Pemerintah Telah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sejak April
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Pemerintah Telah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sejak April

Selasa, 21 April 2020 | 14:41 WIB
Oleh : Dina Manafe / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai 1 April 2020, Pemerintah telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta JKN-KIS atau BPJS Kesehatan khusus segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri.

Dengan melaksanakan keputusan MA tersebut, maka besaran iuran peserta PBPU kembali ke semula, yaitu Rp25.500 per orang per bulan untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp80.000 kelas I. Sebelumnya pemerintah menetapkan iuran peserta PBPU naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan untuk kelas III, kelas II Rp110.000, dan kelas I Rp 160.000. Kenaikkan iuran ini ditetapkan melalui Perpres 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 34, dan mulai berlaku 1 Januari 2020.

Namun kenaikkan ini dibatalkan MA melalui Putsan MA No. 7P/HUM/2020 yang dibacakan 9 Maret 2020. Salinan putusan ini resmi diterima pemerintah pada 31 Maret. Dengan demikian, maka kelebihan iuran yang telah dibayarkan bulan April akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

“Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (21/4/2020).

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah sebetulnya punya waktu paling lambat 90 hari atau sampai 29 Juni 2020 untuk melaksanakan Putusan MA tersebut.

Dengan melaksanakan putusan MA ini, menurut Muhadjir, pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan program JKN-KIS.

Langkah strategis itu dijawantahkan dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bio Farma Akan Produksi Massal Test Kit Covid-19

PT Bio Farma tengah mempersiapkan produksi massal test kit Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk mendiagnosis virus corona atau Covid-19

KESEHATAN | 21 April 2020

Dari Perempuan untuk Pahlawan Pandemi Perempuan

Hampir 80 persen tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, adalah perempuan.

KESEHATAN | 21 April 2020

Layanan Covid-19 Tak Kunjung Dibayar, RS Mulai Tarik Biaya Lebih dari Pasien

Bahkan ada RS yang mewajibkan setiap pasien, tidak hanya pasien suspect, untuk melakukan pemeriksaan rapid test maupun tes polymerase chain reaction (PCR).

KESEHATAN | 20 April 2020

Terinspirasi RA Kartini, dr Debryna Menjadi Relawan Covid-19 Tanpa Pamrih

dr Debryna Dewi Lumanauw, salah satu relawan di rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Wisma Atlet, mengaku terinspirasi perjuangan RA Kartini.

NASIONAL | 20 April 2020

Sebulan Tangani Covid-19, RS Belum Dibayar

Secara regulasi pemerintah terlalu lamban merespons wabah Covid-19. Pemerintah masih berkutat dengan pembahasan aturan teknis yang memakan waktu.

KESEHATAN | 20 April 2020

50.0000 Reagen PCR dan 1 Juta APD dari Korsel Tiba di Indonesia

50.000 reagen atau pereaksi kimia polymerase chain reaction (PCR) dari Korea Selatan.

NASIONAL | 20 April 2020

Gugus Tugas Akan Perbaiki Manajemen Penanganan Pasien Covid-19

RS rujukan akan diprioritaskan untuk menangani pasien yang sakit berat, serius dan kritis.

KESEHATAN | 20 April 2020

17 Menit yang Berfaedah

Rapid test menjadi pilihan untuk melakukan deteksi dini.

KESEHATAN | 20 April 2020

Update Covid-19: Kasus Positif Menjadi 6.760, Sembuh 747 Orang

Sedangkan untuk kinerja terhadap layanan pasien teridentifikasi orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 yakni 181.770 dan pasien dalam pengawasan sebanyak 163.343

KESEHATAN | 20 April 2020

Jokowi Minta Gugus Tugas Kerja Keras Tekan Angka Kematian Covid-19

Menurut Kepala Gugus Tugas, diperlukan kerja sama antar kemeterian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 20 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS