Menuju New Normal, Kemampuan Faskes Wajib Dipetakan

Menuju New Normal, Kemampuan Faskes Wajib Dipetakan
Jajaran Polda DI Yogyakarta, memberikan sosialisasi standar kehidupan new normal (normal baru) di pasar-pasar tradisional di Yogyakarta, Selasa, 2 Juni 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani Evani)
Dina Manafe / IDS Kamis, 4 Juni 2020 | 23:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai Juni, pemerintah akan menerapkan new normal atau tatanan baru di mana masyarakat bisa menjalankan aktivitas normal dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) membuat sejumlah rekomendasi untuk memutus rantai penularan. Salah satunya, pemerintah harus melakukan pemetaan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh daerah.

Dihubungi SP, Kamis (4/6/2020), Ketua Pengurus Pusat PDEI, dr M. Adib Khumaidi, SpOT, mengatakan, saat hidup berdampingan dengan Covid-19 dimulai, bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 apabila masyarakat tidak melaksanakan protokol kesehatan. Saat perilaku masyarakat tidak terkontrol, maka penanganan atau perawatan di faskes akan lebih berat. Kalau tidak dilakukan pemetaan dan penilaian, maka bisa jadi faskes tidak akan siap.

“Kalau tidak dilakukan penilaian kemampuan faskes dengan memprediksi kasus atau kemungkinan eskalasi kasus maka bukan tidak mungkin akan teradi ledakan kasus di mana faskes kita tidak siap,” kata Adib.

Ia mengatakan, kemampuan faskes harus diperkuat untuk menghadapi new normal baik oleh pemerintah pusat maupun pemda. Mulai dari kemampuan rumah sakit (RS), puskesmas, dan klinik, serta sarana prasarananya seperti ICU, ruang isolasi, dan ventilator.

Tak lupa juga jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan dengan kualifikasinya yang sesuai dengan standar atau pedoman penanganan Covid 19. Kemudian, penilaian terhadap ketersediaan alat pelindung diri (APD) juga diperlukan untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Jangan sampai ketersediaan APD tiba-tiba jadi masalah.

Penilaian kemampuan faskes, menurut Adib, penting agar ketika terjadi kondisi terburuk, maka ada kontingensi rencana yang disiapkan oleh pemda dengan dukungan dari daerah lainnya atau pusat. Penilaian kemampuan ini bukan hanya di DKI Jakarta atau daerah lain yang zona merah, tetapi juga yang kuning bahkan hijau.

Selain itu, lanjut Adib, pemerintah dan pemda perlu memisahkan secara tegas faskes khusus Covid-19 dan non-Covid. Pemetaan faskes penting untuk clustering faskes yang secara efektif melakukan perawatan pasien secara optimal, dengan ketersediaan ruang perawatan khusus, serta efisiensi sumber daya dan logistik.

P



Sumber: BeritaSatu.com