Perang Total Lawan Corona

Perang Total Lawan Corona
Ilustrasi pasien yang diduga terinfeksi virus "corona". (Foto: Antara)
Primus Dorimulu / AB Jumat, 3 April 2020 | 09:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ini bukan virus biasa. Wabah bernama resmi coronavirus disease 2019 (Covid-19) ini sangat mematikan. Penyebarannya begitu cepat karena bisa ditularkan lewat berbagai media, makhluk hidup maupun benda mati. Sekitar 70% warga Indonesia bisa tertular corona dan 1,5 juta lebih penduduk bakal meninggal dunia apabila tidak ada langkah disiplin memutus rantai penyebaran, tidak ada alat pelindung diri yang cukup, dan pelayanan medis yang tidak memadai.

Saat memegang gagang pintu yang beberapa menit sebelumnya dipegang oleh seseorang yang positif Covid-19, Anda berpotensi ketularan wabah itu. Jika tanpa sadar, Anda mengusap hidung atau wilayah sekitar mulut, dan mata yang gatal, virus ganas itu pun masuk ke rongga pernapasan Anda.

Karena itu, mencuci tangan dengan sabun sehabis memegang sesuatu benda adalah disiplin yang wajib dijalankan oleh setiap orang. Jika tidak ada sabun, handsanitizer wajib dipakai. Anda perlu selalu membawa cairan itu ke mana pun pergi.

Cara lain yang efektif adalah menggunakan masker saat berada di ruang publik atau berhadapan dengan orang yang tidak Anda kenal. Penularan Covid-19 di Jepang minimal dan segera bisa dihentikan karena kebiasaan warga Negeri Matahari Terbit itu memakai masker. Kalaupun ada bagian sekitar hidung, mata, dan mulut yang gatal, pemakai bisa mengusap dari luar masker. Penggunaan masker menghindari Anda dari droplet atau percikan liur lawan bicara yang positif corona.


Menilik penularannya yang sangat cepat, angka kematian yang begitu tinggi, dan daya rusak yang amat besar terhadap perekonomian, berbagai negara kini menabuh genderang perang terhadap corona. Indonesia pun berada dalam situasi perang melawan corona. Sebagaimana perang, setiap orang harus tunduk pada komando pemimpin, fokus pada satu tujuan, dan bertempur bersama untuk mengalahkan corona.

Pemerintah harus lebih agresif memimpin semua kekuatan di Indonesia untuk pertama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Kedua, meningkatkan kapasitas medis agar setiap warga terpapar, terutama pasien yang sudah sangat serius, bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pelayanan medis yang baik. Ketiga, mencegah penurunan daya beli masyarakat.

Setiap warga negara, siapa pun dia, perlu menyadari bahwa kita berada dalam satu gerbong. Apabila ada masalah dengan gerbong, semua orang terkena dampaknya. Jika gerbong hancur, kita semua sebagai bangsa akan akan hancur. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai keahlian dan kemampuan, wajib berkontribusi untuk mengalahkan corona.

Untuk memutus rantai corona, pemerintah tidak memberlakukan karantina wilayah. Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditopang oleh kebijakan darurat sipil. PSBB akan diterapkan dengan sangat ketat. Jika situasi memburuk, pemerintah menggunakan kebijakan darurat sipil.

PSBB dan Darurat Sipil
Presiden Jokowi, Senin (30/3/2020), menyatakan pemerintah memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai kebijakan darurat sipil. Sehari kemudian, Selasa (31/3/2020), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Presiden Joko Widodo.

Pada hari yang sama, juga diterbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Ditegaskan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Covid-19 di Indonesia wajib ditanggulangi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, juga pada hari yang sama diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk boleh meningkatkan belanja negara meski defisit membesar hingga menembus 3% dari PDB. Kewenangan ini hanya boleh pada masa penanganan Covid-19 dan periode pemulihan, yakni hingga 2022.

Untuk memerangi corona dan dampaknya yang besar terhadap perekonomian, pemerintah boleh menggunakan sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi, dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara, dan dana yang dikelola badan layanan umum, serta dana yang berasal dari penyertaan modal negara di BUMN. Pemerintah juga boleh menerbitkan recovery bond yang akan dibeli korporasi swasta dan BUMN, individu, dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai lender of the last resort.

Dengan diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Codid-19, karantina wilayah tinggal wacana. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 guna mencegah penularan. Pemda yang hendak menerapkan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan (menkes). Hingga artikel ini dibuat, Kamis (2/4/2020), belum ada satu pun wilayah yang disetujui menkes untuk menerapkan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sudah mengajukan penerapan PSBB kepada menkes, tetapi persetujuan belum diterimanya.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan pembatasan sosial berskala besar artinya pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi penyakit tertentu. Covid-19 sudah menyebar ke 32 provinsi di Indonesia. Tinggal NTT dan Gorontalo yang belum terdeteksi.

Karantina wilayah belum menjadi pilihan karena berkonsekuensi besar. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Pasal 55 ayat 1).

Meski bukan karantina wilayah, PSBB yang dijalankan dengan ketat diyakini mampu membuahkan hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya birokrasi ditopang sepenuhnya oleh Polri dan TNI. Gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala gugus tugas di wilayah masing-masing. Sebagaimana organisasi birokrasi yang terentang dari presiden hingga RT/RW, organisasi TNI dan Polri juga sampai ke desa dan kelurahan.

Apabila keadaan berkembang menjadi abnormal, demikian Presiden Jokowi, pemerintah bisa menggunakan kebijakan darurat sipil. Pergerakan manusia akan dibatasi. Pengawasan terhadap warga untuk tidak berkumpul akan lebih ketat karena dibantu Polri dan TNI.

Dasar hukum kebijakan darurat sipil adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang berwenang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

Virus corona yang sudah menjadi pandemi dinilai sebagai keadaan yang membahayakan kehidupan negara, sehingga keadaan darurat sipil sudah harus disiapkan.

"Kapan kebijakan darurat sipil diterapkan, kita lihat perkembangan. Pemerintah harus berjaga-jaga menghadapi kondisi terburuk," kata Presiden Jokowi, Rabu (1/4/2020).

Menindaklanjuti Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda, mendagri menerbitkan surat edaran pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah. Para gubernur dan bupati menjadi kepala gugus tugas. Kekuatan Polri dan TNI di provinsi, kabupaten, dan kota sepenuhnya mendukung kepala gugus tugas.

Dalam Perppu tentang Keadaan Bahaya disebutkan penguasa darurat sipil berhak membatasi atau melarang siapa pun memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman, atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu tertentu. Pengawas darurat sipil berhak membatasi pergerakan orang di luar rumah dan memeriksa badan serta pakaian seseorang yang dicurigiai.

Sebagian PSBB dan kebijakan darurat sipil sudah dijalankan, yakni bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sekolah diliburkan. Rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan PP baru tentang pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan darurat sipil, pembatasan pergerakan manusia akan lebih ketat lagi.

Berkembang Eksponensial
Ketika artikel ini ditulis, Kamis (2/4/2020), pukul 21.00 WIB atau 14.42 GMT, Covid-19 sudah menjalar ke-203 negara. Warga dunia yang terdeteksi virus mencapai 963.339, yang meninggal 49.199 atau 5,1%, dan yang sembuh 185.067 atau 21%.

Corona benar-benar merobek reputasi AS, negeri adidaya yang memiliki kecanggihan teknologi. Total kasus Covid-19 di negeri adidaya itu sudah mencapai 216.722, menempati peringkat pertama negara dengan jumlah pasien Covid-19 terbesar di dunia, mengalahkan Italia, Spanyol, dan Tiongkok. Jumlah warga terinfeksi corona di Italia 110.574, Spanyol 110.238, melebihi Tiongkok, 81.589.

Kasus baru di Tiongkok terus menurun, sementara kasus baru corona di AS masih terus meningkat setiap hari. Demikian pula dengan kasus baru di Italia, Spanyol, Jerman, dan Iran. Sehari terakhir, kasus positif corona di Spanyol bertambah 6.120.

Jumlah korban meninggal terbanyak adalah Italia, 13.155 atau 11,9% dari total yang terinfeksi, melebihi Spanyol 10.003 atau 9%, AS 5.140 atau 2,4%, dan Prancis 4.032 atau 7%. Jumlah yang meninggal karena Covid-19 di Tiongkok sebesar 3.318 atau 4% dari total kasus. Secara persentase, angka kematian di Jerman 962 atau 1,2% dari yang positif corona.

AS, Eropa, dan sebagian Asia, menjadi episentrum baru Covid-19. Indonesia menjadi perhatian dunia karena data penyebaran corona dinilai kurang transparan. Indonesia juga dinilai negara berisiko tinggi karena rendahnya kapasitas medis. Angka warga positif corona dan yang meninggal karena Covid-19 diperkirakan sudah berlipat-lipat karena tak ada tes yang masif dan data yang lengkap.

Hingga Kamis (2/4/2020), pukul 12.00 WIB, penduduk Indonesia yang positif Covid-19 sudah mencapai 1.790 orang. Angka ini menjulang tinggi hanya dalam waktu sebulan. Pada 2 Maret 2020 warga Indonesia yang positif corona baru dua kasus.

Dalam kondisi kesadaran dan penanganan yang buruk, jumlah penderita Covid-19 yang meninggal sudah mencapai 170 atau 9,5% dari yang positif Covid-19. Sedang yang sembuh hanya 6,3%. Banyak penderita corona yang tidak sempat mendapatkan perawatan medis.

Episentrum Covid-19 di Indonesia adalah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Warga DKI yang positif corona hingga Kamis (2/4/2020) mencapai 897 atau 50,1% dari angka nasional. Ditambah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, total warga yang positif Covid-19 mencapai 65% dari total warga Indonesia yang terkena Covid-19.

Sebuah studi menunjukkan, warga Indonesia yang terpapar corona saat ini sesungguhnya, sudah menembus 200.000. Banyak warga positif corona yang belum terdeteksi karena tak pernah dites. Ibarat gunung es, yang terdeteksi baru kalangan elite yang menyadari pentingnya kesehatan dan memiliki akses kesehatan. Jika ada tes menyeluruh dan serentak, angka warga terpapar corona akan mencengangkan.

Sumber itu memperkirakan, jika Indonesia tidak disiplin memerangi Covid-19 dan memutuskan mata rantai penularan, warga positif corona bisa sekitar 70% penduduk dan yang meninggal bisa menembus 1,5 juta. Jika warga terpapar corona sebesar ini, kapasitas medis Indonesia tidak akan mampu memberikan pertolongan dan pengobatan yang memadai.

Tunda Mudik
Ada tiga isu penting yang harus diselesaikan simultan dalam menghadapi Covid-19. Ketiga isu yang saling berkaitan itu adalah upaya habis-habisan memutuskan rantai penularan Covid-19, meningkatkan kapasitas medis, dan langkah cepat mencegah penurunan daya beli rakyat.

Memutuskan mata rantai penuluran Covid-19 adalah harga mati. Oleh karena itu, imbauan pemerintah agar menunda mudik perlu diperhatikan. Mereka yang sudah telanjur mudik, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Selama rentang waktu itu, mereka tidak boleh berkontak fisik dengan siapa pun, termasuk keluarga.

Upaya memutus rantai penyebaran corona membutuhkan kolaborasi semua elemen bangsa. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo meminta warga DKI dan Bodetabek untuk menunda mudik hingga wabah corona reda.

Doni Monardo.

Mereka yang positif Covid-19 belum semua terdeteksi. Seperti gunung es, jauh lebih banyak warga terinfeksi corona yang masih belum terdata. Sebagian ada yang flu, batuk, dan demam. Ada yang hanya flu ringan. Namun, ada yang tidak menunjukkan gajala sakit. Mereka tidak batuk, pilek, dan demam. Mereka yang sakit ringan dan tak merasakan gejala sakit inilah yang justru sangat berbahaya. Merasa diri sehat, karena belum terdeteksi, mereka bisa ke mana-mana dengan membawa virus corona. Pergerakan mereka mempercepat penularan.

Oleh karena itu, semua orang yang pernah berkontak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19 atau datang dari wilayah yang dilanda virus corona, seperti Jabodetabek wajib mengisolasi diri dan menjalani tes.

Sekitar 15 juta orang dari Jabodetabek akan mudik untuk Lebaran. Sebagian malah sudah kembali ke kampung. Karena mudik kali ini tak semata-mata karena alasan Idulfitri dan menyekar. Banyak warga Jabodetabek yang kehilangan pekerjaan akibat penerapan ketentuan physical distancing. Jika PSBB diterapkan, angka pengangguran akan lebih besar lagi.

Penutupan mal, restoran, kafe, dan tempat hiburan melahirkan pengangguran, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Begitu pula dengan rontoknya bisnis penerbangan, transportasi, perhotelan, dan pariwisata.

Bekerja dan belajar dari rumah ikut memukul sektor informal. Sopir angkutan umum dan tukang ojek kehilangan pekerjaan. Sebagian karyawan sektor formal pun sudah mengalami penundaan gaji.

Para pekerja yang kini menganggur tak mampu membayar rumah penginapan, bahkan makanan sehari-hari. Mereka inilah yang berusaha keras untuk mudik karena di kampung halaman, mereka bisa mendapatkan rumah tumpangan. Kebutuhan hidup sehari-hari pun bisa terpenuhi.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pemerintah akhirnya memutuskan tidak melarang penduduk untuk mudik, karena larangan tidak mudik terlalu berisiko.

Dalam paket stimulus ketiga yang digulirkan pemerintah untuk menangani Covid-19, ada dana social safety net Rp 110 triliun. Namun, dana ini bukan untuk membiayai hidup mereka di Jadebotabek dan kota-kota besar lainnya jika memang mudik dilarang.

Ini adalah problema yang rumit. Membiarkan warga kota besar mudik, sama saja dengan membiarkan mereka menjadi penyebar Covid-19, tetapi untuk melarang mudik, pemerintah harus menyediakan dana kompensasi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tes Corona
"Tes, tes, dan tes," ujar Dirjen Organisasi Kesehatan Internasional (World Healh Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di berbagai kesempatan. Selain physical distancing dan pemakaian alat pelindung diri (APD), pemetaan masyarakat lewat tes Covid-19 sangat penting.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanpa tes, tidak seorang pun tahu persis peta penyebaran Covid-19. Ibarat gunung es, yang terlihat di puncak hanya sebagian kecil. Angka 1.790 orang penduduk Indonesia yang terpapar corona per 2 April 2020 hanya puncak gunung es.

Sejumlah sumber menyatakan, sejak sebelum Maret 2020, sudah ada banyak warga Indonesia yang terkena virus corona dan meninggal karena Covid-19. Tes corona merupakan solusi penting.

Sekitar 150.000 rapid test yang diimpor dari Tiongkok sedang digunakan. Namun, karena jumlah terbatas, yang mengikuti rapid test hanya mereka dengan kriteria tertentu. Disebut rapid test karena hasilnya bisa diketahui setelah 10-15 menit. Rapid test ditujukan kepada mereka yang sedang flu dan pilek. Mereka ini tergolong orang dalam pemantauan (ODP). Tanpa simtom, tes cepat tidak bisa memberikan hasil apa pun.

Selain itu, yang diprioritaskan ikut rapid test adalah mereka yang baru kembali dari wilayah episentrum Covid-19. Mereka ini disebut orang tanpa gejala (OTG). Prioritas lebih tinggi adalah warga yang masuk kelompok pasien dalam pengawasan (PDP).

Rapid test sekadar upaya awal untuk mendeteksi antibodi dan antigen yang diproduksi seseorang untuk melawan Covid-19. Antibodi menunjukkan bahwa seorang terpapar virus corona. Pembentukan antibodi untuk melawan virus memerlukan waktu beberapa pekan.

Seseorang yang negatif, belum tentu tak ada Covid-19 di tubuhnya. Sementara yang positif juga belum tentu terkena virus corona karena antibodi bisa saja terbentuk untuk melawan virus lain.

Pada 31 Maret 2020, 18.077 orang di DKI sudah mengikuti rapid test. Dari jumlah itu, sebnyak 299 positif corona, sedangkan
17.778 negatif. Rapid test sudah mulai dilakukan di Jawa Barat dan sejumlah provinsi dengan paparan Covid-19 cukup besar.

Tes dengan presisi tinggi untuk mendeteksi Covid-19 yang direkomendasi WHO adalah swab test, yakni pengambilan dahak atau lendir di pangkal hidung untuk diteliti di laboratorium yang memiliki real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Lewat swab test, sebuah alat dimasukkan lewat hidung seorang untuk mengambil lendir.

Swab test dengan penelitian di laboratorium yang memiliki PCR adalah golden test karena presisinya. Namun, tidak semua rumah sakit memiliki alat ini. Selain itu, Indonesia hanya memiliki 13 laboratorium, di antaranya tiga yang dimiliki swasta.

Kapasitas Medis
Kegagalan menghentikan penyebaran Covid-19 berdampak langsung pada kapasitas medis di Indonesia yang selama ini sudah bermasalah. Dengan jumlah pasien saat ini saja, rumah sakit, dokter, dan perawat, tidak memadai.

Sebelum kasus Covid-19 meledak, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia baru 1,04 per 1.000 penduduk. Tiongkok dengan 1,4 miliar memiliki 4,3 tempat tidur per 1.000 penduduk.

Jumlah dokter dan perawat juga di bawah standar. Setiap 1.000 penduduk Indonesia hanya punya 0,3 dokter dan 1,2 perawat. Tiongkok memiliki 2 dokter dan 2,7 perawat per 1.000 penduduk.

Kondisi diperparah oleh APD yang tidak mencukupi. Dokter dan perawat yang terbatas harus bekerja dengan APD yang minim. Banyak rumah sakit yang terpaksa membolehkan perawatnya menggunakan masker yang sama di hari berikut selama tidak bertukar dengan milik orang lain.

Hingga Kamis (2/4/2020), sudah 14 dokter yang meninggal dunia saat menangani pasien Covid-19. Dari jumlah itu, 10 orang adalah dokter spesialis yang bekerja di instalasi gawat darurat (IGD) dan intensive care unit (ICU). Sedang jumlah perawat yang meninggal juga sudah belasan.

Dalam situasi perang melawan corona, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memperkuat kapasitas medis. Sejumlah praktisi medis menyarankan tujuh kebijakan yang perlu diambil pemerintah guna memperkuat kapasitas medis.

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan harus secepatnya diselesaikan. Tanpa solusi itu, ledakan pasien Covid-19 akan sulit dilayani.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa pasien Covid-19 boleh menggunakan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan harus dibayar. Kepastian ini penting agar rumah sakit bisa tetap hidup untuk melayani pasien dengan standar yang baik.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemkes), gubernur, bupati, dan wali kota sebagai regulator harus ikhlas mencabut berbagai regulasi yang menghambat pembangunan rumah sakit baru. Untuk memerangi corona, swasta yang berniat membangun rumah sakit perlu didukung.

Keempat, Kemkes hendaknya tidak kaku dan terlalu birokratis dalam memberikan surat izin praktik (SIP) dokter. Dokter yang memiliki izin praktik di satu rumah sakit boleh melakukan praktik di rumah sakit lain selama enam bulan untuk menangani pasien Covid-19.

Kelima, pemerintah harus memastikan bahwa APD cukup tersedia bagi para dokter dan paramedis. Kementerian yang membidangi industri, perdagangan, dan keuangan perlu memberikan sanksi tegas kepada pelaku bisnis yang selama ini tetap mengekspor APD.

Keenam, dalam memerangi Covid-19, pemerintah perlu melibatkan semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. Semua rumah sakit diberikan kemudahan untuk melayani masyarakat, mulai dari tes corona hingga perawatan.

Ketujuh, Kemkes perlu memberikan kemudahan bagi mahasiwa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan menjadi relawan. Jumlah mereka di seluruh Indonesia cukup signifikan. Mereka perlu diberikan fasilitas memadai untuk bekerja sebagai relawan dengan standar medis yang tinggi.

Tidak ada satu pun negara di dunia yang siap menghadapi pandemi Covid-19. Tiongkok membangun rumah sakit khusus bagi pasien corona. Di berbagai negara, pemerintah pontang-panting membangun rumah sakit yang khusus bagi pasien corona.

Dengan tingkat penularan yang tinggi, berbagai negara menyedikan rumah sakit khusus bagi penderita corona. Tidak bercampur dengan pasien lain. RS Persahabatan, RSPAD Gatot Soebroto, dan RSPI Sulianti Saroso tidak mencukupi. 

Negara adidaya seperti AS pun tampak kesulitan menangani lonjakan pasien corona. Presiden Donald Trump tengah menyulap sejumlah bangunan publik untuk menangani pasien corona. Pemerintah Indonesia saat ini pun sedang membangun rumah sakit khusus pasien corona di Pulau Galang.

Kesadaran akan bahaya virus corona dan pentingnya berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran corona adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya dengan kesadaran ini pasien serius dan kritis bisa diminimalkan.

Pasien serius dan kritis Covid-19 ini harus dirawat di rumah sakit khusus. Pasien kritis biasanya di ICU, sedangkan yang masuk kategori serius di high care unit (HCU). Jumlah pasien kritis sekitar 2,4% dari total yang terpapar. Mereka umumnya pasien berusia di atas 60 tahun dan menderita komplikasi. Peringkat kedua adalah pasien serius. Jumlah mereka sekitar 13,9% dari pasien Covid-19.

Banyak pasien kritis di Indonesia yang sulit tertolong karena keterbatasan peralatan, di antaranya ventilator untuk membantu pernapasan. Dokter spesialis pernapasan diprioritaskan untuk pasien ICU.

Idealnya, pasien Covid-19 kategori ringan juga dirawat di rumah sakit. Namun, pada saat rumah sakit penuh, pasien kelompok ini diharapkan melakukan perawatan mandiri.

Kita menghargai upaya pemerintah mengubah Wisma Atlet di Kemayoran menjadi rumah sakit Covid-19. Demikian juga sejumlah rumah sakit swasta, seperti Siloam yang mengkhususkan dua rumah sakitnya, yakni RS Kelapa Dua dan RS Mampang, sebagai rumah sakit yang melayani pasien Covid-19.

Saat ini, Covid-19 baru menyerang warga menengah atas. Jumlah terpapar akan meledak jika virus corona sudah mulai masuk ke warga menengah-bawah.

Menghancurkan Ekonomi
Tidak seperti krisis ekonomi 1998 yang memukul korporasi besar dan sektor keuangan, Covid-19 meluluhlantakkan semua sektor ekonomi dan pelaku bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada krisis ekonomi 1998, sektor informal tidak terganggu, bahkan menjadi katup pengaman.

Demikian pula dengan krisis finansial 2009. Yang terguncang hanya sektor keuangan akibat krisis subprime mortgage di AS. Sektor riil tetap berjalan dan UMKM bertumbuh dengan baik.

Covid-19 memicu krisis multidimensi. Banyak negara yang akan didera pertumbuhan ekonomi minus. Krisis kali ini sangat rumit karena yang masalah bukan hanya ekonomi, tetapi kesehatan atau nyawa manusia. Ambruknya ekonomi adalah dampak dari ancaman virus corona terhadap manusia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan para pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan dua skenario. Jika Covid-19 bisa cepat diatasi, maka yang terjadi adalah skenario berat. Apabila rantai penularan corona gagal dihentikan, maka yang terjadi adalah skenario sangat berat.

Pada skenario sangat berat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus 0,4%. Sedangkan jika skenario berat yang terjadi, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3%, turun dari asumsi APBN 2020 sebesar 5,3%.

Penurunan paling tajam adalah belanja rumah tangan, ekspor, dan investasi yang minus. Harapan terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah.

Untuk mendukung penanganan Covid-19 dan mencegah penurunan daya beli rakyat akibat corona, pemerintah meluncurkan stimulus sebesar Rp 405,1 triliun, di antaranya Rp 75 triliun untuk menghadapi Covid-19, Rp 110 triliun untuk social safety net (jaring pengaman sosial), dan Rp 150 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Rupiah melemah hingga menembus 16.000 per dolar AS. Sedang indeks harga saham gabungan (IHSG) terhempas hingga 28% selama Januari hingga 2 April 2020. Penjualan bersih asing mencapai Rp 10,7 triliun. Tak seorang pun tahu kapan penurunan harga saham mencapai bottom price.

Kapan Corona Pergi?
Virus corona sudah mulai menyebar di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, sejak Desember 2019. Bahaya virus ini baru menjadi perhatian dunia ketika Li Wenliang, dokter di sebuah RS Wuhan, menyampaikan bahaya virus aneh ini di WeChat rekan seangkatan di Fakultas Kedokteran pada 30 Desember 2019.

Korban meninggal mulai berjatuhan di Wuhan dan sekitarnya sejak 22 Januari 2020. Pada 7 Februari 2020, dokter yang pernah dituduh sebagai penyebar hoax oleh polisi setempat itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 34 tahun. Ia ternyata meninggal karena corona yang ditularkan pasiennya.

Indonesia baru terkesiap ketika WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan bahwa Covid-19 sudah menjadi pandemi. Pandemi artinya virus yang berkembang sangat cepat dan serempak ke seluruh wilayah dunia. Pandemi diumumkan dengan asumsi 70% penghuni bumi yang mencapai 7,8 miliar ini akan terkena virus.

Kapan Covid-19 berakhir? Virus corona baru 100% lenyap dari Indonesia jika tubuh setiap warga sudah memiliki imunitas. Imunitas itulah yang saat ini masih sangat terbatas pada sejumlah orang. Berapa jumlah mereka tidak diketahui karena belum ada tes massal.

Menurut simulasi ahli matematika dari Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia (UI), puncak pandemi corona di Indonesia adalah 16 April dan mereda akhir Mei hingga awal Juni 2020. Namun, skenario ini bisa terjadi jika PSBB diterapkan dengan sangat ketat. Semua orang menjaga jarak. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Namun, jika tidak ada kebijakan signifikan dan tegas, pencegahan dilakukan seadanya, puncak pandemi corona terjadi 4 Juni dan mereda di akhir Agustus hingga awal September 2020.

Pada skenario ketiga, puncak Covid-19 terjadi pada 2 Mei 2020 dan mereda akhir Juni hingga awal Juli 2020. Ini skenario yang paling mungkin terjadi. Karena meski kebijakan PSBB sudah ditetapkan, implementasi tidak merata. Masih ada banyak orang yang tidak disiplin.

Sesungguhnya, apa pun statusnya, kunci sukses dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah disiplin masyarakat.

"Kuncinya cuma disiplin, disiplin, dan disiplin mengikuti komando pemimpin," tegas Letjen TNI Doni Monardo, kepala BNPB yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Beritasatu.com.

Tanpa disiplin, lockdown atau karantina wilayah pun tidak akan efektif. Dengan kedisiplinan yang tinggi warga Jepang menjaga physical distancing dan mengenakan masker ke mana-mana. Aktivitas bisnis tetap berjalan. Tidak ada orang yang kehilangan pekerjaan.



Sumber: BeritaSatu.com