Penurunan Stunting Bukan Hanya Tugas Pemerintah

Penurunan Stunting Bukan Hanya Tugas Pemerintah
Temu Pakar yang diselenggarakan Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), di Jakarta, Rabu (4/3/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Indah Handayani )
Indah Handayani / FER Rabu, 4 Maret 2020 | 21:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting di Indonesia.

Baca: MPASI Berperan Cegah Anak Stunting

Ketua Umum IndoHCF, Dr dr Supriyantoro SpP MARS, mengatakan, kasus stunting atau kegagalan tumbuh kembang anak akibat malnutrisi kronis di Indonesia menjadi pekerjaan besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih, nominal target yang dituju Presiden Jokowi terbilang sangat ambisius yakni 14 persen pada 2024.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan, prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting.

"Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia," ungkapnya di sela Temu Pakar yang diselenggarakan Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca: Wapres Minta Upaya Turunkan Prevalensi Stunting Digenjot

Supriyantoro menerangkan stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting, tidak hanya menganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggunya perkembangan otak.

Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun. "Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat," tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pencegahan stunting dilakukan dengan upaya mengawal 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan program pemberian makan bayi dan anak (PMBA) termasuk ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI, dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Pekerjaan rumah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Baca: Hindari Stunting dan Obesitas dengan Gizi Seimbang

"Butuh kerjasama lintas sektor untuk mencapai target tersebut. Istilahnya konvergensi atau keroyokan. Jadi bukan hanya urusan pemerintah saja," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com