Soal Kepmenkes Aturan Bekerja, Ini Sikap Politikus PAN dan PKB

Soal Kepmenkes Aturan Bekerja, Ini Sikap Politikus PAN dan PKB
Petugas gabungan memberikan hukuman push up kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). (Foto: Antara Foto / Reno Esnir)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Senin, 25 Mei 2020 | 18:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dua legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi IX DPR memberi tanggapan atas substansi Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.

Satu menilai agak negatif karena secara substansial tidak ada yang baru. Sementara lainnya memahami alasan dampak perekonomian bila masyarakat tak dilonggarkan.

Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN menilai tidak ada sesuatu yang baru dalam Keputusan Menteri Kesehatan itu. Apa yang termaktub di dalam keputusan itu adalah hal biasa karena sudah diterapkan di masyarakat.

“Tanpa ada keputusan itu, hal-hal yang diatur itu sudah diketahui banyak orang. Apalagi perusahan dan industri. Bahkan sebagian besar telah melaksanakan apa yang ada dalam keputusan itu," kata Saleh, Senin (25/5/2020).

Baca juga: Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona

Dia menjelaskan, ada lima poin penting yang diatur dalam ketentuan itu yaitu pengukuran suhu ketika masuk kerja, yang sebenarnya sudah banyak dilakukan di tempat kerja.

"Masalahnya, apakah ada jaminan bahwa pengukuran suhu itu akan aman bagi semua karyawan. Sebab, pada faktanya ada orang tanpa gejala yang justru positif corona," kata Saleh.

Kedua, perusahaan tidak menerapkan lembur kerja. Aturan ini diharapkan mengurangi physical distancing. Tetapi harus disadari bahwa jika semua sudah dibolehkan bekerja, physical distancing sulit dikontrol.

"Anehnya, pada aturan ketiga, ketentuan ini dilonggarkan dengan memungkinkan adanya lembur kerja dalam 3 shift. Namun untuk aturan 3 shift tersebut hanya berlaku bagi yang usianya di bawah 50 tahun," kata Saleh.

Ketentuan ketiga ini aneh karena berdasarkan data Gugus Tugas, mereka yang positif corona di bawah 50 tahun lebih 47 persen. Artinya, pembedaan usia layak lembur seperti ini sangat tidak tepat.

Keempat, karyawan diwajibkan memakai masker sejak dari rumah dan selama bekerja. Menurut Saleh, aturan ini sudah banyak dikerjakan.
Masalahnya, pemakaian masker ini belum dapat dijadikan jaminan bahwa penyebaran Covid-19 berhenti. Dasar pemakaian masker ini belum jelas landasannya.

“Ingat kan dulu waktu di awal-awal. Menteri Kesehatan malah menyebut bahwa masker hanya bagi orang sakit. Orang sehat tidak perlu. Sekarang, malah semua orang diminta memakai. Kalau begini, rujukannya kan tidak jelas," kata Saleh.

Kelima, perusahaan diminta menjaga nutrisi karyawan dengan menyediakan vitamin C. Saleh mengkritik karena tak ada satu pun penelitian yang menjamin vitamin C dapat mencegah seseorang tak terjangkit corona.

"Dari uraian di atas, saya menilai bahwa keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak membawa perubahan baru. Kalau aturan itu dianggap sebagai bagian dari penerapan new normal, kelihatannya tidak tepat," kata dia.

Baginya, aturan itu justru menjadi alasan bagi masyarakat untuk melonggarkan sendiri aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Konsekuensinya, jalanan akan ramai kembali. Pasar-pasar, mal, industri, perkantoran, dan tempat kerja lainnya dipastikan akan ramai. Saya menilai, ini masih rawan. Apalagi faktanya, virus Covid-19 belum bisa diputus mata rantai penyebarannya," pungkasnya.

Dia mengimbau masyarakag tak buru-buru senang dengan keluarnya aturan tersebut. "Tetap berhati-hati. Perang melawan corona belum usai. Tidak hanya di negara kita, di negara lain pun sama," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menyatakan keluarnya Keputusan Menkes itu membuktikan bahwa salah satu maslaah terbesar Indonesia adalah negara belum mampu menopang 100 persen perekonomian.

Jadi jika Indonesia benar-benar melakukan PSBB secara total, termasuk menerapkan kerja dan sekolah dari rumah, perekonomian akan terganggu. Negara pun wajib menyediakan kebutuhan ekonomi itu. Padahal kemampuan anggaran negara terbatas.

"Mungkin pemerintah berpikir bahwa inilah saatnya untuk melakukan toleransi. Di satu sisi kita tetap waspada, kita tetap melakukan protokol Covid-19, tapi satu sisi roda perekonomian juga tidak mati 100 persen," kata Nihayatul.

Dia mengaku belum tahu apakah peraturan itu sudah dalam kajian yang cukup matang atau tidak.

"Walaupun begitu, saya mencoba yakin bahwa ini sudah ada kajiannya. Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah," kata Nihayatul.



Sumber: BeritaSatu.com