Upaya Kolektif Masyarakat Tentukan Indikator Penularan Covid-19

Upaya Kolektif Masyarakat Tentukan Indikator Penularan Covid-19
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Foto: Istimewa / BNPB)
Ari Supriyanti Rikin / FER Selasa, 26 Mei 2020 | 17:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya kolektif masyarakat untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) sangat menentukan indikator kesehatan masyarakat dan penilaian terhadap suatu wilayah.

Baca Juga: Mahfud Sebut New Normal Belum Diputuskan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam penilaian tingkat risiko penularan di suatu wilayah. Oleh karena itu, upaya kolektif bersama di suatu wilayah sangat menentukan tingkat risiko Covid-19 wilayah tersebut.

Tim Pakar Gugus Tugas Nasional, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, tingkat risiko penularan virus corona (Covid-19) rendah akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi yang bisa dilakukan dalam koridor protokol penanganan Covid-19. Upaya kolektif pemda dan masyarakatnya sangat menentukan dalam menurunkan tingkat risiko di wilayah.

"Jadi apabila penurunan kasus tidak 50 persen selama dua minggu itu belum bisa dianggap baik. Maka dari itu, harus seluruh masyarakat dan pemerintah betul-betul menurunkan kasusnya dengan cara protokol kesehatan tentunya. Kalau orang menjalankan protokol kesehatan secara kolektif, pasti jumlah kasusnya akan turun," kataWiku dalam telekonferensi di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: 2 Bulan PSBB, Penumpang Angkot di Depok Turun 20%

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, penilaian risiko suatu daerah dilihat dari perhitungan berbasis data dan tidak menggunakan pemodelan. Gugus Tugas Nasional menetapkan tiga tingkat risiko penularan di suatu wilayah terkait pandemi Covid-19.

Tingkatan risiko tersebut terdiri dari tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Penilaian tingkat risiko penularan menggunakan indikator kesehatan masyarakat yang diadaptasi dari kriteria organisasi kesehatan dunia atau WHO. Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, surveilen kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Udara Terasa Panas dan Gerah, Ini Penjelasan BMKG

"Seperti rekomendasi dari WHO, setiap negara perlu menetapkan sebuah indikator kesehatan masyarakat. Untuk menentukan apakah daerah itu siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi," ungkap Wiku.

Lebih lanjut Wiku menambahkan, melihat indikator yang diterapkan, setiap wilayah kabupaten, kota maupun provinsi akan memiliki nilai yang berbeda-beda.

"Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah, namun gambaran setiap daerah tentunya berbeda-beda," tandas Wiku.



Sumber: BeritaSatu.com