Kemkes Permudah Izin Obat dan Alkes untuk Covid-19

Kemkes Permudah Izin Obat dan Alkes untuk Covid-19
Alat pelindung diri. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Rabu, 8 April 2020 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebutuhan akan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (alkes) lainnya meningkat signifikan di tengah wabah Covid-19. Penyebaran virus asal Wuhan ini juga mempersulit pasokan bahan baku obat dari Tiongkok dan India. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemkes) juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalukan relaksasi baik terhadap produk impor maupun produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan untuk penanganan Covid-19.

Pada rapat kerja virtual dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/4/2020), Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemkes, Engko Sosialine Magdalene mengatakan, sejak Covid-19 merebak, pihaknya melakukan percepatan dan kemudahan perizinan bagi produksi dan distributor produk-produk penanganan Covid-19. Di antaranya dengan menerapkan one day service dan menambah jam kerja layanan. Jika biasanya layanan secara elektronik dilakukan hanya pada hari kerja, maka sekarang ditambah hari Sabtu dan Minggu selama 24 jam.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan dikenakan persyaratan minimal hanya empat, yaitu nomor izin berusaha, surat permohonan, penanggung jawab teknis, dan surat komitmen akan memenuhi persyaratan paling lambat 6 bulan.

Engko juga mengatakan, untuk mendukung ketersediaan produk alkes bagi penanganan Covid-19, banyak pelaku usaha yang melakukan diversifikasi menjadi produsen APD, seperti masker, baju, topi, sepatu, hand sanitizer, dan lain-lain.

Jumlah produsen yang melakukan diversifikasi meningkat signifikan per 4 April dibanding 29 Februari lalu. Produsen masker misalnya, meningkat hingga 77% dari yang tadinya hanya 22 sekarang menjadi 39 industri.

“Dengan peningkatan jumlah podusen kita diharapkan bisa memenuhi kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 di dalam negeri,” kata Engko

Namun, lanjut Engko, diperlukan dukungan ketersediaan bahan baku obat (BBO) dan pemenuhan standar APD. Demikian pula izin edarnya harus dipercepat. Untuk izin edar, sampai saat ini terjadi peningkatan pemberian nomor izin edar. Untuk antiseptik, misalnya sebanyak 315 dan pakaian bedah (surgical apparel) sekitar 107 yang sudah mendapat izin edar.

Kemkes juga melakukan relaksasi produk impor untuk penanganan Covid-19. Salah satunya adalah masuknya alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 tidak memerlukan izin edar dan rekomendasi dari Kemkes. Semua pengajuan ditujukan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Sedangkan relaksasi untuk industri dalam negeri juga tengah dilakukan guna mengantisipasi minat diversifikasi industri tekstil untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan APD.

“Kami sedang berproses untuk melakukan relaksasi terhadap produk APD di dalam negeri, yaitu menjajaki untuk tidak memberlakukan izin edar. Kami sudah keluarkan standar APD, yang disesuaikan dengan tingkat risiko penularan Covid-19. Kami harapkan standar ini sampai ke seluruh fasilitas kesehatan,” kata Engko.



Sumber: BeritaSatu.com