Pakar Minta PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang

Pakar Minta PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang
Warga Padati Car Free Day (CFD) Pertama di Masa PSBB Transisi, Minggu 21 Juni 2020. (Foto: Beritasatu.com / Joanito De Saojoao)
Dina Manafe / EAS Kamis, 2 Juli 2020 | 00:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masa PSBB transisi di DKI Jakarta yang berlangsung sejak 5 Juni lalu akan berakhir besok, Kamis (3/7/2020). Gubernur DKI Anies Baswedan segera mengumumkan keberlanjutan PSBB transisi tersebut.

Ketua Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Surya Dharmawan meminta pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PSBB transisi. Pasalnya penambahan jumlah kasus positif dalam minggu terakhir ini masih tinggi di atas 100 kasus hingga 200 kasus per hari. Ini menunjukkan bahwa tingkat infeksius virus ini masih tinggi.

"Yang paling diwaspadai adalah kasusnya tetap tinggi meskipun dari proporsi menurun. Jadi jumlah kasus positif dibanding jumlah pemeriksaan proporsinya menurun di angka 5%, tetapi masih ada kasus, masih ada potensi penularan,” kata Ede kepada Suara Pembaruan, Rabu (2/7/2020) malam.

Menurut Ede, ketika PSBB transisi dicabut, orang akan bebas masuk ke Ibukota baik dari luar negeri maupun daerah lain. Pergerakan orang ini berpotensi meningkatkan kasus impor.

Seharusnya, yang diperkuat pemprov DKI Jakarta adalah memintarkan seluruh warga ibukota dengan edukasi yang lebih masif daripada sekarang ini. Memintarkan warga agar memiliki pola hidup baru sesuai dengan masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Pola hidup baru yang jauh lebih sehat dan bertahan terhadap virus ini belum menjadi budaya masyarakat. Faktanya, di sejumlah fasilitas umum orang masih bebas tanpa memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Misalnya di area car free day masih banyak warga tidak melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Inilah yang harusnya diperkuat pemprov DKI sebelum melonggarkan PSBB.

“Jadi pastikan dulu semua warga DKI sudah siap, sehingga tidak gampang tertular,”

Selain itu, kemampuan unit kerja terkecil dari pemerintah, yaitu RT/RW harus diperkuat dalam penanganan Covid-19. Jadikan RT/RW siaga dan tangguh Covid-19 dengan ciri-ciri, misalnya ketika ada warga yang terinfeksi atau positif tidak lagi stigma, pengucilan dan penolakan dari warga lainnya.

Selain menyiapkan masyarakat memiliki pola hidup sehat, testing Covid-19 juga lebih diperbanyak lagi, sehingga lebih cepat menemukan kasus positif, kemudian ditangani untuk memutus penularan.



Sumber: BeritaSatu.com