54% Angkatan Kerja Adalah Mantan Penderita Stunting

54% Angkatan Kerja Adalah Mantan Penderita Stunting
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Humas Kemko PMK )
Dina Manafe / CAH Kamis, 20 Februari 2020 | 08:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan kekurangan gizi kronis yang ditunjukkan dengan gagal tumbuh atau kerdil (stunting) tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana tidak? Ada sekitar 54 persen dari angkatan kerja Indonesia adalah mantan penderita stunting. Mereka adalah penderita stunting sejak masa balita.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Muhadjir mengatakan, dari 136 juta angkatan kerja (usia 15-65 tahun) tahun 2019, sebesar 54 persen adalah mantan stunting.

“Ini kata Bank Dunia loh. Bahwa mereka adalah mantan stunting. Kalau namanya mantan stunting bagaimana pun dinaikkan ke tenaga produktif itu tidak bisa. Ibarat mobil second sudah jebol, ya kecepatan 120 tidak bisa, paling 90 itu pun boros-boros bensinnya,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, kondisi inilah yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia kita rendah. Stunting bahkan sudah terjadi sejak 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan 9 bulan dan 2 tahun pertama setelah lahir. Masa 1000 hari pertama, menurut Muhadjir adalah penentuan masa depan anak itu kelak. Diketahui dampak dari kekurangan gizi kronis bukan hanya terhadap kondisi kesehatan anak, tetapi juga kualitas intelektualitasnya yang dibawa sampai dewasa.

Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Penurunan Stunting

Karena itu, Muhadjir mengatakan sangat mendukung program penanggulangan stunting yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Ia juga meminta seluruh komponen kesehatan yang hadir dalam Rakerkesnas 2020 mulai dari kepala dinas kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan untuk mendukung upaya pemerintah menanggulangi masalah stunting. Muhadjir berharap kalau bisa tidak ada lagi anak lahir stunting di Indonesia.

“Kalau bisa zero stunting untuk 2045. Kalau kita betul betul menuntaskan stunting sejak balita ini, di 2045 nanti kita akan memanen SDM yang unggul dan berdaya saing,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, angkatan kerja ada tiga kategori, yaitu usia kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja. Usia kerja dimulai dari SMP atau 15 tahun sampai 65 tahun. Total usia kerja per September 2019 sebanyak 1.960.800 orang. Dari jumlah ini ada 136 juta angkatan kerja, dimana 7 juta di antaranya adalah pengangguran. Ditambah lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang lulus dan belum kerja berjumlah 3,1 juta orang. Jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini adalah menyediakan hampir 11 juta lapangan kerja setiap tahun.

Kemkes: Penurunan Stunting 14% Hanya Cita-cita Politis

“Kita tidak mungkin jadi negara maju dan berdaya saing tinggi kalau yang menganggur saja 7 juta. Belum yang mengalir dari SMA, SMK dan perguruan tinggi 3,1 juta. Ini adalah masalah kita,” kata Muhadjir.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, dalam mengatasi stunting telah ditetapkan program percepatan pencegahan stunting secara konvergensi melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Sedangkan intervensi sensitif menjadi tanggungjawab kementerian maupun lembaga lain, terkait ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

“Untuk ketersediaan sumber pangan diperlukan kolaborasi dan sinergi program dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri,” kata Terawan.

Untuk pemberdayaan masyarakat, lanjut Terawan, dibutuhkan kerja sama dan sinergi programnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibutuhkan untuk peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Kolaborasi ini menurut Menkes sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi sebesar 30 persen dalam penanganan stunting. Sedangkan 70 persen merupakan kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi sensitif.



Sumber: BeritaSatu.com