Tata Kelola Makin Baik, BPJS Kesehatan Hemat Rp 10,5 Triliun

Tata Kelola Makin Baik, BPJS Kesehatan Hemat Rp 10,5 Triliun
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Dina Manafe / IDS Kamis, 18 Juni 2020 | 21:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah isu defisit yang masih dialami BPJS Kesehatan (BPJSK), badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini terus melakukan perbaikan tata kelola. Dengan tata kelola yang semakin baik BPJSK bisa mencegah kecurangan (fraud) terutama di pelayanan dan menghemat biaya hingga Rp 10,5 triliun di 2019.

Direktur Utama BPJSK, Fachmi Idris mengatakan, tata kelola yang baik berdampak pada pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil fraud detection system BPJSK, telah terjadi efisiensi atau penghematan biaya pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) atau rumah sakit sebesar Rp 10,5 triliun. Efisiensi ini didapat dari tahapan verifikasi klaim layanan melalui sistem deteksi kecurangan yang dilakukan secara rutin dalam tiga lapis.

Pertama adalah verifikasi praklaim. Semua berkas yang masuk ke kantor cabang BPJSK diperiksa secara ketat, sehingga bisa mengefisienkan biaya sebesar Rp 8,8 triliun.

“Jadi potensi kecurangan sudah dicegah dari awal, dari praklaim. Jangan sampai ada Rp 8,8 triliun klaim ternyata tidak sesuai ketentuan berkasnya,” kata Fachmi pada seminar daring bertemakan “Mengenal Sistem dan Tata Kelola Program JKN-KIS”, Rabu (18/6/2020).

Kedua adalah efisiensi hasil verifikasi. Menurut Fachmi, dari berkas yang masuk dan sudah dianggap bersih pun masih dilakukan efisiensi dan menghemat biaya sebesar Rp 1,2 triliun. Penghematan ini didapat berkat sistem verifikasi klaim digital yang dikembangkan BPJSK. Sistem ini memfilter potensi kecurangan, seperti penulisan kode diagnosa (upcoding).

Ketiga adalah efisiensi hasil pascaverifikasi. Pada tahapan ini BPJSK berhasil menghemat biaya sebesar Rp 422 miliar lebih di 2019. Tiga lapis itu masih ditambah satu lagi yaitu melakukan audit pengawasan internal untuk memastikan petugas BPJSK bekerja benar, dan mengecek lagi apakah masih ada potensi kecurangan yang tidak terdeteksi.

Fachmi mengatakan, dengan upaya ini bisa menyelematkan uang negara dari potensi membayar klaim yang tidak seharusnya.

“Hasil deteksi kecurangan ini kemudian kami laporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun mengecek lagi. Jadi inilah yang dilakukan untuk mendeteksi fraud. Tidak mungkin nol fraud, tapi kita harus berupaya kuat. Jangan sampai nantinya kecurangan begitu besar kemudian membuat kita program JKN-KIS tidak dipercayai. Bukan hanya terhadap BPJS tapi juga ke sistem kesehatan secara keseluruhan,” kata Fachmi.

Menurut Fachmi, efisiensi biaya layanan ini adalah dampak dari perbaikan tata kelola di internal BPJSK. Tata kelola yang baik juga berhasil membawa BPJSK meraih opini wajar tanpa modifikasi (WTM) secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai 2019.

BPJSK juga memperoleh predikat sangat baik melalui assesment oleh BPKP pada 2018. Selain itu, BPJSK menjadi salah satu dari 50 instansi paling patuh 100% dalam hal penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di 2020.



Sumber: BeritaSatu.com