Kader Posyandu Dinilai Bisa Turunkan Stunting

Kader Posyandu Dinilai Bisa Turunkan Stunting
Ilustrasi posyandu. ( Foto: Antara )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Senin, 16 Desember 2019 | 11:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus dan langkah konkret terhadap gerakan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak menurunkan angka stunting di negeri ini.

Peneliti Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Dinda Srikandi Radjiman, menilai program Posyandu terbukti berfungsi secara komprehensif sebagai pendeteksi awal, penanganan, pencegahan, serta konsultansi yang dilakukan oleh kader Posyandu. “Artinya, Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan,” papar Dinda Srikandi Radjiman, di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut dia, peran strategis Posyandu terbilang sukses di masa sebelum reformasi. Untuk itu tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut. “Perhatian ke Posyandu bisa berupa anggaran memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah,” jelas Dinda Srikandi Radjiman.

Dinda menilai kekuatan utama Posyandu ada di deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal itu terkait pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga masalah atau bila ada abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0 - 23 bulan paling utama dapat terdeteksi di Posyandu. “Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan,” jelas Dinda Srikandi Radjiman.

Selain itu, kata dia, kekuatan Posyandu dibanding cara lain karena adanya kader. Perlu diketahui, semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak. “Kader adalah aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting. Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaiman reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa bergerak. Misal memfasilitasi biaya transpor mobilitas untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya,” papar Dinda Srikandi Radjiman.

Masalah stunting dinilai makin krusial sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Bahkan, tidak main-main, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting di bawah 16 persen dalam 5 tahun ke depan, jauh di ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen.

Menanggapi target tersebut, Menkes mengaku sudah melakukan observasi di lapangan dan ternyata solusinya cukup mudah. Program Posyandu harus kembali digiatkan lagi. “Kami senantiasa mendukung apapun yang dibutuhkan. Program promotif preventif menjadi bekal di depan, untuk selalu mencegah penyakit, menggiatkan kembali Posyandu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kasus-kasus stunting,” kata Menkes.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 mencapai 27,5 persen.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional.



Sumber: BeritaSatu.com