Presiden Akan Terbitkan Perpres

Indonesia Peringkat Ke-3 Kasus TB Tertinggi Dunia

Indonesia Peringkat Ke-3 Kasus TB Tertinggi Dunia
Ilustrasi pasien tuberkulosis. (Foto: SP/Adi Marsiela)
Dina Manafe / EAS Rabu, 11 Desember 2019 | 12:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau The World Health Organization (WHO) melaporkan Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia. Sementara posisi pertama dan kedua saat ini adalah India dan Tiongkok. Melihat fakta tersebut Presiden Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat penanggulangan penyakit yang sangat mudah menular ini.

Jika melihat data WHO tahun 2019 menyebutkan, jumlah estimasi kasus TB di Indonesia sebanyak 845.000 orang. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebanyak 843.000 orang. Ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang 60% dari seluruh kasus TB dunia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, mengatakan, dengan peringkat ke-3 tersebut Indonesia perlu kerja keras untuk menurunkan kasus bahkan mengakhiri TB. Target pemerintah untuk eliminasi TB pada 2030, dan menuju Indonesia bebas TB 2050 harus dipercepat. Caranya antara lain mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dan Presiden Jokowi akan menerbitkan Perpres penanggulangan TB.

Perpres akan mengatur bagaimana cara penanggulangan secara komprehensif, siapa yang jadi leading sector dan berapa sektor kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang terlibat. Kemudian mengatur detail apa-apa yang harus dikerjakan masing-masing sektor tersebut untuk mempercepat penanggulangan TB. Seperti penanggulangan masalah balita pendek (stunting), Pepres TB ini juga bertujuan melibatkan sektor nonkesehatan untuk mengakhiri TB dari Indonesia. Nantinya draf Perpres ini akan disusun lintas sektor di bawah koordinasi Kemko PMK.

"Semua yang akan dilakukan dan siapa personelnya akan diatur secara lengkap, sehingga (program penanggulangan TB) lebih terarah dan tepat sasaran,” kata Menkes saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi lintas sektor nasional untuk mengakhiri TB di Hotel Borobodur, Jakarta, Selasa (10/12/2019) malam.

Menkes menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masih banyaknya kasus yang tidak ditemukan. Dari estimasi orang yang menderita TB sebanyak 845.000, baru 68% yang ditemukan dan diobati di tahun 2018. Meski meningkat dari tahun 2017 sebesar 53%, tetapi kasus yang ditemukan ini terbilang masih rendah. Mereka yang tidak ditemukan dan diobati hingga sembuh berpotensi besar menularkan pada orang lain. Inilah yang menyebabkan kasus TB di Indonesia masih tinggi, di samping faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, kultur, dan lain-lain.

Menurut Menkes, TB menyerang siapa saja, tetapi kabar baiknya penyakit ini mudah diobati dan mudah sembuh. Untuk memutus rantai penularan, maka sebanyak mungkin penderitanya ditemukan dan diobati hingga sembuh. Menemukan penderitanya dan disembuhkan lebih cepat juga mencegah potensi terjadinya kekebalan atau resistensi terhadap obat-obatan TB. Resistensi ini jauh lebih berbahaya, karena jika kuman TB tidak lagi mempan dengan obat-obatan, maka potensi penularan semakin meluas.

"Penularannya TB melalui droplet, sangat mudah untuk menularkan. Saya minta bantuan masyarakat untuk bantu menemukan kasus, kemudian benar-benar diobati, minum obat teratur, tidak ada lagi putus obat di tengah jalan, sehingga tidak ada resistensi dan jadi sumber penularan,” kata Menkes.

Tingginya kasus TB ini menurut Menkes mengancam kesempatan emas Indonesia untuk meraih bonus demografi pada 2025 mendatang, di mana jumlah penduduk usia produktif akan melimpah jauh lebih besar dari penduduk usia non produktif. Ini peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Namun, kesempatan ini akan hilang apabila penduduk produktif tersebut tidak bebas dari beban penyakit, salah satunya TB. Faktanya, sebagian besar penderita TB memang berada pada usia produktif. Demi memerangi penyakit yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis ini, kata Menkes, tidak bisa hanya sektor kesehatan yang bekerja. Dibutuhkan dukungan dari semua sektor, baik itu kementerian lain, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sendiri.

"Masalah TB tidak bisa hanya diselesaikan oleh kesehatan. Karena ternyata dampak penyakit ini juga pada sosial, psikologis, dan ekonomi baik penderita, keluarga maupun masyarakat. Karena TB bukan hanya masalah pasien dan keluarganya, tapi semua orang karena penyakit ini mudah menular,” kata Menkes.

Anggaran
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, Anung Sugihantono mengatakan, TB tidak hanya menimbulkan beban kesehatan, sosial, tetapi juga ekonomi termasuk pembiayaan negara untuk menanggulangi penyakit ini. Masih ada ketimpangan antara anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan dengan anggaran yang tersedia atau dialokasikan. separuhnya.

Kebutuhan biaya program TB 2019 sebesar Rp 4,76 triliun untuk nasional, namun yang dialokasikan hanya Rp 2,04 triliun atau minus sekitar Rp 2,72 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, yang bersumber dari APBN sebesar Rp 657 miliar, APBD Rp 762 miliar, dan donor dari luar Rp 625 miliar.

Komponen biaya ini terbesar untuk membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bergerak dalam program penanggulangan TB sebanyak 36%, lalu 30% untuk obat, 18% laboratorium, 12% program, TB HIV 1%, dan 3% buat dukungan sosial juga riset.

Anung menambahkan, sebenarnya dari sisi kasus baru di Indonesia sudah menurun. Karena risiko untuk orang tertular sudah bisa ditekan melalui program yang dibuat pemerintah. Akan tetapi, secara jumlah kelihatannya masih tinggi karena seiring dengan pertambahan penduduk Indonesia.

Kendalanya, kata Anung, memang masih banyak penderita TB yang belum ditemukan lalu diobati hingga benar-benar sembuh. Persoalannya, kata Anung, masih ada sekitar 20 jutaan orang dengan TB laten di Indonesia. Artinya sebetulnya orang-orang ini sudah terinfeksi kuman TB, tetapi tidak manifes atau sampai menjadi penyakit karena memiliki kekebalan tubuh yang baik.

“Di dalam tubuh mereka kalau kita lakukan pemeriksaan mantoux (pemeriksaan TB), sebenarnya sudah terinfeksi. Mereka ini berpotensi menderita TB jika terjadi kondisi tertentu atau ada faktor pemicunya,” kata Anung.

Orang yang TB laten ini terlihat sehat, tetapi sebetulnya sudah terinfeksi. Mereka ini harusnya dilakukan pemeriksaan mantoux, dan ketika positif TB segera diobati. Kendalanya, kata Anung, anggaran yang ada belum cukup untuk mencakup semua kelompok ini.