Penerapan PSBB Akan Diiringi Penegakan Hukum
Logo BeritaSatu

Penerapan PSBB Akan Diiringi Penegakan Hukum

Senin, 6 April 2020 | 16:10 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / MPA

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diiringi penegakan hukum. Agar masyarakat menaati aturan yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

“Kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang,” kata Doni Monardo dalam keterangan persnya seusai mengikuti ratas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (6/4/2020).

Namun ia mengharapkan, dalam penerapan PSBB, pendekatan yang dilakukan cenderung ke pendekatan kedisiplinan daripada penegakan hukum. Artinya, ada kesadaran kolektif dari masyarakat untuk memahami pembatasan sosial terhadai kegaitan masyarakat diberlakukan.

“Namun demikian, kita sangat berharap bahwa pendekatan adalah pendekatan kedisiplinan. Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat,” jelas Doni Monardo.

Dalam pemberlakukan PSBB di sebuah daerah, Doni Monardo menegaskan Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesamaan pandangan antara pusat dan daerah. Karena itu, harus disusun sejumlah protokol yang dapat menjadi acuan panduan bagi daerah dalam melaksanakan PSBB tersebut.

“Intinya daerah dalam melaksanakan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya. Termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional, juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan physical distancing,” terang Doni Monardo.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menerbitkan Permenkes No 9 tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 3 April lalu.

Dalam penetapan suatu daerah sebagai PSBB, pemerintah daerah bisa mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Kesehatan bisa menetapkan menetapkan PSBB di suatu daerah berdasarkan masukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam aturan permenkes, secara tegas mengenai sanksi bagi pelanggar terdapat dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Yakni dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar Rp 100 juta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

DKI Catat Rekor Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19 Terendah Sejak Juni 2020

Dinkes DKI mencatat sebanyak 91 kasus baru positif Covid-19 di Jakarta pada hari ini. Jumlah ini menjadi rekor penambahan kasus harian terendah sejak Juli 2020.

KESEHATAN | 20 September 2021

Proses Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19, Tergantung Cakupan Vaksinasi

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses transisi dari pandemi ke endemic Covid-19 tergantung dari cakupan vaksinasi

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 125,7 Juta Dosis Suntikan

Untuk mempercepat vaksinasi, Budi menyebutkan, atas saran Presiden Joko Widodo, target cakupan vaksinasi per provinsi harus mencapai di atas 20%.

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: 50% Masyarakat Masih Takut Jalani Testing

Sebanyak 50% masyarakat Indonesia masih takut di-testing Covid-19.

KESEHATAN | 20 September 2021

Tak Mau Kecolongan Lagi, Pemerintah Batasi Pintu Masuk ke Indonesia

Pemerintah membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19

KESEHATAN | 20 September 2021

Untuk Pertama Kalinya, Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Bawah 1

Untuk pertama kalinya, angka reproduktif efektif Covid-19 di Indonesia mencapai di bawah angka 1, tepatnya 0,98.

KESEHATAN | 20 September 2021

Antisipasi Penularan Covid-19, TNI-Polri Dikerahkan Awasi Jalur Tikus

Pemerintah akan mengerahkan TNI dan Polri mengawasi ratusan jalur tikus, baik di darat maupun laut untuk mencegah penularan Covid-19

KESEHATAN | 20 September 2021

Luhut Ingatkan Masyarakat Tidak Euforia dan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, meski situasi pandemi Covid-19 membaik.

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: PeduliLindungi Diakses 50 Juta Kali Dalam Sehari

Aplikasi PeduliLindungi saat ini telah diakses lebih dari 50 juta kali dalam sehari oleh masyarakat yang beraktivitas di berbagai ruang publik

KESEHATAN | 20 September 2021

Bioskop dan Pertandingan Liga Dibuka pada Kabupaten-Kota Level 3 dan 2

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bioskop dan pertandingan Liga 2 dapat dibuka kembali pada kabupaten dan kota level 3-2

KESEHATAN | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Jumlah Pengguna Naik Signifikan, Pendapatan Trimegah Karya Pratama Melesat

Jumlah Pengguna Naik Signifikan, Pendapatan Trimegah Karya Pratama Melesat

EKONOMI | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings