Penurunan Angka Stunting Tetap Menjadi Prioritas Nasional

Penurunan Angka Stunting Tetap Menjadi Prioritas Nasional
Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
/ CAH Sabtu, 30 Mei 2020 | 13:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta agar program penurunan angka stunting dan gizi buruk di tengah pandemi Covid-19 diteruskan sebagai salah satu prioritas nasional.

"Di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang harus terus kita kerjakan," kata Presiden Joko Widodo Jokowi dalam Rapat Terbatas (melalui video conference) dengan topik Evaluasi Proyek Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Ia menekankan agar jajarannya tidak melupakan ancaman stunting dan gizi buruk di tengah masyarakat, meski kini pemerintah masih fokus menangani pandemi virus corona.

Baca JugaProgram Pencegahan Stunting Harus Terus Didorong di Masa Pandemi Covid-19

Sebab, penanganan stunting dan penyakit lainnya, seperti TBC, malaria hingga HIV/ AIDS, juga masuk dalam agenda strategis nasional. Agenda strategis tersebut disampaikan Presiden dan ditekankan agar tetap menjadi prioritas bagi kepentingan nasional dan tidak boleh terhenti saat pandemi.

Pemerintah menargetkan pada 2024 angka stunting turun 14 persen. Namun angka ini mungkin saja akan sulit tercapai dengan kondisi seperti saat ini, mengingat Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas tidak beroperasi dampak dari Covid-19. Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

"Stunting salah satu proyek prioritas yang merupakan turunan dari program prioritas tersebut dan tidak diperintahkan untuk di-refocusing, karenanya program ini harus terus berjalan tanpa ada pengalihan anggaran," kata Kasubdit Kerja Sama Pemerintahan, Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Paudah Darmi dalam acara Webinar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca JugaPenting Menjaga Gizi dan Tumbuh Kembang Anak di Tengah Wabah Corona

Menurutnya, dalam masa wabah corona seperti sekarang ini, pelaksanaan kegiatan di bawah program prioritas harus terus didorong. Hal ini dilakukan untuk mencapai target nasional, karena dalam kondisi apapun, pencapaian prioritas nasional tersebut akan selalu dipantau.

"Jangan sampai masalah stunting menjadi bencana baru dengan dampak yang lebih besar dimasa depan. Apabila dilakukan refocusing, dana tersebut harus tetap digunakan untuk penanggulangan prioritas nasional yang sama. Hal tersebut juga berlaku untuk dana yang biasa dialokasikan untuk pencegahan stunting melalui intervensi gizi sensitif maupun spesifik seperti dana desa," tegasnya.

Deteksi Dini

Guru Besar FKUI Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K) menuturkan dalam mencegah terjadinya malnutrisi, deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas kesehatan memiliki peran krusial. “Kebijakan stay at home dan physical distancing menyulitkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Apabila tidak cepat dideteksi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, hingga lingkar kepala, anak-anak bisa menderita malnutrisi kronis hingga menjadi stunting,” ungkapnya.

Damayanti menambahkan, selain mempengaruhi otak, nutrisi pada awal kehidupan seperti protein hewani, asam amino, zat besi, maupun seng, juga berpengaruh kepada daya tahan tubuh seorang anak. Asupan yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penurunan berat badan, weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak sesuai kurva), kesulitan nafsu makan, hingga malnutrisi.

Baca JugaPandemi Covid-19 Ancam Terhambatnya Target Penurunan Angka Stunting Nasional

Pengamat dan aktivis kesehatan DR. Dr. Tubagus Rachmat Sentika, SpA, MARS, yang pernah menjabat sebagai Deputi Menko PMK 2014-2016, mengapresiasi tekad pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting. Namun, Rachmat mengkritisi kurangnya infrastruktur regulasi di Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan masalah stunting secara menyeluruh.

Menurut Rachmat Sentika, meskipun Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan tentang Tata Laksana Gangguan Gizi Akibat Penyakit melalui Permenkes 29 tahun 2019 implementasinya masih belum berjalan dengan baik. “Aturan tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui survailans dan penemuan kasus oleh Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan selanjutnya bila ditemukan gangguan gizi baik gizi buruk, gizi kurang, kurus, alergi atau masalah medis lainnya harus diberikan Pangan Khusus Medis khusus (PKMK),” jelas Rachmat.

Rachmat Sentika menambahkan, seharusnya semua puskesmas dan rumah sakit wajib menyediakan anggaran PKMK selain Anggaran PMT untuk menangani gangguan gizi yang akan berdampak pada stunting.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, mengatakan bahwa kebijakan pencegahan stunting ini harus dikawal dan dilakukan mulai pusat sampai daerah melalui kebijakan yang jelas, terkoordinasi dan mudah diimplementasikan. “Kebijakan yang ada harus dievaluasi dan kementerian melakukan terobosan kebijakan termasuk menyiapkan petunjuk teknis yang jelas misalnya mengenai Pangan Khusus Untuk Kebutuhan Medis Khusus (PKMK) yang terbukti mampu mengatasi stunting pada anak,” tegas Agus.

"Salah satu terobosan konkrit yang diperlukan adalah pembuatan petunjuk teknis (juknis) tentang program pemberian PKMK yang sudah terbukti berhasil diterapkan," tambah Agus.



Sumber: ANTARA