Hemat APBN dengan Vaksin dari Unicef
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hemat APBN dengan Vaksin dari Unicef

Rabu, 4 Desember 2019 | 13:58 WIB
Oleh : Dina Manafe / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Bangsa Indonesia selama ini belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan obat dan vaksin di dalam negeri, sehingga masih perlu mendatangkannya dari luar negeri. Ketergantungan 95% pada bahan baku impor menjadi salah satu penyebab mengapa beberapa jenis obat dan vaksin belum mampu diproduksi di dalam negeri.

Ini tentunya berpengaruh pada pembiayaan yang lebih mahal, termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan obat dan vaksin subsidi. Dalam kondisi demikian, efisiensi harga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemkes) sebetulnya sudah meningkatkan akses vaksinasi dengan menerapkan imunisasi dasar lengkap untuk meningkatkan kekebalan terhadap berbagai penyakit, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenza tipe B, tuberkulosis, polio, campak, dan rubela. Kemkes juga menyelenggarakan imunisasi pneumonia dengan vaksin pneumokokus pneumococcal conjugate vaccine (PCV) untuk melindungi anak dari infeksi pneumonia atau radang paru akut.

Menurut data yang dibeberkan ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran, Auliya Suwantika, Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat pneumonia. Data menunjukkan, rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia pada anak di bawah 5 tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun.

"Fakta ini harus diperhatikan, lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi akibat pneumonia, yang tidak memasukkan vaksin pneumonia sebagai wajib imunisasi dasar,” ucap Auliya pada focus group disccussion bertemakan “Urgensi Optimalisasi Pengadaan Vaksin Baru Terkait Efisiensi Anggaran” yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Sayangnya, keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan vaksin ini belum jadi program imunisasi rutin secara nasional. Dengan kata lain, belum semua bayi terlindungi dari penyakit pneumonia. Saat ini penggunaan PCV baru dalam tahap uji coba di beberapa daerah, seperti NTB dan Bangka.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan The United Nations Children's Fund (Unicef) untuk pengadaan vaksin PCV yang lebih terjangkau. Unicef sejak lama memberikan peluang kepada Indonesia untuk pengadaan vaksin pneumokokus jenis PCV13 multi dosis (multidoze) dengan biaya lebih murah melalui skema advance market commitment (AMC).

Apabila skema AMC dari Unicef disepakati, maka Indonesia bisa mengadakan PCV13 dengan harga hanya US$ 2,93 per dosis, lebih murah dari normalnya US$ 20 per dosis. Kemkeu sendiri sudah menyatakan dukungannya terhadap Kemkes untuk mengambil peluang ini. Sebab, separuh harga dari vaksin ini sudah dibayarkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation melalui Unicef. Ini kesempatan bagi pemerintah jika ingin rencana untuk menjangkau lebih 11 juta bayi mendapatkan imunisasi PCV pada 2021 tecapai.

Bila melihat kebutuhan vaksin pneumokokus untuk seluruh bayi selama lima tahun (2019-2024), dibutuhkan dana sebesar Rp 9,75 triliun. Sedangkan jika menggunakan sistem kerja sama dengan Unicef, pemerintah hanya perlu mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2,13 triliun atau menghemat APBN sebesar Rp 7,62 triliun.

Di tahun 2019 saja, Kemkes membeli vaksin PCV sebanyak 1.424.250 dosis atau vial dengan harga satuan Rp 249.491 (US$ 17,21) per vial, sehingga anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 355,33 miliar. Sementara kalau pengadaannya melalui kerja sama Unicef dengan harga satuan Rp 43.500 (US$ 3), maka pemerintah hanya mengeluarkan Rp 61,95 miliar atau menghemat sekitar Rp 293,3 miliar.

Namun pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk mengambil peluang ini. Kemkes sendiri tengah berproses untuk menerima produk vaksin pneumokokus multidosis dari Unicef tersebut. Saat ini Kemkes sedang menunggu surat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) agar pengadaan vaksin ini sesuai prosedur. Surat persetujuan ini dibutuhkan segera, mengingat tenggat waktu yang diberikan Unicef untuk pemerintah Indonesia mengisi aplikasi kerja sama tersebut hanya sampai 31 Desember 2019 mendatang. Indonesia bisa saja kehilangan peluang untuk mendapatkan vaksin dengan harga lebih murah.

Tertulis
Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemkes, Sadiah mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan tertulis dari Kemkeu terkait syarat uang muka, dan persetujuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait skema AMC untuk pembelian vaksin Unicef. Persetujuan tertulis ini dibutuhkan agar proses pengadaannya sesuai Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan barang selama menggunakan anggaran dari APBN harus mengacu pada Pepres tersebut. Selama ini pengadaan vaksin oleh Kemkes belum pernah dilakukan melalui skema AMC dan membayar uang muka kepada penyedia vaksin. Karena itu perlu adanya dukungan dari Kemkeu dan LKPP.

"Kami tidak berani isi aplikasi kalau ternyata surat dari Kemkeu belum keluar. Ini penting sekali, karena untuk memberikan uang muka harus dengan persetujuan Kemkeu, dan pengadaan lewat skema AMC harus persetujuan dari LKPP,” kata Sadiah kepada Beritasatu.com Selasa (3/12/2019).

Sadiah mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat dari LKPP, sedangkan dari Kemkeu masih berproses. Kemkes berharap proses ini segera selesai, sehingga sebelum 31 Desember 2019 kerja sama Unicef sudah dilakukan. Kemkes sendiri, lanjut Sadiah, sangat mendukung program AMC dengan Unicef ini, mengingat harga vaksin pneumokokus yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga normal. Dengan harga lebih murah diharapkan pengadaan vaksin bisa menjangkau lebih banyak anak untuk mencegah mereka dari penyakit pneumonia.

"Intinya Kemkeu sangat mendukung Kemkes untuk ambil peluang ini karena sangat hemat. Tetapi, Kemkes sebagai unit yang mengadakan obat dan vaksin harus mengisi form aplikasi yang diminta Unicef. Kalau misalnya ada hambatan, kita bisa koordinasi untuk membantu. Kalau dari sisi anggaran, kita melihat memang ditawarkan Unicef dengan harga US$ 3 per vial, maka kita bisa hemat banyak. Apalagi kita bicara tiap tahun mulai dari 2020 sampai 2024, potensi hemat cukup besar,” kata Direktur Anggaran Bidang PMK Ditjen Anggaran Kemkeu, Dr Purwanto.

Unicef memberikan tenggat waktu sampai 31 Desember 2019 bagi pemerintah untuk mengisi atau menandatangani formulir aplikasi kerja sama tanpa keterikatan atau komitmen. Setelah mengisi aplikasi, pemerintah dibolehkan untuk membeli atau terikat kontrak di tahun berikutnya. Unicef juga memberikan kelonggaran apabila dalam perjalanan pemerintah Indonesia ingin berganti ke vaksin lain. Hanya, pemerintah perlu membayar uang muka 30%.

Namun, masih ada hal yang perlu dipastikan dengan Unicef sebelum pemerintah memutuskan untuk kerja sama. Di antaranya, apakah harga US$ 3 tersebut sudah termasuk distribusi sampai ke fasilitas kesehatan atau hanya pelabuhan/bandara. Kemkes juga perlu merencanakan berapa jumlah bayi akan mendapatkan PCV setiap tahunnya.

Beberapa persiapan juga perlu dilakukan Kemkes sebelum kerja sama ini disepakati. Menurut Sadiah, Unicef menawarkan US$ 2,9 per vial tetapi pengiriman barang hanya sampai pelabuhan. Kemkes harus menghitung berapa anggaran untuk distribusi sampai ke tingkat kabupaten kota bahkan sampai fasilitas kesehatan. Jangan sampai biaya distribusi justru lebih mahal dari biaya vaksinnya sendiri.

Jika hanya sampai di pelabuhan, maka Kemkes harus menyewa gudang penyimpanan vaksin di Ibu Kota negara, sebelum didistribusikan ke seluruh daerah. Sesuai aturan LKPP, Kemkes perlu melakukan lelang untuk menemukan provider yang akan mendistribusikannya ke kabupaten/kota. Kemkes juga perlu menghitung potensi dosis vaksin yang tidak terpakai.
Misalnya, saat imunisasi dilakukan vaksin mestinya disuntikkan kepada 4 bayi, tetapi yang hadir hanya 3 bayi, sehingga satu dosis terbuang atau mubazir. Karena menurut Sadiah, berbeda dengan produk farmasi lainnya begitu dibuka ketahanannya terus menurun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Studi di 22 Negara, Pandemi Covid-19 Pangkas 6 Bulan Harapan Hidup Manusia

Pandemi Covid-19 telah memangkas harapan hidup manusia pada tahun 2020 dengan jumlah terbesar sejak Perang Dunia (PD) II.

KESEHATAN | 27 September 2021

Ini Cara Pertahankan Gaya Hidup Sehat di Masa Pandemi Covid-19

Rajin dan rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan yang sehat adalah cara mempertahankan gaya hidup sehat selama pandemi Covid-19.

KESEHATAN | 27 September 2021

Pemerintah Kembali Tegaskan Dosis Ke-3 Hanya untuk Nakes

Prioritas program vaksin booster saat ini adalah tenaga kesehatan.

KESEHATAN | 27 September 2021

Anies Sebut Covid-19 di Jakarta Terkendali Berkat Kerja Banyak Pahlawan Seperti Film Avengers

Gubernur DKI, Anies Baswedan menyebut Covid-19 di Jakarta terkendali karena kerja banyak pahlawan layaknya film Avengers.

KESEHATAN | 26 September 2021

IDAI Minta Anak di Bawah 12 Tahun Segera Divaksinasi Covid-19

Ketua IDAI mendorong pemerintah segera melakukan vaksinasi pada anak di bawah 12 tahun.

KESEHATAN | 26 September 2021


Sambut HUT Ke-7, Partai Perindo Gelar Vaksinasi Massal di 7 Daerah

Partai Perindo akan melaksanakan vaksinasi massal Covid-19 di tujuh daerah dalam menyambut HUT-nya yang ke-7, mulai 27 September - 8 Oktober 2021.

KESEHATAN | 26 September 2021

Anies: Pandemi Covid-19 di Jakarta Sudah Benar-benar Terkendali

Gubernur DKI, Anies Baswedan menyebut Covid-19 di Jakarta sudah benar-benar terkendali. Hal ini terlihat dari positivity rate yang jauh di bawah standar WHO.

KESEHATAN | 26 September 2021

Ketua IDAI Minta Sekolah Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak

IDAI sangat mendukung pelaksanaan PTM terbatas, karena mempertimbangkan situasi pendidikan anak Indonesia.

KESEHATAN | 26 September 2021

IDAI: 1.800 Anak Indonesia Meninggal Akibat Covid-19

Data anak yang meninggal dunia akibat Covid-19 sudah mencapai 1.800 orang.

KESEHATAN | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Indeks Zona Merah Sementara, 5 Saham Ini Melesat

Indeks Zona Merah Sementara, 5 Saham Ini Melesat

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings