Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan

Rabu, 15 Januari 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah mewajibkan pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja memberikan perlindungan kesehatan kepada para pekerja.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Rabu (15/1/2020) aturan itu tertuang dalam Pasal 3 Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Desember 2019. “Penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja,” demikian bunyi Pasal 3 PP.

Berdasarkan aturan itu, dengan pertimbangan dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Menurut PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 2 ayat (2) PP meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan kerja juga harus didukung sumber daya manusia (SDM), fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan Kesehatan Kerja, dan pencatatan dan pelaporan. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam PP, terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.

Untuk tenaga kesehatan wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Ada pun fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud PP, dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Sementara Peralatan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja. “Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Kerja dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 15 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja, yang dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, cbimbingan teknis, cdan cpemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja yang telah berjasa dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja terhadap aspek pemenuhan standar kesehatan kerja. “Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 19 ayat (3).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Johnson & Johnson Sebut Dosis Kedua Vaksin Covid Beri Perlindungan 94%

Johnson & Johnson menyatakan dosis kedua vaksin Covid-19 yang diberikan sekitar dua bulan setelah dosis pertama dapat meningkatkan efektivitasnya jadi 94%

KESEHATAN | 22 September 2021

Siloam Hospitals Palangkaraya Bantu Warga Pedalaman Tumbeng Runen



Siloam Hospitals Palangkaraya menggelar aksi donor darah, donasi sembako serta pakaian layak pakai bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

KESEHATAN | 22 September 2021

3 Langkah Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Gubernur DKI, Anies Baswedan membeberkan tiga langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Jakarta.

KESEHATAN | 22 September 2021

Satgas Covid-19: Penggunaan Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Penggunaan masker berlaku untuk semua level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

KESEHATAN | 22 September 2021

Imunisasi Anak Penting Dilakukan Sesuai Jadwal, Ini Perinciannya

Siloam Hospitals Semarang mengingatkan para orang tua untuk melakukan imunisasi anak sesuai jadwal.

KESEHATAN | 22 September 2021

Kesembuhan Covid-19 Lebih Banyak 2.636 Dibanding Penambahan Positif

Angka kesembuhan di 34 provinsi se-Tanah Air mencapai 5.356 sementara penambahan kasus positif 2.720.

KESEHATAN | 22 September 2021

Jokowi Sebut Dua Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden berharap, Vaksinasi Merdeka yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah provinsi di seluruh Tanah Air.

KESEHATAN | 22 September 2021

Update Covid-19: Kasus Aktif Turun di Bawah 50.000

Kasus aktif Covid-19 tercatat sebanyak 49.662 pada hari ini, Rabu (22/9/2021).

KESEHATAN | 22 September 2021

Indonesia Kembali Kedatangan 684.900 Dosis Vaksin Astrazeneca

Pemerintah kembali menambah ketersediaan vaksin Covid-19 dengan menerima kedatangan vaksin tahap ke-73 sebanyak 684.900 dosis vaksin jadi Astrazeneca.

KESEHATAN | 22 September 2021

Pengendalian Asupan Garam Bantu Wujudkan Hidup Lebih Sehat

Penggunaan MSG bisa menjadi strategi diet rendah garam. Sebab, kandungan natrium dalam MSG hanya 1/3 dari kandungan natrium pada garam dapur biasa.

KESEHATAN | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
PON Papua: Ketum KONI Apresiasi Keseriusan PP KBI Majukan Kickboxing

PON Papua: Ketum KONI Apresiasi Keseriusan PP KBI Majukan Kickboxing

OLAHRAGA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings