Pakar: PSBB Tak Cukup Mengubah Perilaku Masyarakat Hadapi Covid-19

Pakar: PSBB Tak Cukup Mengubah Perilaku Masyarakat Hadapi Covid-19
Masyarakat bersepeda memadati Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yg lebih dikenal dengan Car Free Day (CFD) di Jalan Thamrin sampai Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu, 21 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Dina Manafe / IDS Rabu, 24 Juni 2020 | 00:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Satgas Pengendalian Covid-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Prof Budi Haryanto menilai, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama ini tak cukup mengubah perilaku semua orang dalam menghadapi Covid-19. Ia meminta pemerintah terutama pemerintah daerah menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin sehingga ekonomi berjalan lancar.

Kepatuhan masyarakat harus diukur dengan indikator jelas, tidak hanya pengawasan. Ini penting untuk melihat ada atau tidaknya perubahan perilaku masyarakat. Jika tidak membaik bahkan semakin buruk, maka pemerintah harus melakukan upaya lain.

Salah satu contohnya adalah di area car free day di Jakarta akhir pekan kemarin. Banyak orang tidak memakai masker meskipun telah diingatkan petugas. Padatnya orang dan ruang terbatas tidak cukup untuk menerapkan jaga jarak 1-2 meter.

“Tak sedikit yang mengabaikan dan kurang peduli karena menganggap virus ini tidak lagi berbahaya. Ini naturalnya manusia. Begitu dilonggarkan sederhananya dia berpikir bahwa berarti sudah aman,” kata Budi kepada Suara Pembaruan, Senin (23/6/2020) malam.

Ketidakdisiplinan masyarakat ini menurut Budi tidak bisa disepelekan. Sebab faktanya, banyak sekali kasus terinfeksi yang tidak memiliki gejala atau minim keluhan. Ada orang yang sudah terinfeksi dan membawa virus di dalam tubuhnya, tetapi tidak sakit atau hanya bergejala ringan sehingga merasa sehat.

Mereka berisiko menularkan ke komunitas atau orang sekitarnya tanpa disadari. Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto bahkan menyebut 70% dari kasus positif minim keluhan.

Menurut Budi, ketidakdisiplinan mematuhi protokol kesehatan dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pengabaian. Kurang pengetahuan, misalnya, menyebabkan perubahan perilaku sulit terjadi, dan menganggap virus ini tidak berbahaya. Kekhawatirannya akan risiko tertular lebih rendah dibanding kelompok masyarakat yang punya pengetahuan cukup tentang virus ini.

“Kalau kurang pengetahuan biasanya tidak terlalu khawatir akan tertular atau bawa virusnya dan menularkan ke orang lain,” kata Budi.

Kurangnya disiplin masyarakat terbukti dari masih banyaknya kasus baru yang dilaporkan. Ini menandakan penularan di masyarakat masih berlangsung, di samping karena penemuan kasus melalui testing PCR makin masif. Banyak kasus positif ditemukan dari kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas di fasilitas umum dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Ia mengatakan, pelonggaran PSBB bertujuan agar perekonomian bisa kembali berjalan dan pulih kembali. Namun jika warga kendor dalam menjalankan protokol kesehatan, hal ini bisa berdampak buruk lagi pada perekonomian.

Oleh karena itu, menurut Budi, harus ada semacam bargaining antara pendekatan ekonomi dan kesehatan. Pendekatan ekonomi didahulukan, termasuk psikososial masyarakat, sehingga ekonomi tetap jalan dan orang kembali bergairah untuk mencari penghasilan sambil menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Faktanya sekarang ini, hampir seluruh negara melonggarkan PSBB ketika jumlah kasus mulai menurun. Namun ketika dilonggarkan, ternyata kasusnya mulai meningkat kembali. Beberapa negara tengah khawatir akan datangnya gelombang kedua. Ini berbeda dengan kondisi Indonesia, di mana jumlah kasus belum menurun tetapi sudah dilakukan pelonggaran.

“Negara yang kasusnya sudah mulai menurun masih sulit dikendalikan ketika orang sudah dibiarkan agak bebas. Di Indonesia yang kasusnya masih banyak, baru melewati 1000 kasus per hari sekarang malah mau dilonggarkan,” kata Budi.



Sumber: BeritaSatu.com