Sebulan Tangani Covid-19, RS Belum Dibayar
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 519.025 (-3.92)   |   COMPOSITE 6272.81 (-21.75)   |   DBX 1330.29 (-0.42)   |   I-GRADE 182.472 (-1.68)   |   IDX30 510.293 (-3.9)   |   IDX80 137.737 (-1.03)   |   IDXBUMN20 404.067 (-0.98)   |   IDXESGL 141.069 (-0.73)   |   IDXG30 145.194 (-2.06)   |   IDXHIDIV20 448.644 (-2.61)   |   IDXQ30 146.152 (-0.92)   |   IDXSMC-COM 292.826 (0.9)   |   IDXSMC-LIQ 361.358 (-1.22)   |   IDXV30 136.548 (-0.99)   |   INFOBANK15 1048.43 (-4.87)   |   Investor33 438.363 (-2.95)   |   ISSI 184.542 (-1.51)   |   JII 638 (-8.27)   |   JII70 224.272 (-2.33)   |   KOMPAS100 1230.76 (-10.05)   |   LQ45 959.21 (-8.49)   |   MBX 1703.46 (-6.83)   |   MNC36 324.477 (-2.15)   |   PEFINDO25 329.449 (-3.58)   |   SMInfra18 310.851 (-3.95)   |   SRI-KEHATI 373.532 (-2.89)   |  

Sebulan Tangani Covid-19, RS Belum Dibayar

Senin, 20 April 2020 | 20:06 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dinilai terlalu lamban dalam memproses pembiayaan untuk pelayanan atau perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit (RS). Hingga kini, RS yang memberikan layanan perawatan pasien Covid-19, baik itu dengan status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), hingga konfirmasi positif, belum juga dibayar.

Padahal, sudah sebulan lebih sejak kasus konfirmasi positif Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Kemudian, karena angka penularan semakin bertambah, pada 31 Maret 2020 Presiden menerbitkan Kepres 11 tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai status kedaruratan kesehatan nasional.

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), dr Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membayar layanan pasien Covid-19. Saat dihubungi Beritasatu, Senin (20/4/2020), Mahesa mengatakan, secara regulasi pemerintah terlalu lamban merespons wabah Covid-19. Pemerintah masih berkutat dengan pembahasan aturan teknis yang memakan waktu.

Padahal sejak 2018, sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di situ disebutkan, pembiayaan penyakit yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya sudah jauh-jauh hari pemerintah menyusun petunjuk teknisnya, bukan menunggu ada wabah seperti sekarang.

Lambannya proses penggantian biaya ini menyebabkan beban fasilitas kesehatan (faskes) semakin berat selama wabah Covid-19. Dampaknya, beberapa faskes sulit melakukan pelayanan maksimal kepada pasien. Di sisi lain, kunjungan pasien non-Covid ke faskes juga menurun drastis sejak wabah ini, sehingga menyebabkan beban RS semakin berat. Bahkan ada beberapa RS di Jakarta yang mengalami penurunan kunjungan hingga 70%.

Ditambah lagi dengan surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan agar RS tidak praktik rutin kecuali kondisi darurat.

“Akhirnya pemasukan faskes, khususnya RS, dari klaim ke BPJS Kesehatan (BPJSK) maupun dari pasien umum menurun drastis,” kata Mahesa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

50.0000 Reagen PCR dan 1 Juta APD dari Korsel Tiba di Indonesia

50.000 reagen atau pereaksi kimia polymerase chain reaction (PCR) dari Korea Selatan.

NASIONAL | 20 April 2020

Gugus Tugas Akan Perbaiki Manajemen Penanganan Pasien Covid-19

RS rujukan akan diprioritaskan untuk menangani pasien yang sakit berat, serius dan kritis.

KESEHATAN | 20 April 2020

17 Menit yang Berfaedah

Rapid test menjadi pilihan untuk melakukan deteksi dini.

KESEHATAN | 20 April 2020

Update Covid-19: Kasus Positif Menjadi 6.760, Sembuh 747 Orang

Sedangkan untuk kinerja terhadap layanan pasien teridentifikasi orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 yakni 181.770 dan pasien dalam pengawasan sebanyak 163.343

KESEHATAN | 20 April 2020

Jokowi Minta Gugus Tugas Kerja Keras Tekan Angka Kematian Covid-19

Menurut Kepala Gugus Tugas, diperlukan kerja sama antar kemeterian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020

Jokowi Minta Gugus Tugas Kerja Keras Tekan Angka Kematian Covid-19

Menurut Kepala Gugus Tugas, diperlukan kerja sama antar kemeterian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020

Doni Monardo: Dokter dan Perawat Harus Mendapat APD Premium

"Untuk dokter dan perawat kami tetap kasih yang terbaik, yaitu APD berstandar WHO," kata Doni.

KESEHATAN | 20 April 2020

Soal Data dan Informasi Covid-19, Jokowi: Jangan Ada yang Anggap Kita Menutupi

"Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," kata Jokowi.

KESEHATAN | 20 April 2020

Yakin, Mencuci Tangan Sudah Membunuh Virus?

Terapkan cara mencuci tangan dengan tepat untuk mencegah Covid-19 yang tengah mewabah.

KESEHATAN | 20 April 2020

Update Vaksin dan Obat Covid-19

Meskipun pelaku pasar menyambut baik berbagai stimulus virus corona, tetapi apa yang lebih diharapkan adalah penemuan obat atau vaksin Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS