Terima Rp 4T, BPJS Kesehatan Lunasi Klaim RS

Terima Rp 4T, BPJS Kesehatan Lunasi Klaim RS
Petugas melayani nasabah di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta. (Foto: Beritasatu Photo / Uthan A Rachim)
Dina Manafe / IDS Rabu, 1 Juli 2020 | 17:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mengawali Juli 2020, BPJS Kesehatan menerima iuran peserta bantuan iuran (PBI) APBN dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,05 triliun. Dengan dana ini, BPJS Kesehatan memastikan per hari ini tidak ada lagi klaim rumah sakit (RS) yang jatuh tempo dan belum dibayar.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, posisi utang klaim BPJSK per 1 Juli 2020 sebesar Rp 3,7 triliun. Begitu iuran PBI APBN ini diterima, BPJS Kesehatan langsung mendistribusikannya untuk melunasi tagihan klaim seluruh RS.

“Jadi tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi RS yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Iqbal mengatakan, penerimaan iuran PBI APBN di muka ini menunjukkan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas dana jaminan sosial (DJS) kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sekaligus menjaga likuiditas RS di tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN tersebut ditambah dengan penerimaan iuran lainnya untuk menjaga agar pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia.

“Kami ucapkan terima kasih Kementerian Keuangan yang telah membuktikan komitmen pemerintah dalam memastikan pembayaran klaim RS berjalan lancar,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, melalui penyesuaian iuran peserta yang dimulai per 1 Juli 2020, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan memperbaiki layanannya.

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 kelas 2, dan Rp 42.000 kelas 3.

Khusus kelas 3, pada 2020 peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 dibiayai oleh pemerintah. Dengan berlakunya nominal iuran yang baru diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai.

“Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat,” kata Iqbal.

Kolektibilitas Iuran
Iqbal menambahkan, hingga Mei 2020, kolektibilitas iuran PBPU yang semula berkisar di angka 60% naik menjadi 73,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran semakin meningkat.

Menurut Iqbal, dari skema iuran yang baru, kontribusi pemerintah sangat besar. Dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60% peserta dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN, dan 37,3 juta jiwa oleh APBD atau pemerintah daerah.

Selain itu, juga ada iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri. Hingga 2018, pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Pada 2019 saja, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp 48,71 triliun. Sementara untuk 2020, pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun. Belum lagi untuk segmen PBI APBD yang dibiayai pemda.

Masyarakat diharapkan ikut berkontribusi menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Dimulai dari hal sederhana, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat, membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu, dan tidak menunggak, serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat.



Sumber: BeritaSatu.com