BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat

BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat
Kepala BPOM, Penny Lukito, saat pengungkapan kasus penjualan obat, komestik, dan pangan ilegal (tanpa izin edar) di pergudangan Boxme Fulfillment Center, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019). (Foto: Beritasatu.com / Carlos Roy Fajarta)
Dina Manafe / FER Kamis, 16 Januari 2020 | 23:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk mempercepat proses pemberian izin edar obat. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penguatan terhadap kelembagaan BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan sampai ke level kabupaten/kota. Salah satu penguatannya adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan pangan, fungsi pengawasan sebelum barang beredar (pre-market) dan sesudah barang beredar (post-market) tidak bisa dipisahkan. Karenanya, rencana Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengambil kembali kewenangan izin edar dari BPOM tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Fungsi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) bila dikembalikan ke Kemkes juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah. Sebab, Kemkes dan dinas kesesehatan daerah tidak ada lagi garis komando.

"Dinkes garis komandonya di bawah pemerintah daerah setempat. Bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian/lembaga,” kata Tulus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Tulus, apabila Kemkes tetap bersikukuh menarik wewenang Badan POM, maka sama saja mereka membuat tiga kecacatan, yaitu yuridis, politis dan sosiologis.

Kecatatan yuridis artinya kembali pada pola lama, di mana BPOM masih berupa Direktorat Jenderal POM di bawah Kemkes. Kecatatan sosiologisnya, pengawasan pra-pasar oleh Kemkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan pada akhirnya memperlemah perlindungan pada konsumen. Sedangkan kecacataan politisnya adalah Kemkes membangkang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal senada dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik Riant Nugroho. Menurutnya, pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada ilmu, bukan pada kemauan belaka. Kebijakan publik merupakan kontinyuitas yang berarti tidak ganti kekuasaan ganti kebijakan.

"Kalau izin edar sudah bagus di tangan BPOM maka tinggal diperkuat, jangan kemudian dimentahkan kembali,” kata Riant.

Dorongan agar pemerintah memperkuat kelembagaan BPOM juga datang dari partai PDIP. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/1/2020).

PDIP mendesak BPOM untuk memberikan kemudahan, bantuan dan pendampingan proses perizinan kepada pelaku usaha UMKM serta koperasi. Khususnya usaha di bidang rempah rempat olahan, obat-obatan tradisional, jamu tradisional,dan makanan olahan.

Pemerintah juga diminta meningkatkan daya saing sekaligus untuk mendukung kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan, pemerintah juga diminta untuk memberikan penguatan kelembagaan dengan mengembangkan organisasi BPOM sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai agar fungsi BPOM memberikan perlindungan kepada konsumen jadi lebih optimal.

 



Sumber: Suara Pembaruan