Kemristek Targetkan Produksi 400.000 Rapid Test Bulan Depan

Kemristek Targetkan Produksi 400.000 Rapid Test Bulan Depan
Ilustrasi tes cepat Covid-19. (Foto: Antara / Didik Suhartono)
Dina Manafe / YUD Kamis, 9 Juli 2020 | 20:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)/ Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan rapid test C-19 buatan anak negeri yang diberi nama RI-GHA Covid-19 di Kantor Kemko PMK, Kamis (9/7/2020).

Saat ini Kemristek telah memproduksi 200.000 unit, dan ditargetkan 400.000 rapid test di bulan depan. Dengan inovasi anak negeri ini pemerintah mendorong kemandirian rapid test untuk Covid-19 di dalam negeri. Artinya Indonesia bisa lepas dari ketergantungan terhadap produk impor.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi hasil temuan anak negeri tersebut dan berharap menjadi solusi atas pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang mendesak di Indonesia.

“Kita dorong agar produk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita tanpa harus tergantung produk dari luar. Ini ada kaitannya dengan masalah mental. Perlu ada revolusi mental untuk kita bangga dengan produk dalam negeri kita sendiri, kita mencintai produk dalam negeri kita sendiri, dan kita bisa menggunakan secara penuh dengan percaya diri dengan produk dalam negeri,” kata Muhadjir pada peluncuran RI-GHA Covid-19 tersebut di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Muhadjir mengatakan, rapid test buatan dalam negeri bisa bersaing dengan luar negeri. Meski demikian ia meminta produsen dibawah naungan Kemenristek/BRIN agar tidak mudah puas dengan inovasi tersebut. Menurut Muhadjir, pembuatan rapid test dalam negeri merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tes cepat dengan skala besar saat ini. Selain itu agar bisa menjangkau harga rapid test yang melambung tinggi karena selama ini bergantung pada impor.

Menurut Muhadjir, penggunaan produk dalam negeri seperti alat rapid test RI-GHA Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Bahwa belanja pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Ia meminta agar produsen alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 tidak berhenti berinovasi. Penyempurnaan terus dilakukan untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas.

Di kesempatan yanng sama, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, RI-GHA Covid-19 merupakan alat rapid test yang dikembangkan bersama Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Mataram, dan PT Hepatika Mataram.

Alat rapid test tersebut sudah telah teruji sensitivitasnya mencapai 98%, dan spesifitasnya 96% melalui uji laboratorium terhadap orang Indonesia. Alat uji itu tergolong fleksibel karena mampu mendeteksi orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasca infeksi dengan menggunakan sampel serum, plasma, atau whole blood. Hasilnya pun bisa diketahui secara cepat dalam waktu 15 menit tanpa membutuhkan alat tambahan maupun tenaga terlatih.

“Alat ini adalah buatan anak negeri sendiri. Dengan harga yang sangat murah yaitu Rp75.000, maka kita harapkan alat ini bisa dipergunakan secara massal sehingga kita bisa mengatasi secepatnya masalah Covid-19,” kata Bambang.

Untuk pemanfaatan rapid test ini, Kemko PMK dan beberapa kementerian/lembaga hari ini mengadakan rapid test massal pertama kali menggunakan RI-GHA yang juga diikuti sejumlah wartawan media massa nasional di Kantor Kemko PMK.

Sanksi

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah menetapkan batasan tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp150.000 mulai 6 Juli 2020. Kemkes mengancam akan memberikan sanksi bagi rumah sakit atau pihak pihak yang mematok biaya pemeriksaan rapid test di atas tarif tertingi tersebut.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes, dr. Bambang Wibowo mengatakan sanksi tersebut akan diatur kemudian. Untuk penegakan sanksi ini bukan lagi menjadi kewenangan Kemkes.

“Pasti (ada sanksinya) bila ada rumah sakit yang kenakan diatas batas pasti ada. Sanksinya macam-macam ada teguran keras atau tindakan tegas nanti ada diatur namun kewenangannya di luar Kemkes, ada aparat sendiri,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pembatasan harga pemeriksaan rapid test ternyata direspon positif. Sekarang ini, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes cepat tersebut sudah menurunkan harga. Termasuk tarif di level produsen juga turun. Batasan maksimal pemeriksaan rapid test merupakan anjuran pemerintah yang disepakati bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Harga yang bervariasi selama ini membingungkan masyarakat. Tarif Rp150.000 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri.

Pemeriksaan rapid test adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi terinfeksi Covid-19 dalam tubuh manusia. Tes cepat ini berbeda dengan pemeriksaan PCR. Rapid test hanya untuk penapisan atau skrining awal. Sedangkan pemeriksaan PCR adalah diagnosis untuk memastikan positif atau negatif Covid-19. Hasil reaktif pemeriksaan rapid test harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan PCR.



Sumber: BeritaSatu.com