DJSN: Kenaikan Iuran BPJS Masih Terjangkau oleh Peserta

DJSN: Kenaikan Iuran BPJS Masih Terjangkau oleh Peserta
BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Selasa, 19 Mei 2020 | 21:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali menetapkan penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Perpres 64/2020 setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai penyesuaian iuran ini sudah mempertimbangkan kemampuan membayar peserta. Besaran iuran yang baru ini dianggap masih terjangkau oleh peserta.

Dalam diskusi media secara daring tentang terbitnya Perpres 64 tahun 2020, Selasa (19/5/2020), anggota DJSN, Paulus Agung Pambudhi mengatakan, penyesuaian iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam Perpres 64 sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk kemampuan membayar dari peserta khususnya segmen PBPU. Ia menilai penyesuaian iuran ini masih dalam batas kemampuan membayar masyarakat.

Untuk kelas 1, misalnya, diperuntukkan bagi peserta dengan pendapatan sedang dan tinggi, di mana semakin tinggi pendapatan maka proporsi iuran terhadap pendapatan semakin kecil (regresif).

Untuk kelas 2, DJSN menilai peserta dengan pendapatan menengah di mana jumlah iuran yang dibayarkan per keluarga 5 orang masih berkisar 5% dari pendapatan. Artinya, dengan besaran iuran tersebut, segmen kelas 2 mandiri masih bisa menjangkaunya.

Kemudian untuk kelas 3, dengan hanya membayar separuh dari iuran yang dinaikkan pemerintah dan sisanya dibayarkan oleh pemerintah, maka peserta di segmen ini dinilai masih mampu membayar. Kelas ini diperuntukkan bagi peserta dengan pendapatan rendah, di mana jumlah iuran yang dibayarkan disubsidi bertahap oleh pemerintah.

“Pada dasarnya iuran JKN yang sekarang ini jadi polemik berkepanjangan sebenarnya dalam sudut pandang DJSN adalah masih wajar dan terjangkau,” kata Paulus.

Menurut Paulus, tidak terdapat perbedaan manfaat pelayanan medis yang diperoleh peserta. Perbedaan hanya terletak pada akomodasi rawat inapnya saja.

Paulus juga mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi DJSN terhadap penyelenggaraan JKN-KIS selama lima tahun menunjukkan tren pemanfaatan peserta semakin tinggi. Data klaim BPJSK menunjukkan bahwa tingkat utilisasi layanan kesehatan oleh peserta terus mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan 30% atas layanan rawat inap.

Hemodialisa atau cuci darah merupakan prosedur berbiaya tinggi yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta. Jumlahnya naik setiap tahun, dan selama lima tahun naik dua kali lipat. Yang lebih menghawatirkan lagi adalah, peserta semakin banyak memanfaatkan hemodialisa setiap tahun. Pada 2014 satu orang penderita gangguan ginjal rata-rata mengonsumsi hemodialisa 41 kali pertahun, dan terus meningkat hingga menjadi 55 kali per tahun di 2018.

Semakin tingginya utilisasi ini seiring dengan peningkatan biaya yang semakin melampaui kemampuan pendanaan. Defisit struktural pun tidak terhindarkan dan gagal bayar fasilitas kesehatan terus berlanjut dengan jumlah yang semakin naik setiap tahunnya.

Jumlah dana yang dihimpun dari iuran peserta dan subsidi pemerintah sejauh ini belum mencukupi beban biaya yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.. Kondisi ini mempengaruhi layanan kesehatan kepada pasien.

Anggota DJSN dari unsur ahli, Iene Muliati mengatakan, yang paling utama dari penyesuaian iuran ini adalah menjaga keberlanjutan dari program JKN-KIS. Jangan sampai program JKN-KIS menghadapi kendala pembiayaan, dan pada akhirnya layanan kepada peserta terhenti. Idealnya, besaran iuran harus seimbang dengan manfaat yang diterima. Namun di Indonesia, besaran iuran JKN-KIS masih jauh di bawah manfaat yang diterima peserta.

Untuk diketahui, dalam Perpres 64/2020 pemerintah menetapkan per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi PBPU dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri naik menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 kelas II, dan Rp 42.000. kelas III. Besaran iuran peserta mandiri kelas I dan II lebih kecil dibanding besaran iuran yang diatur dalam 75/2019, yaitu Rp 160.000 kelas I, dan Rp 110.000 kelas II. Hanya kelas III yang tetap di angka Rp 42.000. Besaran iuran menurut Perpres 75/2019 sudah dibatalkan oleh MA.

Bedanya dengan Perpres 64 ini, pemerintah akan memberikan subsidi kepada kelas III mandiri. Mulai 1 Juli 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sedangkan sisanya Rp 16.500 dibayarkan oleh negara. Pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta mandiri hanya membayar iuran Rp 35.000, dan sisanya Rp 7.000 disubsidi oleh pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com