Penanganan Covid-19, BPJSK Didesak Lunasi Klaim Rumah Sakit
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penanganan Covid-19, BPJSK Didesak Lunasi Klaim Rumah Sakit

Senin, 6 April 2020 | 11:05 WIB
Oleh : Dina Manafe, Herman / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah sakit di seluruh Indonesia saat ini memikul beban ganda. Selain melayani pasien yang membutuhkan layanan kesehatan, rumah sakit kini juga wajib melayani pasien yang terpapar virus corona (Covid-19). Beban tersebut berkonsekuensi pada membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan manajemen rumah sakit.

Oleh karenanya, agar dapat menangani pasien Covid-19 dan pasien lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) didesak untuk segera melunasi klaim dari rumah sakit yang tertunggak pembayarannya. Hal ini sangat mendesak mengingat rumah sakit ibarat di medan peperangan menghadapi pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi Minggu (5/4/2020).

"Sampai saat ini BPJS masih ada sejumlah tunggakan klaim ke rumah sakit untuk layanan pasien non-Covid-19,” ujarnya.

Saat rapat dengar pendapat dengan DPR pada pertengahan Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, defisit BPJSK masih mencapai Rp 15,5 triliun, yang antara lain mencakup tunggakan klaim rumah sakit. Namun, dari sumber SP lain yang tak mau disebutkan namanya menyebutkan, per Maret ini tunggakan tersebut sudah berkurang di bawah Rp 5 triliun.

Timboel Siregar meminta tunggakan klaim rumah sakit harus segera dibayar untuk menjaga cash flow mereka agar tetap lancar. “Jangan sampai di tengah wabah Covid-19 ini semakin menambah beban rumah sakit, sehingga mereka tidak bisa optimal membantu menangani pasien corona,” ujarnya.

Selain segera membayar tunggakan klaim rumah sakit, Timboel juga meminta agar dana Rp 3 triliun yang disiapkan APBN segera dicairkan untuk membantu keuangan BPJSK. Anggaran Rp 3 triliun itu untuk menyubsidi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja yang iurannya batal naik 1 Januari 2020 pasca-putusan Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, menurut Timboel, dana Rp 3 triliun subsidi ini tidak cukup menutupi kekurangan atau selisih akibat dari iuran peserta mandiri yang batal naik tersebut. "Minimal dana talangan ini bisa untuk membayar sisa tunggakan BPJS ke rumah sakit,” katanya.

Menurut catatan BPJS Watch, setiap bulan pengeluaran BPJS untuk membayarkan seluruh fasilitas kesehatan sebesar Rp 9 triliun, sedangkan penerimaan dari iuran peserta sekitar Rp 10,8 triliun. Dari pengeluaran dan penerimaan tersebut masih ada surplus Rp 1,8 triliun. Namun, pendapatan ini tidak bisa optimal karena masih banyak peserta yang menunggak iuran.

Oleh karena itu, Timboel mendorong pemerintah memberikan kepastian pembiayaan kepada semua rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit rujukan yang melayani pasien Covid-19, tetapi semua rumah sakit yang melayani pasien JKN-KIS. Pasalnya, rumah sakit non-rujukan pun merawat pasien yang dalam kategori Covid-19 disebut orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).

“Ketidakpastian pembiayaan kepada rumah sakit ini pada akhirnya berimbas pada pasien. Ada contoh salah satu kasus yang menimpa peserta JKN-KIS. Bayi baru lahir dirawat di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Barat, kemudian ditetapkan dokter kelompok ODP untuk Covid-19. Tidak ada kejelasan pihak mana yang membayar pasien ini. Apakah BPJS atau Dinas Kesehatan setempat atau pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, jumlah tunggakan klaim bergerak terus seiring dengan penerimaan iuran dari peserta setiap bulannya, termasuk iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) bulan Maret yang dibayarkan Kementerian Keuangan.

Iqbal mengatakan, kewajiban BPJS membayar RS untuk klaim jatuh tempo awal Maret 2020 sudah dilunasi. Setiap bulan pengeluaran BPJS untuk membayar seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama sebesar Rp 9 triliun.

“Angkanya bergerak terus, dan tentu nilainya (tunggakan, Red) berkurang,” kata Iqbal.

Belum Dicairkan
Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari mengungkapkan, anggaran Rp 3 triliun untuk menyubsidi BPJSK belum dicairkan. Penyebabnya, masih menunggu keluarnya perpres pengganti Perpres Jaminan Kesehatan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam perpres yang baru nanti akan diakomodasi pula penyelesaian biaya pasien terdampak Covid-19 di rumah sakit melalui BPJSK.

“Untuk anggaran BPJS Kesehatan, saat ini dalam proses pembuatan perpresnya,” kata Rahayu.

Terkait mekanisme rumah sakit mengklaim biaya penanganan pasien Covid-19 untuk mendapatkan penggantian, Rahayu menjelaskan hal tersebut juga masih menunggu rampungnya peraturan menteri kesehatan (permenkes). Menurutnya, permenkes tersebut akan mengatur tentang proses pengajuan klaim hingga standar biaya pelayanan pasien Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh biaya pengobatan untuk pasien yang positif terinfeksi virus corona atau covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah. Adapun anggaran untuk perawatan pasien akan disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Langkah ini diambil karena BPJSK sesuai dengan aturan yang berlaku tidak bisa meng-cover penyakit yang sudah menjadi pandemi global, sehingga beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 ini diambil dari APBN maupun APBD.

Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Dirjen Anggaran Kementerian keuangan, Askolani. Menurutnya, pembayaran biaya penanganan pasien Covid-19 akan dilakukan setelah pelaksanaan di rumah sakit dan BPJSK, di mana BPJSK bertindak sebagai verifikator.

“Pembayaran klaim rumah sakit dilaksanakan secara berkala sesuai mekanisme. Dilakukan oleh rumah sakit dan BPJS Kesehatan, untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan secara berkala,” jelas Askolani kepada SP, Minggu (5/4/2020).

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan, Senin 6 April 2020.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

Update Covid-19: Kasus Aktif Kembali Turun, Positivity Rate 1,48%

Pada hari ini, Jumat (24/9/2021), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa positivity rate harian Covid-19 per mencapai 1,48%.

KESEHATAN | 24 September 2021

Vaksin Covid-19 Aman dan Dibutuhkan Ibu Hamil dan Menyusui

Ibu hamil dan menyusui diminta tidak ragu melaksanakan vaksinasi Covid-19.

KESEHATAN | 24 September 2021

Lintasarta Donasikan Alat Kesehatan Medis ke RS di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Lintasarta melalui kegiatan CSR-nya kembali menyalurkan ribuan alat kesehatan untuk tenaga medis di rumah sakit Jawa Barat dan Jawa Tengah.

KESEHATAN | 24 September 2021

2,8% Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Ini Klarifikasi Kemendikbudristek

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, memberi klarifikasi terkait data 2,8% satuan pendidikan menjadi klaster Covid-19.

KESEHATAN | 24 September 2021

Peringati Hari Kontrasepsi Sedunia, Makuku Family Berbagi Edukasi

Makuku Family melakukan edukasi mengenai kesuburan guna memeringati Hari Kontrasepsi Sedunia.

KESEHATAN | 24 September 2021

Ashefa Griya Pusaka Berikan Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pengguna

Program rehabilitasi gratis diberikan Ashefa Griya Pusaka kepada 100 pengguna narkoba pertama serta memberikan lapangan pekerjaan bagi yang telah pulih.

KESEHATAN | 24 September 2021

Pemenuhan Gizi Anak untuk Wujudkan Generasi Indonesia Emas

Pemenuhan gizi bagi ibu dan anak untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

KESEHATAN | 24 September 2021

Sarapan dan Makan Tidak Teratur: Waspadai Kekurangan Nutrisi

Melewatkan sarapan berakibat pada hilangnya nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas sepanjang hari.

KESEHATAN | 24 September 2021

Jumlah Pasien Covid-19 Turun, Tempat Tidur RSDC Wisma Atlet Terpakai di Bawah 400

Data per hari ini, Jumat (24/9/2021) jumlah pasien Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran berkurang 27 orang dari hari sebelumnya.

KESEHATAN | 24 September 2021

WHO Anjurkan “Koktail” Antibodi Covid-19 untuk Pasien Berisiko Tinggi

WHO pada Jumat (24/9/2021) merekomendasikan, penggunaan “koktail” antibodi Covid-19 buatan Regeneron dan Roche pada pasien yang berisiko tinggi.

KESEHATAN | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Ini Asal Senjata dalam Penganiayaan Libatkan Anggota DPRD Tangerang

Ini Asal Senjata dalam Penganiayaan Libatkan Anggota DPRD Tangerang

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings