IDI: Transportasi Umum dan Pasar Tempat Penularan Tertinggi Covid-19

IDI: Transportasi Umum dan Pasar Tempat Penularan Tertinggi Covid-19
Pengguna transportasi MRT bersama prajurit TNI yang berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Dina Fitri Anisa / EAS Senin, 15 Juni 2020 | 12:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Humas Ikatan Dokter Indonesia, Halik Malik mengatakan, di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi,  sarana transportasi umum dan juga pasar tradisional memiliki risiko yang tinggi terhadap penularan virus Covid-19. Hal tersebut dikarenakan salah satu protokol kesehatan yaitu menjaga jarak sosial sering kali terabaikan.

"Kita tidak bisa membandingkan kesehatan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Karena setiap orang harus beraktivitas produktif. Jadi, terkait PSBB transisi ini prinsipnya tetap jaga jarak. Kalau untuk menjaga imunitas, kebersihan, dan pakai masker, itu tidak sulit untuk dilaksanakan masyarakat,” jelas Halik saat dihubungi Suara Pembaruan, Minggu (14/6/2020) malam.

Halik mengatakan, hal yang sulit dipastikan untuk dilakukan adalah membudayakan jaga jarak sosial. Hal itu tidaklah mudah. Untuk itulah, dalam penerapannya pemerintah harus mendukung penuh, dengan cara menyesuaikan infrastruktur di prasarana umum.

"Agar tidak ada antrean dan berdesak-desakan saat mau naik kereta atau angkutan umum lainnya, pemerintah bisa membuat ruang tunggu yang aman sesuai dengan protokol social distancing. Sama halnya dengan di pasar. Tidak hanya pemerintah, para penjual juga bisa memberikan garis antrean ataupun fasilitas untuk cuci tangan di depan tokonya,” tuturnya

Kemudian, tempat berisiko selanjutnya adalah institusi pelayan publik. Para pemegang kendali dan pemimpin di perusahaan pun dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menegakkan protokol kesehatan demi menekan angka penularan. Untuk menerapkan jaga jarak sosial, perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan shifting, agar karyawan dapat bekerja dengan leluasa tanpa mengabaikan protokol yang ada.

Ia melanjutkan, kebijakan PSBB transisi ini juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan seperti orang tua, orang yang dengan penyakit bawaan, dan masyarakat lainnya yang berisiko tinggi jika tertular saat beraktivitas di ruang-ruang publik.



Sumber: BeritaSatu.com