Banyak Obat Penangkal Covid-19 Beredar dengan Klaim Berlebihan

Banyak Obat Penangkal Covid-19 Beredar dengan Klaim Berlebihan
Peniliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemekatan ekstrak saat uji labaroratorium obat herbal untuk penyembuhan Covid-19 di Laboratorium Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (6/5/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Dina Fitri Anisa / IDS Minggu, 28 Juni 2020 | 18:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak wabah Covid-19 muncul, masyarakat dunia terus dirundung kegelisahan yang mendalam. Selain karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan mereda, kegelisahan itu juga dipicu oleh maraknya obat dan ramuan herbal yang diklaim dapat menyembuhkan dan mengadang Covid-19. Padahal, faktor keamanannya bagi konsumen masih dipertanyakan.

Dalam diskusi daring yang digelar Minggu (28/6/2020), tenaga ahli Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 sekaligus ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, M Nasser mengatakan, saat ini banyak obat dan herbal baru yang tersebar di pasaran dengan klaim berlebihan.

Padahal menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02760/2020 tentang Promosi Obat, di Pasal 4 tertulis “Narasi dan klaim khasiat dalam promosi obat harus sesuai dengan klaim yang disetujui dalam persetujuan izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan”.

Dengan demikian, jika ada oknum yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka bisa dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 197 UU 36/2009 tentang Kesehatan.

“Pada Maret dan April banyak produk yang diklaim sebagai penguat penambah imunitas tubuh menghadapi corona. Ada juga yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang ada. Tugas kita adalah mendorong hal baik dan menutup celah bagi orang yang ingin mengambil keuntungan,” tegasnya.

Hal itu didukung oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Ia mengingatkan bahwa obat adalah produk yang berisiko tinggi bagi penggunanya. Oleh karena itu, upaya menemukan jenis obat apapun atau vaksin dalam upaya penyembuhan dan menghadang Covid-19 harus berbasis keamanan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna obat.

“Kendati dalam situasi kedarutan seperti ini, langkah ekstra hati-hati tetap harus menjadi dasar dalam memutuskan suatu temuan obat,” terangnya.

Lebih jauh, Tulus memaparkan beberapa catatan krusial untuk mengatasi kebuntuan masalah obat Covid-19.

Pertama, lembaga apa pun, termasuk BNPB, seyogianya tidak membuat atau mendistribusikan obat ataupun vaksin, sebelum mendapatkan lampu hijau dari lembaga yang punya otoritas di bidang obat-obatan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebab, lampu hijau dari BPOM akan menjadi dasar terhadap aspek yang sangat fundamental, yakni keamanan dan keselamatan pada konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, di tengah situasi darurat, pemerintah juga harus menggunakan pendekatan darurat, tetapi tanpa mereduksi aspek yang fundamental itu, yakni keamanan dan keselamatan.

Dalam hal ini, BPOM pun sebaiknya melakukan relaksasi dan terobosan dalam perizinan terkait izin produksi dan izin edar suatu jenis obat yang berpretensi untuk menyembuhkan atau meredam Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com