Soal Kenaikan Iuran BPJS, Istana Sudah Perhitungkan Kemampuan Bayar Masyarakat

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Istana Sudah Perhitungkan Kemampuan Bayar Masyarakat
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / Risky Andrianto )
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 14 Mei 2020 | 17:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah memperhitungkan ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat.

“Kalau dari sisi keuangan, memang mereka dari Kementerian Keuangan mengatakan, perhitungan itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan ability to pay dalam melakukan pembayaran,” kata Abetnego Tarigan, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menurut Abetnego Tarigan, dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan dari pengelolaan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, dengan kenaikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 64 tahun 2020 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan akan membantu sustanability atau keberlanjutan dari pengelolaan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: 1 Juli, Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

“Yang dinformasikan ke kami, memang dengan angka segitu, itu yang mempunyai prospek sustainibility soal iuran pengelolaan BPJS,” ujar Abetnego Tarigan.

Alasan lain menaikkan iuran, tambah Abetnego Tarigan adalah untuk mengisi kekosongan hukum pascakeputusan Mahkamah Agung (MA).

“Karena sudah dicabut pasal itu, dibatalkan MA. Kan enggak mungkin ada kekosongan hukum ya. Kemudian kedua, berkaitan dengan berkelanjutan BPJS itu sendiri. Nah makanya, didalam konsideran itu, tetap mempertimbangkan keputusan MA, kalau dibaca di Perpresnya,” terang Abetnego Tarigan.

Meski diakuinya kenaikan iuran ini akan memberatkan masyarakat yang sudah terdampak oleh pembatasan sosial berskala besar. Namun, ia mengingatkan bahwa negara juga saat ini dalam masa sulit. "Negara juga dalam situasi yang sulit. Penerimaan negara juga menurun drastis. Jadi justru semangat solidaritas kita dalam situasi ini,” tuturnya.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ditegaskannya, kenaikan iuran tersebut dalam upaya perbaikan jaminan kesehatan nasional. Karena itu, seiring dengan kenaikan iuran, BPJS juga harus meningkatkan layanannya kepada masyarakat. “Kenaikan iuran ini juga ada tanggung jawab untuk memperbaiki layanan. Misalnya informasi rumah sakit pada waktu itu digugat. Di MA kalah, tetapi tidak mungkin kemudian terjadi kekosongan hukum dan itu malah merontokkan sistem jaminan kesehatan nasional kita,” jelas Abetnego Tarigan.

Ia juga membantah kenaikan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan sebelumnya. "Sebab dalam peraturan yang terbaru ini pemerintah turut memberi subsidi bagi peserta mandiri Kelas III,” tegas Abetnego Tarigan.

Seperti diketahui, iuran BPJS Kesehatan per 1 Mei 2020 lalu sudah mengalami penurunan. Mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, iuran BPJS Kesehatan kelas I turun menjadi sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.500.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020, yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan untuk Januari sampai Maret 2020 mengacu pada Perpres 75 tahun 2019, yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III.

Baca JugaIuran BPJS Naik Lagi, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Uji Materi ke MA

Namun, tak selang beberapa lama, Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000.

Pemerintah hanya memberikan subsidi bagi peserta mandiri kelas III. Pada Perpres 75 tahun 2019, iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kemudian, pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.



Sumber: BeritaSatu.com