Gugus Tugas: Tanpa Pendekatan Halus, Rapid Test Massal Rentan Penolakan

Gugus Tugas: Tanpa Pendekatan Halus, Rapid Test Massal Rentan Penolakan
Rapid test kepada penumpang KRL Jakarta-Bogor Rapid Test di Stasiun Besar Bogor, Jumat 26 Juni 2020. (Foto: dok)
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 29 Juni 2020 | 17:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan penjelasan terkait penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan rapid test. Diakuinya, pelaksanaan rapid test tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba di pasar atau permukiman penduduk tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

“Jadi untuk rapid test beberapa daerah mengalami penolakan. Dan ini adalah komunikasi yang belum optimal,” kata Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dijelaskannya, dalam ratas, Jokowi menekankan pentingnya sosialiasi kepada masyarakat yang akan melakukan rapid test. “Jadi tidak boleh ya sekonyong-konyong dilakukan rapid test seperti halnya di pasar misalnya atau di pemukiman penduduk tertentu,” ujar Doni Monardo.

Menurutnya, perlu ada prakondisi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sehingga tujuan dari rapid test bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat.

Ditegaskannya, upaya rapid test untuk menjaring masyarakat yang positif atau reaktif sehingga bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, teramsuk dengan pemeriksaan PCR test. Apabila di antara masyarakat yang melakukan rapid test terbukti terpapar positif Covid-19, maka perlu dilakukan isolasi mandiri bila memungkinkan.

“Atau kalau tidak bisa dilakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing, bisa disiapkan oleh pemerintah daerah. Sudah banyak pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi mandiri,” terang Doni Monardo.

Penolakan masyarakat terhadap jenazah pasien terinfeksi positif corona atau Covid-19 maupun rapid test masih kerap terjadi selama penanganan pandemi corona. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan pakar akademisi dilibatkan untuk melakukan sosialisasi.

Hal itu diharapkan dapat mencegah terjadinya penolakan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 atau terjadi perebutan jenazah oleh keluarga karena ingin dimakamkan sendiri.

Dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan pakar akademisi, diharapkan Jokowi juga dapat mencegah penolakan pelaksanaan rapid test atau pemeriksaan PCR dari masyarakat.

“Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, tidak sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan,” terang Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com