Derita Tenaga Kesehatan Covid-19, Gaji Dipotong hingga Insentif yang Tak Kunjung Datang

Derita Tenaga Kesehatan Covid-19, Gaji Dipotong hingga Insentif yang Tak Kunjung Datang
Ilustrasi tenaga kesehatan. (Foto: Antara)
Asni Ovier / AO Selasa, 30 Juni 2020 | 12:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Insentif bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19, sesuai janji pemerintah, hingga kini banyak yang belum terealisasi. Selain persoalan insentif, para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam perang melawan Covid-19, juga masih harus menghadapi kenyataan gaji dipotong, tidak bisa berkumpul dengan keluarga selama berbulan-bulan, hingga rentan terpapar Covid-19.

Derita tenaga kesehatan itu diungkapkan anggota Satuann Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Eva Sri Diana dalam wawancara dengan Berita Satu TV, Selasa (30/6/2020).

“Prosedurnya (untuk mendapatkan insentif, Red) berbelit-belit. Kami, orang lapangan, tidak paham bagaimana prosedurnya. Kami tidak tahu ada insentif atau tidak,” ujar Eva.

Dikatakan, selain insentif yang tidak juga didapat, banyak tenaga medis yang gajinya harus dipotong, terutama yang bekerja di rumah sakit (RS) swasta. Gaji mereka harus dipotong hingga 50% karena selama pandemi jumlah pasien berkurang, sementara biaya pengelolaan RS juga tetap tinggi.

Tidak hanya itu, Eva mengungkapkan, beberapa tenaga medis yang dia kenal juga terpaksa harus membeli sendiri alat pelindung diri (APD), terutama masker N95. Hal itu terpaksa dilakukan karena ketersedian APD di tempat mereka bekerja juga sangat minim.

“Kami juga sering membeli APD sendiri. Kalau pun ada, biasanya bantuan dari donasi. Jika ingin safety, kami harus melengkapi diri sendiri. Risiko kami untuk terpapar juga semakin tinggi,” kata Eva.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19, salah satunya di bidang kesehatan. Dari dana yang disediakan sebesar Rp 87,5 triliun, anggaran untuk kesehatan baru terserap 4,68%.

Terkait insentif bagi tenaga kesehatan, Eva mengatakan, janji dari pemerintah kalau dokter spesialis akan mendapatkan insentif Rp 15 juta sebulan, dokter umm Rp 10 juta, dan sebagainya, hingga kini belum terlihat realisasinya. Informasi tentang prosedur untuk mendapatkan insentif juga simpang siur.

“Jadi, kabarnya, (insentif diberikan) tidak berdasarkan kepala (dokter) yang bekerja, tetapi berdasarkan jumlah pasien. Ini belum jelas dan membuat bingung,” ujarnya.

Dikatakan, banyak rekannya yang bekerja di RS Darurat Wisma Atlet berasal dari daerah. Mereka harus berhenti dari tempat kerja semula karena ingin bekerja di RS Darurat. Tetapi, insentif untuk mereka telat diberikan. Padahal, mereka meninggalkan anak, istri, dan suami.

“Sejak pemberlakuan PSBB (pembatasa sosial berskala besar, Red), mereka berharap dari sini (gaji dan insentif bekerja di RSD Wisma Atlet). Tetapi, gajinya telat,” ujar Eva.

Bahkan, kata dia, gaji ke-13 yang diterima saat lebaran, ternyata dibatalkan. Dampaknya, bulan ini mereka tidak menerima gaji karena dianggap sudah diterima saat gaji ke-13 itu. “Jadi, mereka tidak gajian bulan ini. Katanya belum ada SK tentang gaji ke-13 itu, sehingga dianggap sebagai gaji bulan ini,” tutur Eva.

Dia juga mengaku tidak tahu apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencairkan dana insentif itu. Padahal, data-data para tenaga kesehatan sudah lengkap, mulai dari KTP, izin praktik, kartu anggota IDI, hingga rekening bank.

“Teman di puskesmas cerita, SPJ-nya berbelit-belit. Rumusnya berubah-ubah. Jadi, dananya tidak turun. Birokrasi kok berputar-putar. Jadi, niat gak sih memberikan uangnya? Saya lihat alurnya yang tidak jelas. Kami ini anggota terdata. Kami diminta nama, nomor rekening, dan lain-lain. Semua sudah jelas. Tanpa izin praktik, kami tidak akan praktik,” ujar Eva.

Eva juga meminta agar pemerintah memperhatikan pula nasib tenaga kesehatan di RS swasta atau yang non-ASN. Mereka sama-sama merawat pasien Covid-19 di RS rujukan tempat mereka bekerja. Risiko yang dihadapi juga sama.

“Semua sama. Di puskesmas, swasta, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan. Tetapi, di lapangan kami tidak mendapatkan hak yang sama. Tolong pemerintah memberi insentif yang seadil-adilnya. Beri juga insentif untuk semua karyawan, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga karyawan sampai cleaning service di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19,” ujarnya.

Eva menegaskan, diriya dan dokter-dokter lain akan tetap melayani dan tidak menolak pasien, baik yang data ke RS, puskesmas, atau di klinik-klinik. Sejak kebijakan PSBB dilonggarkan, kata dia, intensitas penanganan pasien Covid-19 malah semakin bertambah.

“Sejak PSBB dilonggarkan, angkanya malah semakin tinggi. Biasanya saya merawat hanya beberapa pasien positif Covid-19, sekarang ruang rawat inap penuh. Pasien yang gawat dan meninggal banyak. Di RSUD juga banyak tenaga kesehatan yang kena dan dirawat. Mereka sudah lelah bekerja sehingga rentan terpapar,” kata dia.

Menurut Eva, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah melalui Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, dia mengaku tidak tahu di mana letak persoalannya sehingga persoalan insentif ini masih belum juga terealisasi.

“Bahkan, kami juga menjadi korban fitnah. Disebutkan tenaga kesehatan melakukan konspirasi. Kami hanya melayani pasien sesuai sumpah kami,” tuturnya.



Sumber: BeritaSatu.com