi akan mencegah kematian ibu dan bayi. Namun tidak ada bukti yang bermakna bahwa rasio SC di atas 10% bisa menurunkan mortalitas (kematian) ibu dan bayi.

Hal ini pun diperkuat Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf. Menurut Iqbal, dari total persalinan yang dibiayai BPJSK sebanyak 5,3 juta kasus, sebanyak 57% atau 3 juta di antaranya adalah tindakan SC, dan sisanya 2,3 juta atau 43% tindakan persalinan normal.

"Tetapi kalau kita menyebut bahwa tindakan SC tersebut tidak sesuai indikasi medis harus dilakukan penelusuran, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi,” kata Iqbal kepada Beritasatu.com, Selasa (26/11/2019).

Persoalannya, menurut Iqbal, belum ada paramater mengenai tindakan apa saja yang dibolehkan untuk SC. Aturan yang ada hanya membolehkan tindakan SC dipilih apabila ditemukan berbagai kesulitan untuk melangsungkan persalinan normal, seperti persalinan lama, persalinan macet, gawat janin, preeklampsia, dan janin besar. Tetapi tidak ada sistem mengontrol apakah tindakan SC ini memang sesuai indikasi medis atau atas permintaan pasien sendiri atau rekomendasi dokter. Potensi moral hazard atau penyalahgunaan layanan bisa saja terjadi di sini.

Verifikasi
Sementara sistem verifikasi klaim JKN-KIS tidak bisa mendeteksi apakah layanan SC ini sesuai indikasi medis atau tidak. Keputusan akhir atas satu tindakan ada di tangan dokter. Namun jika BPJSK menemukan dan terbukti adanya permintaan sendiri oleh pasien maka pengajuan klaim layanan tersebut tidak disetujui oleh BPJSK karena termasuk dalam penyalahgunaan.

“Tetapi yang tidak bisa kita tolak adalah permintaan dokter yang mengatakan bahwa memang pasien perlu SC. Jadi keputusan medis ini tidak bisa dibuat dalam sistem karena parameter yang mau dikunci tidak ada. Kalau secara administrasi sudah ada dokumennya yang ditandatangani dokter bahwa itu perlu SC, maka itu yang harus dibayar oleh BPJS,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, TKMKB sebetulnya sudah mengusulkan dibuatkannya parameter mengenai apa saja kondisi persalinan yang bisa dilakukan tindakan SC tetapi belum ditetapkan. Pengurangan manfaat JKN-KIS sebetulnya diperbolehkan aturan apabila program ini mengalami kekurangan pembiayaan, di samping harus ada penyesuaian besaran iuran peserta dan pemberian dana talangan. BPJSK pernah mengambil langkah ini dengan mengeluarkan tiga Perdijampelkes di tahun 2018 yang mengatur tentang penjaminan katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan layanan rehabilitasi medik. Namun peraturan ini dikritisi sehingga pelaksanannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2018.

Kementerian Kesehatan bisa mengakomodir ini melalui satu peraturan yang lebih kuat untuk mengontrol pelayanan atau utilitas yang berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan tagihan atau klaim lebih besar.

"Jangan BPJS Kesehatan yang buat aturan, karena dikira nanti tujuannya untuk meringankan pembiayaan BPJSK semata. Kementerian Kesehatan sebagai regulator-lah yang harus menerbitkan aturan rill soal over utilisasi. Ini untuk menyelematkan semua pihak, baik itu pasien sendiri, dokternya, maupun keberlanjutan JKN-KIS," kata Iqbal.

Selain tindakan SC, Iqbal menambahkan, upaya untuk mengendalikan pembiayaan layanan jantung juga perlu dilakukan. Di tahun 2018 saja jumlah tindakan jantung yang dibiayai BPJSK mencapai 12,5 juta tindakan dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 10,5 triliun. Jumlah ini terus meningkat sejak 2014.

Menurut Iqbal, biaya triliunan tersebut bukan hanya untuk tindakan operasi atau pemasangan ring, tetapi juga obat-obatan yang harus dikonsumsi pasien jantung seumur hidupnya. Obat untuk penyakit jantung sangat mahal karena beberapa di antaranya masih impor.

Untuk penanganan jantung yang lebih efektif, menurut Iqbal, harus dimulai dari pencegahan dengan pola hidup sehat. Program promosi dan pencegahan penyakit perlu dimassifkan lagi sampai ke masyarakat di desa-desa. Berhenti atau tidak merokok, rutin berolah raga, mengonsumsi buah dan sayur serta lakukan pemeriksaan rutin harus menjadi perilaku sehari-hari masyarakat. Ini lebih efektif mengurangi kasus jantung dibanding mencegah atau mengurangi manfaat yang didapat pasien jantung.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyoroti tagihan rumah sakit untuk tindakan SC dan jantung di rumah sakit yang sangat mahal. Menurut Terawan, selama ini banyak temuan mengenai pemberian tindakan medis yang berlebihan kepada pasien. Akibatnya, tagihan rumah sakit kepada pihak BPJSK menjadi membengkak. Salah satunya jantung yang tagihannya sampai Rp 10,5 triliun. Menurut Terawan, apabila tindakan yang berlebihan itu dapat diatasi, maka defisit BPJSK berpeluang ditekan. Jika diagnosa dan tindakan terhadap pasien jantung proporsional, maka bisa menurunkan tagihan sampai dengan 50%.

"Kalau mau operasi ya operasi sesuai diagnosanya, itu bisa menurunkan sampai 50 persen. Banyak lho Rp 10 triliun. Kalau bisa turun 50% saja, itu sudah membuat kita bahagia, Rp 5 triliun dihemat,” ucap Terawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11). 

 



Sumber: Suara Pembaruan