BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat

Kamis, 16 Januari 2020 | 23:46 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk mempercepat proses pemberian izin edar obat. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penguatan terhadap kelembagaan BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan sampai ke level kabupaten/kota. Salah satu penguatannya adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan pangan, fungsi pengawasan sebelum barang beredar (pre-market) dan sesudah barang beredar (post-market) tidak bisa dipisahkan. Karenanya, rencana Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengambil kembali kewenangan izin edar dari BPOM tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Fungsi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) bila dikembalikan ke Kemkes juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah. Sebab, Kemkes dan dinas kesesehatan daerah tidak ada lagi garis komando.

"Dinkes garis komandonya di bawah pemerintah daerah setempat. Bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian/lembaga,” kata Tulus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Tulus, apabila Kemkes tetap bersikukuh menarik wewenang Badan POM, maka sama saja mereka membuat tiga kecacatan, yaitu yuridis, politis dan sosiologis.

Kecatatan yuridis artinya kembali pada pola lama, di mana BPOM masih berupa Direktorat Jenderal POM di bawah Kemkes. Kecatatan sosiologisnya, pengawasan pra-pasar oleh Kemkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan pada akhirnya memperlemah perlindungan pada konsumen. Sedangkan kecacataan politisnya adalah Kemkes membangkang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal senada dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik Riant Nugroho. Menurutnya, pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada ilmu, bukan pada kemauan belaka. Kebijakan publik merupakan kontinyuitas yang berarti tidak ganti kekuasaan ganti kebijakan.

"Kalau izin edar sudah bagus di tangan BPOM maka tinggal diperkuat, jangan kemudian dimentahkan kembali,” kata Riant.

Dorongan agar pemerintah memperkuat kelembagaan BPOM juga datang dari partai PDIP. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/1/2020).

PDIP mendesak BPOM untuk memberikan kemudahan, bantuan dan pendampingan proses perizinan kepada pelaku usaha UMKM serta koperasi. Khususnya usaha di bidang rempah rempat olahan, obat-obatan tradisional, jamu tradisional,dan makanan olahan.

Pemerintah juga diminta meningkatkan daya saing sekaligus untuk mendukung kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan, pemerintah juga diminta untuk memberikan penguatan kelembagaan dengan mengembangkan organisasi BPOM sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai agar fungsi BPOM memberikan perlindungan kepada konsumen jadi lebih optimal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Untuk meningkatkan peluang kita berumur panjang, kita mungkin harus mengambil setidaknya 7.000 langkah sehari atau berolahraga lebih dari 2,5 jam per minggu.

KESEHATAN | 18 September 2021

Tes Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Kemkes

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes Covid-19 mengalami penurunan beberapa hari terakhir karena ada perbaikan data.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ada Kandungan Zat Berbahaya, BPOM Wajibkan Galon PET Sekali Pakai Pasang Label Peringatan

BPOM akan mewajibkan kemasan galon Polietilena Tereftalat (PET) sekali pakai dengan label peringatan kandungan zat berbahaya.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ini Berbagai Efek Buruk karena Malas Berolahraga

Terdapat berbagai efek buruk atau negatif bagi tubuh karena malas berolahraga.

KESEHATAN | 18 September 2021


PPK Kemayoran Konsisten Memanfaatkan Wisma Atlet sebagai Satu RSD Covid-19

PPK Kemayoran merupakan pengelola kawasan Kemayoran yang terus dikembangkan untuk menjadi kawasan smart city di Ibu Kota, Jakarta.

KESEHATAN | 17 September 2021

Jadi Pusat Vaksin Global, Puan: Indonesia Dapat Banyak Manfaat

Indonesia akan mendapat banyak manfaat dengan menjadi pusat vaksin global, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi dari produsen vaksin besar.

KESEHATAN | 17 September 2021

Evaluasi Penanganan Covid-19 di Jambi, Kapolri Ingatkan Jaga Prokes

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memimpin rapat evaluasi penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19

KESEHATAN | 17 September 2021

Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat Sambangi 10 Kecamatan di Pangandaran

Sebanyak 20 unit Mobil Masker yang masing-masing membawa 10.000 masker membawa para relawan menuju Pangandaran.

KESEHATAN | 17 September 2021

Menkominfo: Vaksinasi Lansia Terus Digenjot

Pemerintah terus menggenjot percepatan vaksinasi bagi kelompok lansia agar target 21,5 juta lansia tervaksin segera tercapai.

KESEHATAN | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Indosat dan Tri Merger, Saham Pemerintah bakal Susut Jadi 9,6%

Indosat dan Tri Merger, Saham Pemerintah bakal Susut Jadi 9,6%

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings