Cegah Penularan Silang, Faskes untuk Pasien Covid Harus Dipisah

Cegah Penularan Silang, Faskes untuk Pasien Covid Harus Dipisah
Pemerintah fungsikan Wisma Atlet Kemayoran saat ini sebagai Rumah Sakit Darurat penanganan penyembuhan penyakit Covid - 19, Jakarta, Senin 25 Mei 2020. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran saat ini menampung kurang lebih 3000 pasien positif Covid - 19. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)
Dina Manafe / IDS Kamis, 4 Juni 2020 | 23:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) membuat sejumlah rekomendasi untuk memutus rantai penularan di masa new normal. Salah satunya, pemerintah harus melakukan pemetaan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh daerah. PDEI menyarankan agar pemerintah memisahkan faskes untuk pasien Covid dan non-Covid.

Dihubungi SP, Kamis (4/6/2020), Ketua Pengurus Pusat PDEI, dr M. Adib Khumaidi, SpOT, mengatakan, pemisahan faskes ini penting karena persoalan sejak adanya pandemi ini, pasien non-Covid banyak terabaikan. Layanan kesehatan mereka juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena ketakutan ke RS memperburuk kondisi kesehatan pasien non-Covid, terutama penyakit kronis seperti jantung.

Pemisahan faskes juga penting mencegah penularan silang antara pasien Covid ke pasien non-Covid atau pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya.

“Kalau dicampur pelayanannya bisa terjadi penularan silang. Kemudian jangan sampai muncul klaster penularan baru dari faskes,” kata Adib.

Adib mengatakan, mau atau tidak pemda harus siap melakukan pemisahan faskes ini. Faskes khusus Covid-19 dan non-Covid ini harus diumumkan ke masyarakat. Ini penting bagi masyarakat yang merasa terkena gejala Covid untuk tahu ke mana harus berobat. Bagi pasien non-Covid juga tidak ada ketakutan berkunjung ke faskes.

Rekomendasi lain PDEI yang tak kalah penting adalah koordinasi dan sinergitas antar pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, dan pemerintah provinsi dengan pusat. Adib yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2021-2024 mengatakan, selama pandemi ini ada sejumlah daerah yang koordinasinya kurang baik.

Koordinasi itu, misalnya DKI Jakarta pada saat menentukan kebijakan relaksasi PSBB atau masa transisi perlu integrasi dengan daerah sekitarnya dan pusat. Sebab bagaimana pun, selama masa transisi ini ada faktor lain yang akan mempengaruhi penyebaran, yaitu arus balik orang ke Jakarta.

Menurut Adib, karena tujuan penanganan Covid saat ini sama, yaitu memutus rantai penularan, maka integrasi ini menjadi penting agar kebijakan yang dibuat tidak bersifat sporadis atau hanya untuk kepentingan satu wilayah.

Dari sisi masyarakat, PDEI juga merekomendasikan agar upaya komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi ini harus ditingkatkan. Upaya promotif preventif secara sistematis dan masif perlu dilakukan. Caranya, ajak semua tokoh masyarakat, aparat pemerintahan di semua tingkatan serta libatkan peran serta masyarakat secara aktif untuk bersama-sama mengantisipasi penyebaran dan penularan virus ini.



Sumber: BeritaSatu.com