Rapat dengan DPR, Pemerintah Sepakat Iuran Kelas 3 Mandiri Tetap Naik

Rapat dengan DPR, Pemerintah Sepakat Iuran Kelas 3 Mandiri Tetap Naik
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / Olha Mulalinda )
Dina Manafe / WBP Selasa, 18 Februari 2020 | 09:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX dan Komisi XI DPR hari ini Selasa (18/2/2020) menggelar rapat gabungan dengan pemerintah untuk membahas kembali soal penyesuaian dan kenaikkan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dijadwalkan hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Ketua Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesn dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dilaksanakan hari ini, tadi malam, Senin (18/2), Menko PMK menggelar rapat tingkat menteri untuk menyamakan persepsi dan menyepakati keputusan pemerintah terhadap persoalan iuran kelas 3 peserta mandiri. Dari rapat ini, pemerintah sepakat tetap menaikkan iuran kelas 3 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan sebagaimana diatur dalam Perpres 75/2019. “Kita sudah capai kesepakatan dan sikap bersama atas nama pemerintah untuk nanti bersama DPR. Intinya Perpres 75 tetap dilaksanakan. Tidak ada perubahan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy usai memimpin rapat tingkat menteri tersebut di Kantor Kemko PMK, Senin malam.

Kini, Pasien JKN Bisa Cek Jadwal Operasi Lewat Aplikasi

Muhadjir mengatakan, pemerintah tidak bermaksud mengabaikan rekomendasi DPR yang membawa aspirasi rakyat. Tetapi keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran kelas 3 juga bukan tanpa alasan. Jika iuran segmen ini tidak dinaikkan, akan berdampak kepada keseluruhan program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Terutama jika iuran tidak naik,  dipastikan mengancam keberlanjutan program ini, dan yang dirugikan peserta sendiri.

Muhadjir mengatakan, keputusan pemerintah masih sama sejak dahulu, yaitu Perpres 75/2019 dilaksanakan. Artinya tidak ada lagi opsi-opsi untuk membatalkan kenaikkan iuran kelas 3. Apabila ternyata masih ada yang kurang mampu dengan kenaikkan iuran ini, nama-namanya terus disisir pemerintah. Jika ternyata mereka terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemsos tetapi belum masuk sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI), maka akan dimasukkan dan diganti dengan mereka yang tidak lagi layak sebagai penerima.

Iuran BPJS Tetap Naik

Adapun semua yang disyaratkan DPR apabila iuran kelas 3 dinaikkan juga sudah diselesaikan pemerintah. Salah satunya soal cleansing data peserta. Kemsos bersama BPJS sudah menyelesaikan cleansing data, di mana peserta yang tidak layak sebagai PBI dikeluarkan dan diganti dengan yang lebih layak. Dengan cleansing data ini diharapkan tidak ada lagi orang miskin yang membayar iuran sendiri dengan menjadi peserta kelas 3 mandiri. Kuota PBI yang disiapkan pemerintah pusat dan dibiayai dari APBN sebanyak 96,8 juta jiwa. “Ada peserta yang dikeluarkan dan ada yang dimasukkan dalam PBI. Dari yang dimasukkan itu antara lain adalah peserta kelas 3 tetapi tentu saja yang tercatat dalam DTKS,” kata Muhadjir.

Selain cleansing data, pemerintah pun telah menyiapkan jawaban bagaimana meningkatkan kolektibilitas iuran peserta yang masih rendah terutama segmen mandiri, termasuk masalah tunggakan peserta ke BPJS. Pemerintah juga menyiapkan soal kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan iuran PBI yang dibiayai dari APBD. “Ada tiga kementerian terutama yang saya minta untuk pastikan semua tugas yang sudah dibagikan selama ini kaitannya dengan kenaikkan iuran sudah diselesaikan,” kata Muhadjir.

Untuk diketahui DPR sampai saat ini belum menerima sepenuhnya kenaikkan iuran peserta JKN-KIS khusus kelas 3 mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Iuran peserta ini naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 sejak 1 Januari 2020.

Salah satu opsi yang disepakati untuk mengakomodir permintaan DPR ini adalah subdisi selisih kenaikkan iuran kelas 3 tersebut dari surplus peserta PBI atau penduduk miskin yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Opsi ini disepakati oleh Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS dalam rapat dengar pendapat di hari Kamis (12/12/2019).

Namun pada 1 Januari 2020 ketika resmi iuran peserta dinaikkan, opsi subsidi tersebut batal dilaksanakan. Alasannya karena subsidi iuran kelas 3 dari surplus iuran PBI tidak memiliki dasar hukum. BPJS terancam sanksi hukum jika tetap melaksanakannya. Komisi IX yang merasa dipermainkan kemudian kembali gelar rapat dengar pendapat dengan Menkes juga Dirut BPJS pada Senin (20/01/2020).

Komisi IX kembali mendesak Menkes untuk mengoordinasikan serta berkonsulitasi dengan Menko PMK, Menteri Keuangan bahkan Presiden untuk mencarikan solusi terhadap kenaikkan iuran kelas 3 ini. Keputusan terakhir pemerintah akan disampaikan pada rapat gabungan dengan Komisi IX dan Komisi XI hari ini.



Sumber: BeritaSatu.com