Ini Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sabtu, 4 April 2020 | 22:26 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui menteri kesehatan akhirnya mengeluarkan aturan dan tata cara tentang penetapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 3 April 2020, yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (4/4/2020).

Pada Pasal 1 Permenkes itu disebutkan tentang definisi PSBB, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-I9.

Lalu, pada Pasal 2 disebutkan, dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, dan kota harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur, bupati, atau wali kota. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, sementara permohonan dari bupati/wali kota untuk lingkup satu kabupaten/kota.

Saat mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah harus menyertakan sejumlah data, seperti yang tercantum pada Pasal 4 Permenkes tersebut. Data-data itu adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu itu harus disertai dengan kurva epidemiologi dan peta penyebaran menurut waktu. Sementara, data kejadian transmisi lokal harus disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Selain data-data tersebut, dalam pengajuan PSBB kepada menteri, kepala daerah juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.

Setelah itu, menteri kesehatan membentuk tim yang bertugas melakukan kajian epidemiologis serta melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan hasil kajian itu, tim memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada menkes dalam waktu paling lama satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Setelah itu, menteri menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Penetapan PSBB dilakukan atas dasar peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

Kemudian, disebutkan pula bahwa bila suatu daerah tidak memenuhi kriteria dan aaspek yang telah ditetapkan, menteri dapat mencabut penetapan PSBB tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RS Pelni Terima Bantuan Alkes Penanganan Pasien Covid-19

RS Pelni merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta.

KESEHATAN | 4 April 2020

Peneliti Monash University Temukan Obat Potensial Lawan Covid-19

Ivermectin merupakan obat antiparasit yang mampu membunuh virus corona dalam waktu 48 jam.

KESEHATAN | 4 April 2020

Hadapi Corona, Alumni ITB Donasikan Alat Kesehatan untuk 9 RS

Yayasan G83 dengan tujuan Mari Berbagi telah menyalurkan bantuan tahap pertama di 9 rumah sakit.

KESEHATAN | 4 April 2020

Ini APD Standar Melawan Corona

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan, tidak sembarang APD yang dibutuhkan tenaga medis.

KESEHATAN | 4 April 2020

BMKG: Cuaca Tropis Hambat Virus Covid-19

Penyebaran virus di Indonesia cenderung dipicu faktor mobilitas manusia dan interaksi sosial.

KESEHATAN | 4 April 2020

Kak Seto: Praktikkan Suasana Gembira saat Physical Distancing

Kekuatan positif tersebut perlu ditumbuhkan dalam keluarga.

KESEHATAN | 4 April 2020

Bantu Penanganan Covid-19, UPH Terjunkan 50 Relawan Medis dan 38 Perawat di Siloam Hospitals

Sebagai bagian dari pendidikan calon dokter dan perawat, FK dan FON UPH terpanggil untuk berkontribusi membantu bangsa dan negara dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 4 April 2020

Bantu Penanganan Covid-19, BIN Beri Bantuan Alkes untuk RSUP Persahabatan

BIN berharap para pahlawan kesehatan yang berada di garda terdepan dapat terlindungi dan lebih semangat dalam menangani pasien dengan tambahan alkes ini.

KESEHATAN | 4 April 2020

Gugus Tugas Pastikan Kapasitas Produksi APD Nasional Tercukupi

Kapasitas produksi APD nasional ada sekitar 1,7 juta per bulan dengan bahan baku pengganti.

KESEHATAN | 3 April 2020

Kemkes Tidak Anjurkan Pengunaan Bilik Disinfektan

Pengunaan bilik dinfektan pada tubuh manusiabisa menimbulkan risiko kesehatan, seperti iritasi kulit dan iritasi pada saluran pernafasan.

KESEHATAN | 3 April 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS