Cari Solusi Terbaik Pembiayaan JKN-KIS Setelah Lebaran

Cari Solusi Terbaik Pembiayaan JKN-KIS Setelah Lebaran
Melki Laka Lena. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Selasa, 19 Mei 2020 | 21:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Eksekutif, legislatif, dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hendaknya duduk bersama setelah Lebaran untuk mencari solusi terbaik bagi pembiayaan program tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (19/5/2020), menanggapi pro dan kontra di masyarakat terkait kenaikan iuran JKN-KIS yang diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Kami mendorong para pemangku kepentingan segera duduk bersama mencari solusi komprehensif dan jangka panjang dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Selain aspek iuran, ada berbagai aspek yang perlu dipahami masyarakat secara utuh,” katanya.

Menurutnya, isu sentral yang selalu menyertai perjalanan dan kinerja BPJS Kesehatan adalah kepesertaan, biaya, dan manfaat pelayanan. Dalam Perpres 82/2018, antara lain diatur tentang kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan dilakukan lewat monitoring dan evaluasi, meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, iuran, pembayaran ke fasilitas kesehatan, keuangan, organisasi dan kelembagaan, serta regulasi.

Namun, masalah yang selalu mengemuka dan mengundang debat publik hanya menyangkut aspek iuran. Monitoring dan evaluasi aspek lain kurang mendapat perhatian masyarakat. Pembahasan di DPR bersama pemerintah dan BPJS Kesehatan juga berkutat pada masalah iuran.

“Aspek lain seharusnya juga dibahas secara mendalam dengan data akurat, khususnya terkait kepesertaan dan manfaat pelayanan kesehatan, sehingga bisa diperoleha solusi yang tepat,” katanya.

Oleh karena itu, Melki menyarankan pembahasan secara komprensif yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing bersama Komisi lX, XI, VIII, dan II DPR.

 



Sumber: BeritaSatu.com