Pasien Corona Bisa Dijamin BPJS Asalkan Ada Diskresi Khusus
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pasien Corona Bisa Dijamin BPJS Asalkan Ada Diskresi Khusus

Kamis, 19 Maret 2020 | 22:35 WIB
Oleh : Dina Manafe / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, ada dorongan agar BPJS Kesehatan ikut membiayai pasien corona (Covid-19). Namun jika BPJS melakukan itu, justru akan melanggar aturan. Pasal 52 Perpres 82/2018 mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Pada pasal 52 huruf O disebutkan, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin termasuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

Dengan demikian, pasal ini mengatur larangan. Sesuai regulasi, BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah karena biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung.

Namun, menurut Fachmi, BPJS bisa jadi solusi siaga untuk membiayai pasien virus corona. Tetapi untuk itu, BPJS memerlukan diskresi khusus sehingga pasal 52 huruf O tersebut bisa diterobos.

“Hal itu cukup dengan Instruksi Presiden atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19,” kata Fachmi dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Kamis (19/3/2020).

Setelah adanya diskresi khusus itu, selanjutnya BPJS akan melakukan penagihan (reimburse) ke pemerintah, atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Yang pasti, fasilitas kesehatan ada loket untuk menagihkan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Menurut Fachmi, karena situasi wabah pada akhirnya akan memiliki limit waktu, maka Inpres dan Perpres khusus tersebut bisa saja masa berlakunya terbatas dan dengan tujuan tertentu.

Fachmi mengatakan, secara regulasi yang sudah berjalan selama ini, penyakit yang tergolong wabah atau kejadian luar biasa (KLB) bukan masuk dalam manfaat yang dijamin dalam program JKN-KIS. Dua lembaga sekaligus telah menetapkan status Covid-19 sebagai wabah.

Pemerintah telah mengumumkan status KLB sejak 4 Februari. Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Pada poin keempat Kepmenkes ini disebutkan bahwa segala bentuk pembiayaan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah. Sedangkan pada poin kelima lebih spesifik lagi, karena tertulis juga termasuk untuk “biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan menteri ini mulai berlaku. Intinya, negara telah memastikan penjaminan pembiayaan untuk wabah virus corona, yaitu ditanggung pemerintah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia selama 32 hari sejak 28 Januari hingga 28 Februari 2020, lalu diperpanjang hingga 29 Mei 2020. BNPB juga menegaskan bahwa segala biaya diambil dari Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di BNPB.

Lalu, pada tanggal 3 Maret 2020, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo dalam suatu konferensi pers menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung biaya pasien yang terinfeksi virus corona. Pembiayaan mulai dari kasus dicurigai (suspect) atau sakit semuanya ditanggung oleh pemerintah.

Namun, menurut Fachmi, wabah virus corona ini berbeda dengan bencana alam. Wabah virus ini bersifat masif, kecepatan persebaran, menasional, dan menggesa. Hal ini misalnya berbeda dengan KLB lain seperti Demam Berdarah yang juga dibiayai langsung oleh negara. Mekanisme teknisnya sudah berjalan baik selama ini.

Sebaliknya untuk Covid-19 ada banyak pertanyaan bahkan keluhan dari fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah tentang mekanisme pembiayaannya. Ini menimbulkan problem teknis di lapangan dan kepastian pembiayaan untuk fasilitas kesehatan yang sudah berjibaku menangani pasien Covid 19.

“Pertanyaan dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan tersebut sesuatu yang wajar. Mereka butuh kepastian. Ini menyangkut dana. Bisa saja pemerintah memberi kepastian tentang mekanisme dan tata caranya, juga administrasi dan verifikasinya,” kata Fachmi.

Namun jika hal itu butuh jawaban segera dan mendesak, maka bisa saja tugas itu diberikan kepada BPJS Kesehatan. Sebagai lembaga yang tugas pokoknya memberikan layanan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan telah memiliki prosedur baku, jangkauan organisasi hingga seluruh Indonesia, dan sumberdaya manusia, BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi yang siaga.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Soal Labelisasi Bahaya BPA, Ketua JPKL: Tindakan BPOM Sudah Tepat

Ketua JPKL Roso Daras menyebutkan keputusan BPOM untuk melabeli kemasan plastik No.7 seperti galon guna ulang polikarbonat sudah tepat.

KESEHATAN | 18 September 2021

Menko Luhut: Kondisi Makin Membaik, Jangan Lengah

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap waspada supaya Covid-19 tidak naik lagi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Apakah Kita Perlu Vaksin Booster? Data di Dunia Ternyata Menunjukkan Hal Ini

Orang-orang yang divaksinasi lebih awal dalam pandemi sekarang lebih rentan terhadap mutasi infeksi, terutama dalam menghadapi varian Delta.

KESEHATAN | 18 September 2021

Pengiriman Pertama Donasi 4,6 Juta Vaksin Pfizer dari AS untuk Indonesia Tiba

Pemerintah dan rakyat Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia dalam perang melawan Covid-19.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Untuk meningkatkan peluang kita berumur panjang, kita mungkin harus mengambil setidaknya 7.000 langkah sehari atau berolahraga lebih dari 2,5 jam per minggu.

KESEHATAN | 18 September 2021

Tes Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Kemkes

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes Covid-19 mengalami penurunan beberapa hari terakhir karena ada perbaikan data.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ada Kandungan Zat Berbahaya, BPOM Wajibkan Galon PET Sekali Pakai Pasang Label Peringatan

BPOM akan mewajibkan kemasan galon Polietilena Tereftalat (PET) sekali pakai dengan label peringatan kandungan zat berbahaya.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ini Berbagai Efek Buruk karena Malas Berolahraga

Terdapat berbagai efek buruk atau negatif bagi tubuh karena malas berolahraga.

KESEHATAN | 18 September 2021


PPK Kemayoran Konsisten Memanfaatkan Wisma Atlet sebagai Satu RSD Covid-19

PPK Kemayoran merupakan pengelola kawasan Kemayoran yang terus dikembangkan untuk menjadi kawasan smart city di Ibu Kota, Jakarta.

KESEHATAN | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Kecewa Kontrak Kapal Selam Batal, Prancis Tarik Dubes dari AS dan Australia

Kecewa Kontrak Kapal Selam Batal, Prancis Tarik Dubes dari AS dan Australia

DUNIA | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings