Iuran JKN-KIS Naik, Kapasitas RS Kelas 3 Dikhawatirkan Tidak Cukup

Iuran JKN-KIS Naik, Kapasitas RS Kelas 3 Dikhawatirkan Tidak Cukup
Petugas melayani nasabah di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Uthan A Rachim)
Dina Manafe / IDS Kamis, 2 Juli 2020 | 21:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Skema iuran yang baru untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri resmi diberlakukan pada Rabu (1/7/2020). Diprediksi akan ada penurunan kelas dari kelas 1 maupun kelas 2 ke kelas 3 sebagai dampak kenaikan iuran ini.

Menurut Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, hal itu sah-sah saja. Namun yang dikhawatirkan adalah kapasitas perawatan kelas 3 di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya tidak memadai apabila jumlahnya terlalu besar. Apalagi setelah kenaikan iuran ini, jumlah peserta di kelas 3 diperkirakan bisa mencapai 156 juta atau bahkan lebih.

Peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN atau pemerintah pusat berjumlah 96,8 juta, dan PBI APBD atau pemerintah daerah 37,3 juta. Kemudian ada 21 juta peserta mandiri kelas 3, sehingga total peserta yang sudah pasti mendapat hak pelayanan kelas 3 sebanyak 153,5 juta orang. Ini belum ditambah peserta kelas 1 dan kelas 2 yang turun ke kelas 3.

“Sementara jumlah tempat tidur kelas 3 hanya sekitar 160.000 menurut data Ditjen Yankes Kemenkes pada 2019. Akibatnya apa? Orang akan makin susah mencari tempat ketika sakit. Artinya pemerintah dan BPJS harus mengantisipasi antrean di kelas 3,” kata Timboel kepada Suara Pembaruan, Kamis (2/7/2020).

Data BPJSK menyebutkan sejak Desember 2019 sampai 31 Mei 2020 peserta yang turun kelas sebanyak 2,3 juta atau 7,54% dari total peserta mandiri 30,6 juta. Terdiri dari peserta kelas 1 turun ke kelas 2 sebanyak 317.611 orang, dan ke kelas 3 adalah 510.726 orang. Sedangkan kelas 2 turun ke kelas 3 sebanyak 1.4 juta. Tetapi melihat trennya, turun kelas ini cenderung berkurang dari Desember 2019 ke Mei 2020. Untuk tren turun kelas sebagai dampak kenaikkan iuran per 1 Juli 2020 mungkin baru akan terlihat beberapa waktu ke depan.

Namun melihat trennya, turun kelas ini cenderung berkurang pada Desember 2019 hingga Mei 2020. Untuk tren turun kelas sebagai dampak kenaikan iuran per 1 Juli 2020 mungkin baru akan terlihat beberapa waktu ke depan.

Di sisi lain, menurut Timboel, dengan skema iuran yang baru ini diharapkan bisa mengurangi potensi defisit. Timboel memperkirakan potensi pendapatan tambahan BPJSK dari skema iuran baru ini sebesar Rp 4,9 triliun lebih untuk enam bulan ke depan (Juli-Desember). Terdiri dari Rp 1,5 triliun kelas 1, Rp 1,4 triliun kelas 2, dan kelas 3 Rp 2,079 triliun.

Namun, pendapatan tambahan ini diperoleh apabila seluruh peserta membayar rutin alias tidak menunggak. Persoalannya sejak awal JKN-KIS ada di 2014 hingga saat ini, kepatuhan peserta membayar iuran belum sesuai harapan. Terutama pada segmen mandiri dan pekerja penerima upah (PPU) swasta.



Sumber: BeritaSatu.com