Kasus Positif Covid-19 Bertambah, Masyarakat Diimbau Waspada

Kasus Positif Covid-19 Bertambah, Masyarakat Diimbau Waspada
Achmad Yurianto. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Dina Fitri Annisa / YUD Rabu, 8 April 2020 | 18:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara pemerintah khusus penanganan virus corona (Covid-19), Achmad Yurianti mengumumkan, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia mengalami kenaikan dari data sebelumnya yaitu 2.738 kasus menjadi 2.956 orang per Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Tenaga Kesehatan yang Positif Covid-19 di Jakarta Capai 130 Orang

“Data kasus konfirmasi positif atas pemeriksaan PCR yang kita dapatkan bahwa terdapat 218 kasus baru. Sehingga total menjadi 2956 kasus. Kemudian, terdapat 18 kasus yang sudah sembuh sehingga total menjadi 222 kasus, dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus,” ungkapnya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Rabu (8/4).

Baca juga: Tambah 218, Total Kasus Positif Corona di Indonesia Jadi 2.956

Lebih lanjut Achmad mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, dan mendukung stategi-strategi yang telah disusun oleh pemerintah untuk memberantas pandemi virus corona ini.

Hal pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah menjaga jarak sosial atau social distancing untuk mencegah penularan baru di tengah masyarakat. Menurut Yuri, tindakan tersebut merupakan kuci sukses dari pengendalian Covid-19.

Untuk itulah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), demi meningkatkan efektifitas pembatasan jarak sosial.

Baca juga: Kominfo Sebut Aplikasi PeduliLindungi Bisa Lacak Sejarah Pergerakan Positif Covid-19

“Tujuannya, bukan dimaknai melarang, tetapi membatasi. Kita sama-sama pahami, faktor pembawa penyakit ini adalah manusa. Sebaran penyakit ini sejalan dengan aktivitas sosial manusia ini sendiri. Kita yakin banyak kasus positif Covid-19 tanpa gejala banyak tersebar di lingkungan masyarakat, untuk itu kita berlakukan pula Masker untuk Semua,” terangnya.

Strategi yang kedua adalah melakukan penelusuran kontak dari kasus positif yang saat ini tengah rawat. Dalam hal ini, masyarakat wajin mewaspadai betul kelompok-kelompok yang potensial menjadi sumber penularan.

“Inilah gunanya kemudian pemerintah menentukan kebijaksanaan kebijakan untuk melakukan screening. Yaitu, untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test,” jelasnya.

Pemeriksaan rapid test oleh pemerintah hingga saat ini, sudah didistribusikan lebih dari 450.000 ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan dan penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas dimana di daerah tersebut mendapatkan banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan tes.

Selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah, mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil kontak pressing. Masyrakat yang telah menerima hasil tes positif dari rapid test atau negatif tetapi memiliki gejala, agar bisa melakukan isolasi secara mandiri.

Namun, apabila pada pemeriksaan selanjutnya menunjukkan hasil positif, atau keluhan yang berat, barulah tenaga medis akan laksanakan pemeriksaan antigen dengan metode reaksi berantai polimerase atau lebih umum dikenal sebagai PCR.

Sampai dengan hari ini, pemerintah sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000 orang. Ketersediaan reagen untuk PCR yang tersedia hingga saat ini mencapai 200.000. Tes PCR ini dilakukan untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screning yang terarah.

“Kita tidak akan melakukan skrining dengan PCR. Screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test. Disamping juga melalui pressing dan analisis resiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita. Sehingga persentase positif PCR dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tingg. Karena PCR tidak kita lakukan dengan metode acak, tetapi terpilih, dan terstruktur mulai dari awal,” terangnya.

Strategi terakhir adalah melaksanakan insolasi rumah sakit. Ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan, karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.

“Strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan mengefisienkan dan tepat sasaran pada saat kita menggunakan sumber daya yang kita milik,” ungkapnya.

Sedangkan untuk ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis, pemerintah sudah mendistribusikan 679.000 APD ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Kemudian, saat ini pemerintah juga masih memiliki lebih dari 500.000 stok APD, 200.000 diantaranya akan didistribuskian dalam waktu dekat.

“Kita berharap ini akan membantu para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional, lebih aman, lebih tenang dalam memberikan layanan. Namun sekali lagi ujung tombak masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat sekalian,” harapnya.



Sumber: BeritaSatu.com