MPR Dorong Kedaulatan Nasional di Bidang Kesehatan

MPR Dorong Kedaulatan Nasional di Bidang Kesehatan
Ahmad Basarah. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / EAS Senin, 25 Mei 2020 | 14:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan untuk membangun kedaulatan nasional di bidang kesehatan. Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi peringatan bahwa Covid-19 masih akan terjadi sepanjang lima tahun ke depan. Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang belum lama ini diperingati, lanjut Basarah, sepatutnya dijadikan momentum Indonesia bersatu dan bangkit menghadapi pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus serius siapkan sebuah road map (peta jalan) untuk membangun dan memperkuat kedaulatan nasional di bidang kesehatan. Di masa mendatang, Indonesia tidak boleh lagi punya kebergantungan pada produk impor alat kesehatan dan bahan baku obat, baik untuk menghadapi pandemi Covid-19 maupun untuk mengatasi penyakit lainnya," kata Basarah kepada wartawan, Senin (25/5/2020).

Fakta Indonesia masih bergantung impor di bidang kesehatan pernah diungkap oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN), Bambang Brodjonegoro. Kebergantungan Indonesia terhadap barang impor, terutama alat kesehatan (alkes) dan obat, mencapai di atas 90%. Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pernah mengungkap dugaan adanya mafia impor alkes di Indonesia yang sudah mencapai taraf mengkhawatirkan.

Menurut Basarah, dalam peta jalan yang harus digarap pemerintah dengan serius itu, harus terkandung perencanaan matang untuk mencapai sistem kedaulatan kesehatan yang berdikari, dengan syarat utamanya adalah melelakukan riset dan inovasi.

Basarah optimistis peta jalan serupa itu bisa dilakukan dengan kolaborasi, sinergi dan gotong royong, baik antarbiokrasi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi.

"Untuk mendukung riset dan inovasi tersebut, diperlukan komitmen kuat berupa politik kesehatan yang pro kepentingan nasional lewat alokasi anggaran, kebijakan, atau regulasi. Misalnya pemerintah tidak lagi sekadar mendorong, melainkan mewajibkan penggunaan alat kesehatan dalam produksi negeri," tegas Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Basarah juga menyatakan terdapat tiga masalah kemanusiaan yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Ketiganya yaitu peperangan, kelaparan, dan penyakit menular.

Kini, ketika opsi peperangan tidak lagi menjadi pilihan dan kelaparan bisa dikendalikan, lanjut Basarah, maka ancaman penyakit menular menjadi momok yang mengancam peradaban manusia. Pasalnya penyakit menular ini selalu datang secara tiba-tiba.

"Untuk itu semua negara, termasuk Indonesia, harus selalu berada dalam skenario siap siaga menghadapi serangan penyakit menular ini," ujar Basarah.

Basarah juga mengajak semua pihak di Tanah Air untuk bersatu mengatasi pandemi Covid-19. Menurut Basarah, di tengah pandemi Covid-19, sekat-sekat politik dan perbedaan kepentingan sektoral sepatutnya dihilangkan.

Basarah pun menyebut, jika dulu musuh bersama yang dihadapi anak bangsa adalah agresi Belanda, kini musuh bersama kita adalah wabah penyakit menular Covid-19.

"Jika dulu bangsa kita bisa bersatu, apa alasan kita sekarang tidak bersatu bahkan cenderung saling menyalahkan di tengah penderitaan yang dialami secara nasional?" katanya. 



Sumber: BeritaSatu.com