Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Dinilai Tidak Peka

Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Dinilai Tidak Peka
BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)
Dina Manafe / IDS Rabu, 13 Mei 2020 | 23:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pemerintah jelas tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini kan sudah sangat jelas dan kasat mata kalau daya beli masyarakat termasuk peserta mandiri yang didominasi pekerja informal sangat jatuh. Pekerja informal sulit bekerja seperti biasa karena Covid-19 ini,” kata Timboel kepada Beritasatu, Rabu (13/5/2020) malam.

Menurut Timboel, penyesuaian iuran yang baru ini tentu memberatkan peserta, meskipun besarannya tidak sebesar yang ditetapkan dalam Perpres 75/2019. Ada hal lain yang juga memberatkan peserta, salah satunya adalah denda naik menjadi 5% pada 2021, yang awalnya hanya 2,5%.

Timboel menilai, pemerintah seenaknya menaikan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal Pasal 38 di Pepres 74/2020 ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Menurut Timboel, jika melihat rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) 2020, BPJSK menargetkan pos penerimaan mencapai Rp 137 triliun tahun ini. Karena adanya putusan MA maka direvisi menjadi Rp 132 triliun.

Pemerintah sudah memberikan Rp 3 triliun (bagian dari Rp 75 triliun yang dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan Covid-19). Dengan demikian penerimaan menjadi Rp 135 triliun. Belum lagi ditambah pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai Rp 5 triliun lebih apabila pemda membayar pajak rokok ke BPJSK sesuai Pasal 99 dan Pasal 100 Pepres 82/2018. Total penerimaan pun bisa mencapai Rp 140 triliun

Kalau dilihat dari beban biaya, menurut Timboel, tahun ini hanya sebesar Rp 108 triliun. Kalau pun naik 10% pada 2020 maka beban biaya hanya menjadi Rp 118.8 triliun. Ditambah utang BPJSK ke RS di tahun 2019 yang belum dilunasi, yaitu Rp 15 triliun, jadi total beban biaya pada 2020 sebesar Rp 133,3 triliun. Jika ditambah biaya operasional BPJSK kira-kira Rp 5 triliun, maka total beban sekitar Rp 138,3 triliun.

“Dari analisa biaya ini saja seharusnya BPJS bisa surplus di 2020 sebesar Rp. 1,7 triliun. Itu pun surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di RS dan mengawasi puskesmas dan klinik yang suka merujuk pasien ke RS sehingga biaya muncul di RS,” kata Timboel.

Penerimaan akan menjadi lebih besar kalau BPJSK mampu menagih utang iuran dari peserta yang dalam satu bulannya senilai Rp 3,4 triliun. Bila pemerintah menerapkan PP 86/ 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik, maka utang iuran bisa didapat lebih besar, sehingga menjadi pendapatan riil BPJSK. Dari hitung-hitungan ini, kata Timboel, dana jaminan sosial JKN-KIS bisa surplus, sehingga tidak perlu menaikkan iuran.

“Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, bukan dengan menaikkan iuran di tengah resesi ekonomi saat ini,” kata Timboel.



Sumber: BeritaSatu.com