Menko Airlangga: 132,6 Juta Warga Gratis Iuran BPJS Kesehatan

Menko Airlangga: 132,6 Juta Warga Gratis Iuran BPJS Kesehatan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ( Foto: istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 21 Mei 2020 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa 132,6 juta orang yang miskin dan tidak mampu adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara gratis. Mereka mendapatkan layanan setara kelas 3.

“Iuran yang ada di dalam anggaran itu sebesar Rp 42.000 per orang per bulan yang seluruhnya dibayar oleh pemerintah melalui APBN,” ujar Menko Airlangga seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Kamis (21/5/2020).

Menurut Menko Perekonomian, 132,6 juta warga yang dimaksud adalah penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96,6 juta orang. Anggaran untuk ini sebesar Rp 4 triliun per bulan sehingga untuk 6 bulan itu adalah Rp 24,3 triliun.

“Sementara itu, ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD sebanyak 36 juta orang, sehingga mereka dibayar Rp 42.000 per bulan dengan nilai total per bulan Rp 1,5 triliun. Selama enam bulan nilanya sebesar Rp 9 triliun,” kata Menko Perekonomian.

Sementara, untuk kelas 3 yang lain, yaitu 21,6 juta dari kelompok pekerja mandiri/bukan penerima upah (BPU), mendapatkan subsidi sebesar Rp 16.500 per bulan. Jadi, kelompok ini tetap membayar kelas 3 dengan tarif sebelumnya, yakni Rp 25.500 per orang per bulan.

“Jadi, ini adalah pekerja mandiri sebanyak 21,6 juta orang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya Rp 16.500 per bulan. Itu totalnya R p356 miliar per bulan, sehingga dalam 6 bulan itu adalah Rp 2,13 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah juga memberikan total subsidi untuk pekerja penerima upah (PPU) ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 11,1 triliun dan penerima bantuan iuran (PBI) JKN Rp 48,1 triliun.

“Tentunya ini yang menjadi penjelasan tambahan pemerintah. Sedangkan, untuk yang kelas 1 dan kelas 2 dibayar langsung oleh masyarakat. Tentunya mereka bisa memilih apakah di kelas 1 atau kelas 2,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com