Wapres Minta Upaya Turunkan Prevalensi Stunting Digenjot

Wapres Minta Upaya Turunkan Prevalensi Stunting Digenjot
Sebaran stunting di Indonesia (Foto: Suara Pembaruan)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Selasa, 11 Februari 2020 | 10:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran kementerian agar bekerja lebih keras dalam mempercepat upaya penurunan prevalensi anak kerdil (stunting).

"Sebab ini adalah merupakan prioritas pemerintah," ungkap Ma'ruf Amin. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang digelar di kantor Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sejauh ini, telah terjadi penurunan stunting dari 30,8 persen tahun pada tahun 2018 menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Namun angka prevalensi stunting tersebut masih cukup tinggi. Pasalnya, hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.

Disadari sepenuhnya bahwa tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi, mulai tahap perencanaan sampai intervensi di tingkat desa. Sampai saat ini, terdapat anggaran Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga. Dana itu belum termasuk anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Belum lagi anggaran yang dialokasikan dunia usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu Ma'ruf Amin mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut yang belum cukup tercermin dalam penurunan stunting. Wakil Presiden meminta para menteri koordinator serta para menteri terkait untuk berkoordinasi dengan baik.

Wapres juga mendorong upaya pelibatan semua pihak, termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, Ma'ruf Aminmendorong agar mekanisme kerja sama pemerintah dan dunia usaha (public private parthership) didorong untuk pencegahan stunting.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden turut menyaksikan penandatanganan program kerja sama kemitraan antara pemerintah dengan swasta (KPS) untuk mempercepat pencegahan stunting di Indonesia. Acara penandatanganan KPS dituangkan dalam dokumen Memorandum of Understanding (MoU) kemitraan yang ditandatangani Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan PT Mayora Indah dan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand.

Dengan penandatanganan MOU ini, PT Mayora Indah dan PTTEP bersama-sama pemerintah pusat dan daerah, turut melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain Mayora dan PTTEP, kerja sama dengan perusahaan swasta lain seperti Sinar Mas juga sudah dilakukan sejak dua tahun yang lalu.

Dalam rapat pleno tersebut para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K yang hadir adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; Menteri Sosial Juliari Batubara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.



Sumber: BeritaSatu.com