YLKI: Jika Izin Edar Obat Dipegang Kemkes, BPOM Bakal Mandul

YLKI: Jika Izin Edar Obat Dipegang Kemkes, BPOM Bakal Mandul
Ketua YLKI, Tulus Abadi,tengah menyampaikan materi dalam acara Diskusi Refleksi Akhir Tahun Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2016. ( Foto: Beritasatu.com/Feriawan Hidayat )
Dina Manafe / IDS Rabu, 27 November 2019 | 14:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk membatalkan rencana menarik kewenangan mengeluarkan izin edar obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurutnya, pengawasan baik prapasar dan pascapasar harus di bawah kendali satu pintu atau satu atap, yakni BPOM. Jika pengawasan prapasar diambil oleh Kemkes, hal itu justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan pada akhirnya memperlemah perlindungan pada konsumen.

“Jika pengawasan prapasar dan paskapasar terpisah maka upaya untuk penegakan hukum oleh BPOM akan mandul. Sebab perizinan dan semua data ada di Kemkes bukan di BPOM,” kata Tulus kepada SP, Rabu (27/11/2019).

Menurut Tulus, masalah utama mahalnya harga obat jelas bukan terletak pada masalah perizinan, tetapi masalah bahan baku obat yang hampir 100% masih impor dan rantai distribusi obat yang sangat panjang. Bahkan dugaan adanya mafia impor obat inilah yang menjadi pemicu mahalnya harga obat.

Jika ingin menekan harga obat ke level lebih murah, menurut Tulus, Menkes harus mendorong untuk mengurangi impor bahan baku obat dan membuka keran bagaimana industri bahan baku obat bisa difasilitasi di Indonesia dan membuat distribusi obat bisa lebih sederhana. Selain itu, Menkes juga diminta untuk memberantas adanya dugaan mafia impor bahan baku obat.

Bisa dipastikan pengambilan perizinan dari BPOM tidak mampu menurunkan harga obat karena duduk persoalannya memang bukan pada perizinan. Alih-alih, perizinan di Kemkes malah menjadi masalah baru, dan harga obat malah kian mahal.

Seperti diketahui, BPOM selama ini adalah institusi yang berwenang memberikan izin produksi dan edar obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Pemberian izin tersebut harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi tertentu seperti uji klinis, uji kandungan obat, dan pengujian lainnya sebelum satu produk dilempar ke masyarakat.

Untuk keperluan tersebut, BPOM telah dilengkapi dengan laboratorium lengkap untuk berbagai pengujian itu. Pengujian yang dilakukan hanya beberapa hari saja, seperti yang dijanjikan oleh Menkes dapat dipastikan tidak bakal mendalam dan hanya bersifat verifikasi.

Sebelumnya, Menkes Terawan mengatakan telah bertemu Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta kewenangan pemberian izin edar obat dikembalikan kepada Kemkes. Menurut Menkes, berdasarkan peraturan perundangan, kewenangan untuk mengeluarkan izin edar obat itu ada di Kemkes. Namun sejak dahulu BPOM lah yang didelegasikan untuk melaksanakannya.

“Entah karena apa, dulunya (kewenangan) dikasih ke BPOM. Nah kami ingin itu dikembalikan ke Kemkes supaya tidak melanggar aturan. Saya sudah bertemu Kepala BPOM, sudah bicarakan, tidak ada konflik, dan kita sepakat untuk kembali ke peraturan yang ada,” kata Menkes di Kantor Kemkes, Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.

Menkes mengatakan, untuk izin edar sediaan farmasi akan dilakukan oleh Kemkes. Sedangkan tugas BPOM melakukan pengawasan prapasar dan pascapasar untuk memastikan proses produksi maupun distribusinya sesuai cara yang baik serta sesuai peraturan yang ada. Perubahan ini akan segera direalisasikan, sehingga ditargetkan proses pemberian izin makin singkat.



Sumber: Suara Pembaruan