BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Ekosistem JKN Agar Terus Membaik

BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Ekosistem JKN Agar Terus Membaik
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Antara / M Risyal Hidayat)
Dina Manafe / IDS Kamis, 18 Juni 2020 | 22:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah isu defisit yang masih dialami BPJS Kesehatan (BPJSK), badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini terus melakukan perbaikan tata kelola. Dengan tata kelola yang semakin baik BPJSK bisa mencegah kecurangan (fraud) terutama di pelayanan dan menghemat biaya hingga Rp 10,5 triliun di 2019.

Direktur Utama BPJSK, Fachmi Idris mengatakan, BPJSK juga perlu dukungan dan kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan, yang disebut sebagai ekosistem JKN. Seluruh pemangku kepenting BPJSK harus terkoneksi dalam sebuah sistem informasi teknologi (IT).

Fachmi menjelaskan, tata kelola dalam ekosistem JKN mencakup tiga hal besar, yakni pelayanan, keuangan, dan pemerintah. Di sisi pelayanan, terdapat fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi profesi. Dari sisi keuangan, terdapat mitra perbankan, payment point online banking (PPOB), dan lembaga keuangan lainnya.

Di sisi pemerintah, terdapat sejumlah kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan JKN-KIS.

“Dari mulai kepesertaan, pelayanan, hingga pembayaran klaim, prosesnya berkaitan satu sama lain dan tanpa terputus melibatkan banyak stakeholder. Semua sistem yang kami kembangkan terintegrasi satu sama lain hingga akhirnya menghasilkan big data,” kata Fachmi pada seminar daring bertemakan “Mengenal Sistem dan Tata Kelola Program JKN-KIS”, Rabu (18/6/2020).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Iene Muliati mengatakan, untuk menciptakan ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS tidak hanya satu institusi seperti BPJSK. Semua instansi terkait termasuk pemerintah daerah harus ikut berkontribusi aktif di dalamnya.

Bukan hanya dalam hal kepatuhan membayar iuran bagi peserta di bawah tanggungannya, tetapi juga memastikan warganya menjadi peserta JKN-KIS. Yang tak kalah penting adalah peran masyarakat.

“Jadi keberlangsungan program JKN-KIS ini tergantung kita semua, termasuk masyarakat. Prinsip gotong royong harus dibangun untuk memastikan program ini berlangsung dengan baik,” kata Iene.



Sumber: BeritaSatu.com