Kemkes Luncurkan Dokumen Pencegahan Penyebaran Penyakit

Kemkes Luncurkan Dokumen Pencegahan Penyebaran Penyakit
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dan Menko Polhukam, Mahfud MD meluncurkan dokumen pencegahan penyebaran penyakit yang meresahkan dunia, di Kantor Kemkes, Jakarta, Jumat (20/12/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Jumat, 20 Desember 2019 | 23:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Makin mudahnya konektivitas dan mobilitas yang tinggi antara negara menyebabkan penyakit menular menjadi ancaman negara di dunia termasuk Indonesia.

Indonesia Peringkat Ke-3 Kasus TB Tertinggi Dunia

Penyebaran wabah penyakit tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga ketahanan sebuah negara. Untuk itu, setiap negara harus mampu mengendalikan dan mencegahnya secara terpadu dan tersistem.

Dalam lima dasawarsa terakhir, telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat antara lain ditandai oleh penyebaran penyakit menular dan kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologis, pencemaran bahan kimia, bioterorisme dan makanan yang menimbulkan masalah kesehatan. Hal tersebut berpotensi menyebar ke berbagai negara.

Sebagai contoh, berbagai penyakit menular yang muncul telah mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, antara lain Ebola (2014 dan 2019), Poliomyelitis (2018), Penyakit Virus Zika (2016), Influenza A (H1N1) (2009), Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) (2002-2003), serta kebocoran reactor nuklir di Hiroshima yang berisiko munculnya penyakit-penyakit tertentu.

Fasilitas BPJS Kesehatan Berlebihan Bakal Ditertibkan

Di Indonesia, sejak 2005-2018 terdapat 200 kasus Avian Influenza (AI) dengan 168 kematian. Sejak kejadian luar biasa AI tahun 2005, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan AI, termasuk memperkuat pencegahan dan pengendalian, komunikasi dan kolaborasi antara sektor-sektor terkait, dan upaya kesiapsiagaan pandemi influenza komprehensif (seperti mengembangkan pedoman, rencana darurat, dan melaksanakan simulasi diatas meja dan simulasi lapangan).

Pada tahun 2018, Indonesia melaporkan adanya 1 kasus jenis polio yang dikenal dengan circulating vaccine-derived poliovirus type 1 (cVDPV1) dan 2 kontak dari kasus positif cVDPV1 yang terjadi di Papua. Karena kasus ini berasal dari Papua Nugini (PNG), selain melaksanakan pekan imunisasi sub-nasional dan meningkatkan imunisasi rutin, Indonesia juga memperkuat pengawasan lintas batas dan mengembangkan notaa kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan PNG.

Untuk mencegah penyebaran penyakit yang meresahkan dunia tersebut, maka Kementerian Kesehatan (Kemkes) bersama 24 kementerian dan lembaga menyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan Indonesia atau National Action Plan for Health Security (NAPHS) tahun 2020-2024.

Menkes Apresiasi Prestasi RSUD Tulungagung

Menteri Kesehatan (Menkes), Letjen TNI (Purn) Dr dr Terawan Agus Putranto, mengatakan dokumen NAPHS memuat panduan bagi seluruh kementrian/lembaga dalam meningkatkan kapasitas ketahanan kesehatan nasional. Dokumen ini bersifat living document, penting dan strategis untuk segera diimplementasikan serta menjadi acuan untuk menyusun kegiatan teknis di kementerian/lembaga masing-masing.

"NAPHS melibatkan semua kementerian, lembaga dan institusi serta melibatkan masing masing 19 area atau kita singkat sebagai military civil collaboration. Jadi, ini gabungan sipil militer untuk bersama-sama melakukan ketahanan kesehatan nasional,” kata Terawan saat peluncuran NAPHS tersebut di kantor Kemkes, Jakarta, Jumat (20/12).

Menurut Terawan, NAPHS adalah tindak lanjut dari International Health Regulation (IHR) tahun 2005, yaitu perjanjian internasional yang disepakati dan meningkat negara anggota organisasi kesehatan dunia (WHO).

Perjanjian ini memiliki kemampuan mencegah, mendeteksi serta merespon secara cepat dan adekuat setiap ancaman penyakit yang berpotensi menyebar antara negara. Bahkan, mengakibatkan kegawatdaruratan kesehatan mastarakat yang meresahkan dunia.



Sumber: Suara Pembaruan