Pemerintah Tak Paksakan Daerah Terapkan PSBB

Pemerintah Tak Paksakan Daerah Terapkan PSBB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo. (Foto: Istimewa / BNPB)
Lenny Tristia Tambun / AMA Selasa, 12 Mei 2020 | 18:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah pusat tidak memaksakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada daerah-daerah.

“Bapak presiden menegaskan pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah,” kata Doni Monardo saat konferensi pers secara virtual seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, daerah-daerah diberikan keleluasaan memilih pendekatan untuk menekan laju pertambahan kasus positif Covid-19 sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Termasuk, memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” ujar Doni Monardo.

Dalam rapat terbatas tersebut, dilakukan kegiatan evaluasi PSBB, termasuk melibatkan beberapa provinsi yang tidak melaksanakan PSBB. Tujuannya agar setiap daerah bisa saling belajar untuk bisa mendapatkan kelebihan atau melihat hal-hal yang masih belum maksimal untuk dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan.

“Sejumlah gubernur pun melaporkan kepada bapak presiden tentang keberhasilan dan juga kendala-kendala yang ditemui. Adapun gubernur yang hadir untuk daerah yang menetapkan statusnya PSBB adalah Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat. Sedangkan provinsi yang tidak menetapkan status PSBB yaitu DI Yogyakarta,” terang Doni Monardo yang adalah jenderal bintang tiga itu.

Hadir pula gubernur yang daerahnya tidak melakukan utuh PSBB, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, hanya satu kota yang menerapkan PSBB, yakni kota Tegal.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pemerintah pusat membantu menambah ruang isolasi. Terutama mengantispasi sejumlah kasus pertambahan terkonfirmasi positif di Jawa Timur. Khofifah juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan dukungan sejumlah mesin PCR.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaporkan tentang penataan pasar dan yang berhubungan dengan contact tracing. Khususnya, klaster Gowa yang jumlahnya cukup banyak mencapai 1.118 orang. Ganjar juga melaporkan tentang adanya pelajar asal Sudan sebanyak 142 orang meminta bantuan dari pemerintah agar mereka tetap bisa bertahan di tengah pandemi virus corona ini.

“Kemudian Gubernur Daerah Yogyakarta, melaporkan kepada bapak presiden tentang masalah larangan mudik. Bagi mereka yang kembali ke Yogyakarta yaitu perantau yang mudik dan setelah ada keputusan pemerintah untuk larangan mudik maka gubernur DIY akan mengembalikan para pemudik dari wilayah DIY,” papar Doni Monardo.



Sumber: BeritaSatu.com