Layanan Covid-19 Tak Kunjung Dibayar, RS Mulai Tarik Biaya Lebih dari Pasien
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (3.49)   |   COMPOSITE 6258.75 (33.25)   |   DBX 1361.34 (0.42)   |   I-GRADE 179.18 (1.41)   |   IDX30 502.509 (3.5)   |   IDX80 134.874 (0.99)   |   IDXBUMN20 393.542 (2.29)   |   IDXESGL 138.721 (1.04)   |   IDXG30 140.869 (0.73)   |   IDXHIDIV20 444.908 (3.39)   |   IDXQ30 144.657 (0.96)   |   IDXSMC-COM 296.3 (1.57)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (4.05)   |   IDXV30 132.413 (2.15)   |   INFOBANK15 1051.36 (5.92)   |   Investor33 433.839 (2.98)   |   ISSI 179.41 (1.13)   |   JII 608.801 (4.3)   |   JII70 214.954 (1.52)   |   KOMPAS100 1205.85 (8.78)   |   LQ45 941.363 (6.94)   |   MBX 1692.14 (10.5)   |   MNC36 321.868 (2.02)   |   PEFINDO25 321.871 (0.09)   |   SMInfra18 304.318 (4.08)   |   SRI-KEHATI 368.746 (2.68)   |  

Layanan Covid-19 Tak Kunjung Dibayar, RS Mulai Tarik Biaya Lebih dari Pasien

Senin, 20 April 2020 | 20:40 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Meski sudah sebulan menangani pasien Covid-19, banyak rumah sakit (RS) yang belum juga dibayar. Padahal, pemerintah sudah menyanggupi untuk membayar setidaknya 50% biaya layanan yang ditanggung pihak RS untuk menangani wabah ini.

Tentu saja ini membuat beban RS semakin berat. Sebab, selain harus menangani biaya layanan pasien Covid-19 dan menambah alat perlindungan diri (APD), RS juga mengalami penurunan kunjungan hingga 60%. Tak heran jika beberapa RS pun melakukan berbagai upaya untuk menambal pengeluaran mereka.

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), dr Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan, beberapa RS terpaksa memungut biaya dari pasien. Bahkan ada RS yang mewajibkan setiap pasien, tidak hanya pasien suspect, untuk melakukan pemeriksaan rapid test maupun tes polymerase chain reaction (PCR).

Hal ini tentunya makin memberatkan pasien ketika ingin mendapatkan layanan di RS. Padahal berdasarkan aturan bagi pasien JKN-KIS, jika keluhan sakitnya tidak berkenaan dengan Covid-19, seharusnya pasien tidak dibebani biaya tambahan karena dijamin dengan dana JKN.

Mahesa mengatakan, problema pembiayaan ini harus segera diatasi. Jika tidak, masalah akan semakin kompleks. Apalagi dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19, kemampuan RS dan FKTP harus dijaga agar tetap bisa melayani masyarakat.

Selain itu, perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan harus juga diperhatikan dengan serius. Jika RS tidak lagi mampu membayar gaji dan jasa medik, dikhawatirkan pelayanan akan terhenti.

Bagi FKTP yang bekerja sama dengan BPJSK, lambannya pembiayaan ini mungkin tidak memiliki banyak pengaruh karena ditopang dengan dana kapitasi. Dana kapitasi adalah sejumlah dana yang dibayarkan di muka oleh BPJSK kepada seluruh FKTP tiap bulan. Sedangkan untuk RS, dana baru dibayarkan setelah ada klaim tagihan dari RS.

Namun problem di FKTP adalah belum jelasnya mekanisme klaim pelayanan pasien Covid-19. SK Menkes 238/2020 tentang Juknis Pembiayaan Covid-19 mengatur khusus pembiayaan di RS, belum FKTP.

Sementara FKTP seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan diberikan tugas untuk melakukan screening Covid-19. Untuk melakukan tugasnya ini, tenaga kesehatannya harus menggunakan alat pelindung diri (APD). Dalam praktiknya, sejumlah FKTP memanfaatkan dana kapitasi untuk pengadaan APD.

Klaim
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg Susi Setiawaty MARS mengatakan, sampai detik ini belum ada satu pun RS yang mengajukan klaim layanan Covid-19. Berkas yang disiapkan adalah berkas pasien yang dirawat sejak 28 Januari 2020.

“Belum ada yang mengajukan klaim karena sistemnya juga baru dirilis kemarin. Rumah sakit sedang mempersiapkan berkas klaim,” kata Susi.

Sistem yang dimaksudkan Susi adalah aplikasi e-claim INA CBGs dari Kemkes. RS harus memasukkan berkas-berkas layanan pasien Covid-10 lewat aplikasi ini.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJSK, Budi Muhammad Arief mengatakan, sampai sekarang proses pembayaran ke RS belum dilakukan karena masih menunggu surat edaran Menkes. Surat edaran ini mengatur teknis implementasi penjaminan Covid-19.

“Mungkin dalam satu-dua hari ini surat edaran Menkes keluar. Sambil menunggu surat edaran ini terbit, rumah sakit harus menyiapkan berkas lengkap,” kata Budi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terinspirasi RA Kartini, dr Debryna Menjadi Relawan Covid-19 Tanpa Pamrih

dr Debryna Dewi Lumanauw, salah satu relawan di rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Wisma Atlet, mengaku terinspirasi perjuangan RA Kartini.

NASIONAL | 20 April 2020

Sebulan Tangani Covid-19, RS Belum Dibayar

Secara regulasi pemerintah terlalu lamban merespons wabah Covid-19. Pemerintah masih berkutat dengan pembahasan aturan teknis yang memakan waktu.

KESEHATAN | 20 April 2020

50.0000 Reagen PCR dan 1 Juta APD dari Korsel Tiba di Indonesia

50.000 reagen atau pereaksi kimia polymerase chain reaction (PCR) dari Korea Selatan.

NASIONAL | 20 April 2020

Gugus Tugas Akan Perbaiki Manajemen Penanganan Pasien Covid-19

RS rujukan akan diprioritaskan untuk menangani pasien yang sakit berat, serius dan kritis.

KESEHATAN | 20 April 2020

17 Menit yang Berfaedah

Rapid test menjadi pilihan untuk melakukan deteksi dini.

KESEHATAN | 20 April 2020

Update Covid-19: Kasus Positif Menjadi 6.760, Sembuh 747 Orang

Sedangkan untuk kinerja terhadap layanan pasien teridentifikasi orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 yakni 181.770 dan pasien dalam pengawasan sebanyak 163.343

KESEHATAN | 20 April 2020

Jokowi Minta Gugus Tugas Kerja Keras Tekan Angka Kematian Covid-19

Menurut Kepala Gugus Tugas, diperlukan kerja sama antar kemeterian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020

Jokowi Minta Gugus Tugas Kerja Keras Tekan Angka Kematian Covid-19

Menurut Kepala Gugus Tugas, diperlukan kerja sama antar kemeterian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020

Doni Monardo: Dokter dan Perawat Harus Mendapat APD Premium

"Untuk dokter dan perawat kami tetap kasih yang terbaik, yaitu APD berstandar WHO," kata Doni.

KESEHATAN | 20 April 2020

Soal Data dan Informasi Covid-19, Jokowi: Jangan Ada yang Anggap Kita Menutupi

"Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," kata Jokowi.

KESEHATAN | 20 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS