Penanganan Covid-19

Jokowi Kecewa Uji PCR Jauh dari Target

Jokowi Kecewa Uji PCR Jauh dari Target
Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Novy Lumanauw / Lenny Tristia Tambun / AB Senin, 11 Mei 2020 | 10:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengujian spesimen dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang masih jauh dari target.

"Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan, yaitu 10.000 spesimen per hari," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Rapat yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membahas tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi mengatakan berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, saat ini terdapat 104 laboratorium yang masuk dalam jaringan laboratorium Covid-19.

"Saya ingin dipastikan bahwa labororium tersebut berfungsi maksimal, meskipun dari 104 laboratorium, 53 laboratorium rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan 51 laboratorium belum melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Presiden Jokowi berharap agar sumber daya manusia (SDM) terampil dikerahkan dan jumlah peralatan ditambah, sehingga pemeriksaan di laboratorium dapat berjalan baik.

"Saya lihat, terutama kesiapan SDM yang terlatih, ini perlu lebih diperhatikan lagi. Juga yang berkaitan dengan masalah alat pengujian yang masih kurang, terutama untuk reagen PCR, RNA, dan VTM. Saya minta diselesaikan minggu ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan ada strategi baru yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Selain pendekatan medis dalam penanganan pasien positif, juga dilakukan pendekatan psikologis sebagai upaya pencegahan.

"Strategi itu penting dilakukan karena jumlah tenaga medis dan infrastruktur kesehatan yang dimiliki pemerintah terbatas, sehingga keseimbangan langkah medis dan psikologis perlu dilakukan secara beriringan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com