196 WNI yang Dipulangkan dari Bangladesh Bebas Covid-19

196 WNI yang Dipulangkan dari Bangladesh Bebas Covid-19
WNI yang dipulangkan dari Bangladesh. ( Foto: Istimewa )
Chairul Fikri / AB Rabu, 13 Mei 2020 | 21:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 196 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Bangladesh dipastikan sehat dan bebas Covid-19.Pasalnya, sebelum dipulangkan ke Indonesia, KBRI Dhaka telah melakukan pemeriksaan secara ketat sesuai protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Dubes RI untuk Bangladesh, Rina Soemarno dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (13/5/2020).

"Seluruh WNI yang mengikuti repatriasi mandiri berada dalam kondisi sehat dan terbebas dari berbagai gejala Covid-19. Meskipun proses persiapan repatriasi mandiri dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif singkat, KBRI tetap memperhatikan pemenuhan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh," kata Rina.

KBRI Bangladesh yang ada di Dhaka telah mewajibkan seluruh WNI yang direpatriasi melampirkan surat keterangan sehat yang diperoleh paling lama 72 jam sebelum keberangkatan melalui pemeriksaan kesehatan di rumah sakit/institusi pelayanan kesehatan di Bangladesh.

"Alhamdulillah semua hasil pemeriksaan WNI yang akan pulang menunjukkan hasil yang baik dan tidak terdapat gejala Covid-19, sehingga seluruhnya bisa ikut dalam penerbangan sesuai rencana," katanya. 

Berdasarkan protokol kesehatandi  Indonesia, seluruh WNI yang akan kembali ke Tanah Air wajib menggunakan masker selama dalam penerbangan. Namun, untuk memberikan perlindungan yang lebih tinggi, KBRI Bangladesh juga menyediakan baju hazmat dan sarung tangan karet untuk dikenakan seluruh WNI yang dipulangkan.

"Mereka menggunakan hal itu (baju hamzat) memang disediakan KBRI untuk menjaga kesterilan mereka. Intinya mereka yang pulang itu dinyatakan sehat dan bebas dari Covid-19. Kalaupun mereka dibawa ke RS Asrama Haji untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut serta menjalani karantina, itu adalah wewenang Pemerintah Indonesia," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com