Dukungan Pemerintah untuk JKN-KIS Terus Meningkat

Dukungan Pemerintah untuk JKN-KIS Terus Meningkat
Kartu Indonesia Sehat. (Foto: Antara)
Dina Manafe / FER Selasa, 26 Mei 2020 | 23:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikkan iuran JKN-KIS di tengah pandemi Covid-19 dianggap kurang tepat dan memberatkan peserta terutama yang segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Baca Juga: Hingga Akhir Mei, BPJS Masih Berutang ke RS Rp 5,1 T

Namun, pemerintah mengklaim jika dukungannya untuk masyarakat dalam JKN-KIS ini sudah cukup besar. Ini terlihat dari alokasi APBN untuk iuran peserta yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengatakan, secara keseluruhan dukungan pemerintah untuk iuran peserta meningkat terus dalam tiga tahun ini. Di 2018, jumlah iuran yang menjadi tanggungan pemerintah sebesar Rp 48,0 triliun, dan meningkat menjadi Rp 55,3 triliun di 2019, dan Rp 81,1 triliun pada 2020.

Dukungan anggaran ini untuk membiayai PBI yang jumlahnya terus meningkat, PPU pemerintah sebagai pemberi kerja, dan peserta mandiri kelas III yang mulai disubsidi pada tahun 2020.

"Di tahun ini dukungannya naik dua kali lipat dibanding tahun 2018, karena ada subsidi pemerintah untuk peserta kelas III mandiri yang masih aktif,” kata Kunta pada acara zooming with Primus ‘Jaminan Kesehatan Berkeadilan’ yang disiarkan langsung di Beritasatu TV, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Masih Terjangkau oleh Peserta

Menurut Kunta, saat ini total peserta JKN-KIS sebanyak 222,9 juta jiwa atau 82 persen dari total populasi. Lebih dari 70 persen peserta tersebut dibiayai oleh pemerintah.

Selain kelas III mandiri yang iurannya disubsidi, pemerintah juga membayar iuran peserta PBI sebanyak 132,8 juta. PBI ini terdiri dari yang dibayarkan pemerintah pusat 96,5 juta jiwa, dan PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah 36,3 juta. Belum lagi pekerja penerima upah (PPU) pemerintah, seperti ASN, TNI, polri, dan lain lain.

Kunta mengatakan, agar program JKN-KIS tetap berjalan, maka harus ada keseimbangan antara tarif iuran, manfaat, dan kualitas layanan yang dinikmati peserta. Selain keberlanjutan JKN-KIS, kenaikkan iuran juga mempertimbangkan kemampuan membayar dari peserta.

Dari berbagai pertimbangan itulah pemerintah menetapkan mulai 1 Juli 2020, iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri naik menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 kelas II, dan Rp 42.000 kelas III. Kenaikkan iuran ini tertuang di dalam Perpres 64/2020. Besaran iuran peserta kelas III mandiri sama dengan iuran PBI.

Baca Juga: Seluruh Peserta JKN-KIS Dapat Layanan Standar Kelas 2

Tetapi khusus kelas III mandiri, pemerintah akan memberikan subsidi. Mulai 1 Juli 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sedangkan sisanya Rp 16.500 dibayarkan oleh negara. Di 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta mandiri hanya membayar iuran Rp 35.000, dan sisanya Rp 7.000 disubsidi oleh pemerintah.

“Dari sisi masyarakat miskin atau tidak mampu sebetulnya tidak banyak berpengaruh. Jadi bisa dibilang sudah berkeadilan. Karena kita lihat, PBI itu 43 persen dari populasi sementara penduduk miskin kurang dari 10 persen," kata Kunta.

 



Sumber: BeritaSatu.com