Kemkes Jelaskan soal Lambatnya Pencairan Tunjangan Tenaga Medis

Kemkes Jelaskan soal Lambatnya Pencairan Tunjangan Tenaga Medis
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemkes), Abdul Kadir. (Foto: Beritasatu Photo / Dok. Kemkes)
Feriawan Hidayat / FER Senin, 29 Juni 2020 | 13:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemkes), Abdul Kadir mengklarifikasi soal keterlambatan pencairan dana insentif bagi para tenaga medis atau kesehatan.

Baca Juga: Jokowi Minta Terobosan Baru dalam Penanganan Covid-19

Abdul Kadir menuturkan, pemerintah menganggarkan dana insentif bagi tenaga medis sebesar Rp5,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK). Sisanya, sebesar Rp 1,9 triliun dikelola oleh Kemkes yang di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp 60 miliar.

Menurut Abdul Kadir, keterlambatan pencairan dana dikarenakan terlambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Itu terjadi karena usulan tersebut harus diverifikasi di internal fasilitas pelayanan kesehatan kemudian dikirim ke Kemkes.

"Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kemkeu," kata Abdul Kadir dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Tenaga Medis Harus Mendapat Perhatian Khusus

Untuk memudahkan proses pembayaran, menurut Abdul Kadir, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020. Sehingga verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah yang sebelumnya menjadi wewenang Kemenkes dilimpahkan ke Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

"Kemkes hanya akan melakukan verifikasi untuk usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari RS (Rumah Sakit) Vertikal, RS TNI dan Polri, RS Darurat dan RS swasta. Kemkes juga akan memverifikasi usulan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), laboratorium dan BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan)," kata Abdul Kadir.

Abdul Kadir menjelaskan, dari dana Rp 1,9 triliun yang dikelola Kemkes, sampai saat ini telah dibayarkan sebesar Rp 226 miliar bagi 25.311 orang tenaga medis. "Ini dari target 78.472 orang tenaga kesehatan. Artinya sudah hampir 30 persen dari target," ujar Abdul Kadir.

Baca Juga: Jokowi Minta Birokrasi di Kemkes Tidak Bertele-tele

Adapun untuk dana santunan kematian, telah dibayarkan sebesar Rp 14,1 miliar kepada 47 orang penerima.

Sebelumnya, di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Kamis (18/6/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tentang rendahnya serapan anggaran di Kemkes. Presiden juga minta agar tunjangan bagi para tenaga kesehatan segera dicairkan.



Sumber: BeritaSatu.com