Menko PMK: Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Pilihan yang Sulit bagi Jokowi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menko PMK: Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Pilihan yang Sulit bagi Jokowi

Sabtu, 16 Mei 2020 | 10:31 WIB
Oleh : Vento Saudale / FMB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan pilihan yang sulit di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Pilihannya (Jokowi) memang sulit ya karena BPJS Kesehatan itu dananya dari iuran peserta," ucap Muhadjir dalam kunjungan ke Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat (15/5/2020).

Menurut dia, kenaikan iuran BPJS kesehatan menjadi dianggap bermasalah karena pemerintah juga hanya memberi sedikit subsidi iuran.

Maka, lanjut dia, ketika iuran dasar sudah tidak mungkin lagi untuk dijadikan dasar pelayanan kesehatan minimum, terpaksa harus disesuaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Pemerintah itu mensubsidi, memberi bantuan sedikit, maka ketika iuran sudah tidak mungkin lagi dijadikan dasar untuk membuat standar pelayanan kesehatan minimum, ya terpaksa harus disesuaikan (iuran naik). Ini masalahnya di situ (BPJS)," tuturnya.

Muhadjir mengatakan, seluruh pihak tidak perlu khawatir soal selisih kenaikan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik-turun. Pasalnya, pemerintah telah menutup selisih kenaikan iuran yang barang tentu sudah otomatis dimasukkan dalam iuran bulan berikutnya.

"Selisihnya dipakai untuk bayar berikutnya sudah ada sistemnya jadi kalau yang kemarin sudah terlanjur bayar lebih itu nanti akan digunakan untuk bayar bulan berikutnya otomatis itu," terang dia.

Meski begitu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengakui bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu baru akan berlaku bulan Juli mendatang.

Dia ingin semua pihak untuk bisa bersabar karena masih ada waktu evaluasi sehingga ada kemungkinan kebijakan itu bisa direvisi.

"Nanti masih Juli kan itu berlakunya, sekarang ini baru dibalikin lagi ke terkait sebelumnya. Sabar nanti akan kita evaluasi dulu kan masih ada waktu untuk diadakan evaluasi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Rinciannya, iuran peserta mandiri kelas I naik, dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000. Sementara Iuran peserta mandiri kelas II meningkat, dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000.

Kemudian, iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Proses Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19, Tergantung Cakupan Vaksinasi

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses transisi dari pandemi ke endemic Covid-19 tergantung dari cakupan vaksinasi

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 125,7 Juta Dosis Suntikan

Untuk mempercepat vaksinasi, Budi menyebutkan, atas saran Presiden Joko Widodo, target cakupan vaksinasi per provinsi harus mencapai di atas 20%.

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: 50% Masyarakat Masih Takut Jalani Testing

Sebanyak 50% masyarakat Indonesia masih takut di-testing Covid-19.

KESEHATAN | 20 September 2021

Tak Mau Kecolongan Lagi, Pemerintah Batasi Pintu Masuk ke Indonesia

Pemerintah membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19

KESEHATAN | 20 September 2021

Untuk Pertama Kalinya, Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Bawah 1

Untuk pertama kalinya, angka reproduktif efektif Covid-19 di Indonesia mencapai di bawah angka 1, tepatnya 0,98.

KESEHATAN | 20 September 2021

Antisipasi Penularan Covid-19, TNI-Polri Dikerahkan Awasi Jalur Tikus

Pemerintah akan mengerahkan TNI dan Polri mengawasi ratusan jalur tikus, baik di darat maupun laut untuk mencegah penularan Covid-19

KESEHATAN | 20 September 2021

Luhut Ingatkan Masyarakat Tidak Euforia dan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, meski situasi pandemi Covid-19 membaik.

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: PeduliLindungi Diakses 50 Juta Kali Dalam Sehari

Aplikasi PeduliLindungi saat ini telah diakses lebih dari 50 juta kali dalam sehari oleh masyarakat yang beraktivitas di berbagai ruang publik

KESEHATAN | 20 September 2021

Bioskop dan Pertandingan Liga Dibuka pada Kabupaten-Kota Level 3 dan 2

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bioskop dan pertandingan Liga 2 dapat dibuka kembali pada kabupaten dan kota level 3-2

KESEHATAN | 20 September 2021



TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

NASIONAL | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings